Menteri Agama: Perbedaan Bukan Karena Pemerintah Otoriter

JAKARTA, M86 - Menteri Agama Suryadharma Ali membantah pemerintah bersikap otoriter terkait perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah, Rabu (31/8). Ia menolak disebut tidak mendengarkan suara Muhammadiyah dalam sidang isbat.

Suryadharma mengklaim keputusan itu diambil dari hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, bahkan dari PP Muhammadiyah. "Sikap otoriter yang bagaimana? Itu kan ada 12 pembicara di sidang isbat, sebelas setuju hari Rabu, satu saja yang Selasa,” kata Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu 31 Agustus 2011. “Keputusan dari Muhammadiyah kemarin juga menghormati sidang. Mereka minta izin melaksanakan Idul Fitri Selasa, jadi tidak ada masalah.”

Karena itu, Suryadharma menyangkal jika kabar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sempat mengungkapkan kekecewaannya kalau suara Muhammadiyah itu tidak didengar di Sidang Isbat. “Ah, tidak. Kalau toh ada, itu pendapat dia sendiri,” ujarnya.

Suryadharma membantah jika langkah dalam sidang Isbat Senin lalu itu menunjukkan keberpihakan Kementerian Agama pada organisasi Nahdlatul Ulama. Politisi PPP itu berkeras ada 12 tokoh yang memberikan pendapat atas laporan dilaksanakan rukyat lebih dari 90 titik. "Semua dibacakan, termasuk keputusan resmi organisasi. Juga pandangan Majelis Ulama.”

Suryadharma juga menegaskan apa yang terjadi semata-mata soal prejudice semata. Sebaliknya Surya juga mengajak Muhammadiyah untuk ikut bermusyawarah mencari kriteria dalam menetapkan hari raya Lebaran, sehingga tak perlu ada yang merasa ditinggalkan atau tidak dilibatkan dalam hal tersebut.

"Itu hanya prejudice. Kami tidak membeda-bedakan. Ya, Muhammadiyah harus mau juga untuk berbagi. Jadi dia tidak berada pada posisi sekarang,” kata Suryadharma. “Jadi harus maulah bermusyawarah. Mencari titik temu kriteria mana yang dipakai. Muhammadiyah selalu diundang, tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Jadi enggak bener itu kalau dibilang ada yang ditinggalkan."

Soal tudingan kebohongan dalam sidang Isbat yang menyebut pelaksanaan Idul Fitri di negara Malaysia dan Arab Saudi hari Rabu dan bukan Selasa, 30 Agustus 2011, Suryadharma mengatakan tak pernah menyebut hal itu.

Ditanya soal kabar benarkah pemerintah mengakui kesalahan dalam penentuan Idul Fitri, Suryadharma kembali membantahnya. "Tidak ada, pemerintah tetap konsisten," ucapnya.

Ia justru menuding hal itu diembuskan bukan dari sumber yang akurat. "Itu fitnah, makanya hati-hati," ujarnya. Menurutnya, pemerintah tidak merasa memiliki kesalahan. "Minta maaf salahnya di mana, tidak ada yang salah," ujarnya. (tif/dya)