Jaksa Agung dan Kapolri Mundur Saja!

JAKARTA, MP - Pemutaran rekaman hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK) meruntuhkan kepercayaan masyarakat terharap kinerja aparat penegak hukum.

Dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga pejabat negara bereaksi negatif. Mereka menuntut aparat yang terlibat dipecat dan diproses secara hukum.

Ketua DPR Marzuki Alie minta siapapun aparat yang bersalah harus ditindak.

Demikian juga bila Komjen Pol Susno Duadji terlibat dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK, maka Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tidak perlu ragu-ragu, segera menindak tegas bawahannya.

Bahkan, kata Marzuki Alie, kalau nanti hasil TPF (Tim Pencari Fakta), mampu membuktikan keterlibatan Kapolri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, SBY layak menindaklanjutinya. “Tapi sejauh yang saya kenal beliau adalah orang-orang baik,” katanya.

Dikatakan, kalau aparat penegak hukum yang melanggar sudah selayaknya dihukum lebih berat daripada orang biasa.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo juga mendesak Kapolri segera mengumumkan penonaktifan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji serta menjelaskan alasannya. “Kalaupun akhirnya dinonaktifkan, Kapolri juga harus segera mengumumkan alasannya,” kata Bambang Soesatyo.

Mundur Saja

Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution dalam kesempatan terpisah mendesak Kapolri segera menjatuhkan tindakan kepada Kabareskim Komjen Pol Susno Duaji.

“Perlu respon cepat kepada penegak hukum khususnya Kabareskrim yang bertanggungjawab dalam proses pemeriksaan Chandra dan Bibit. Beliau merupakan tokoh sentral meski banyak jajaran polisi turut berperan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui dalam rekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo Widjoyo (adik tersangka Anggoro Widjojo) yang diperdengarkan dalam Sidang MK kemarin sejumlah nama pejabat penegak hukum disebut-sebut.

Antara lain Kabareskrim, sejumlah penyidik, Truno (Mabes Polri), mantan Jampidum yang kini Wakil Jaksa Agung, mantan Jamintel Kejagung bahkan termasuk SBY atau RI1.

Kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Widjoyanto meminta agar pemimpin tertinggi Kepolisan dan Kejaksaan dengan kesadaran sendiri segera mundur dan tidak perlu dimundurkan dari jabatanya.

“Setelah mendengarkan rekaman, sebaiknya para pemimpin tertinggi kepolisian dan kejaksaan sadar untuk mundur dari jabatannya,” katanya. “Ini bentuk pertanggung jawaban karena telah gagal membina anggotanya.”

Bagaimana Rakyat Kecil

Sejumlah mahasiswa dan pengunjung umum yang datang dan melihat langsung sidang MK juga mengaku kecewa dengan perilaku penegak hukum tertinggi Indonesia. “Ternyata begitu ya penegak hukum kita, bisa-bisanya menjual hukum kita dengan uang, memalukan negeri kita para petinggi kepolisian dan kejaksaan itu,” ungkap Tony mahasiswa Trisakti yang datang.

Hal sama diungkapkan Anto seorang karyawan swasta yang juga datang ke MK. Menurutnya bagaimana nasib rakyat kecil di mata hukum jika pemberantas korupsi yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah.

“Sungguh fakta yang mengejutkan saya sebagai masyarakat Indonesia. Saya harap yang terkait semuanya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tetap akan meminta penjelasan kepada pimpinan KPK mengenai rekaman rekayasa kriminalisasi KPK yang diputar di MK.

Bahkan, DPR khususnya Komisi III masih penasaran dengan rekaman itu dan minta agar rekaman yang sama diperdengarkan dalam rapat dengan Komisi III. (red/*pk)