Oknum Banggar DPR Sering Peras Kepala Daerah

JAKARTA, M86 - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati mengaku sering mendapatkan keluhan dari perwakilan pemerintah daerah. Para perwakilan daerah yang berada di pusat kerap dipusingkan dengan ulah oknum anggota Banggar yang kerap meminta jatah kepada daerah.

"Saya sering mendapat curhatan kalau mereka sering dimintai jatah oleh oknum Banggar," ujar Nurhayati saat dihubungi wartawan, Selasa (31/5).

Menurut Nurhayati, dari penuturan para perwakilan daerah tersebut, kutipan atau fee yang diminta para oknum Banggar tersebut bervariasi. Fee biasanya didasarkan pada berapa besarnya dana untuk daerah itu. Biasa sekitar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.

"Ya kisarannya sekitar segitu (Rp 200- Rp 500 juta)," terangnya.

Anggota Komisi VII DPR ini mengaku dirinya belum pernah menemukan praktek kutipan tersebut secara langsung. Tetapi dari curhatan beberapa perwakilan daerah kepada dirinya, ulah anggota Banggar yang kerap meminta fee cukup menyulitkan Pemda.

"Di sisi lain mereka butuh dana itu untuk membangun daerahnya, tapi kalau mau dapat mereka harus ngasih fee. Mereka kerap mengeluhkan ini sama saya," terangnya.

Menurut Nurhayati saat ini ada 120 daerah tingkat Kaupaten atau Kota dan Provinsi yang tidak mendapatkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Selain itu ada daerah yang mestinya dapat daa Rp 40 miliar dari pusat diturunkan menjadi Rp 10 miliar.

"Ini yang membuat laporan BPK menyebutkan Disclaimer atas DPID. Banyak masalah yang terjadi di DPID," tandasnya. (red/*tdc)