JAKARTA, M86 - Meski diakui dapat mengurai kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, pihaknya masih mengkaji pengalihan jalur truk kontainer dari tol dalam kota Jakarta meski pada saat KTT ASEAN hal itu telah dilaksanakan.
Kuntoro yang ditunjuk Wakil Presiden sebagai ketua tim penanggulangan kemacetan Jakarta, di Kompleks Kantor Wakil Presiden, mengatakan, keputusan pengalihan jalur tersebut merupakan hal mendesak dalam mengantisipasi kelancaran kegiatan KTT ASEAN, namun bukan untuk diterapkan selamanya.
"Itu kan satu peristiwa atau keputusan yang mendadak untuk keperluan terbatas, yaitu ASEAN, selama beberapa hari kan, seperti itu," katanya.
Meski demikian, pihaknya akan melihat sejauh mana pengalihan tersebut berdampak dalam mengurai kemacetan. Ia mengatakan, dari laporan selama hari-hari KTT ASEAN tersebut, didapati fakta terjadi penumpukan untuk jam-jam terntentu.
"Saya mendengar laporan di malam hari, malam minggu itu dari ujung Cawang ke ujung sana, satunya lagi, itu 2 jam lebih ya di jalan tol. Nah itu ada jam-jam tertentu yang bagus, ada jam- tertentu yang tidak," katanya.
Untuk itu, menurut dia, pihaknya akan mengkaji dampak dari pengalihan jalur truk kontainer tersebut lebih lanjut, terutama terkait dengan distribusi barang.
"Itu musti dipelajari dengan baik gitu ya. Nah, sebetulnya persoalan itu ada hal-hal yang bisa memecahkan, misalnya coba kita hitung, kita bikin survey, truk kontainer yang masuk Gatot subroto itu berapa persen yang kosong? Pertanyaannya kenapa kosong? Gitu kan? Begini, kalau ini masalah ekonomi, maka tentunya kita merelakan jalan itu digunakan oleh kontainer yang berisi, tetapi tidak untuk yang kosong," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan pada minggu depan, untuk membahas penanganganan kemacetan. "Jadi minggu depan akan ada pertemuan, lalu skema yang sudah kita pasang akan kita cek kemajuannya, walaupun tanpa rapat sudah kita cek kemajuan-kemajuannya," katanya.
Dengan adanya kajian-kajian lagi, maka pemerintah pusat dinilai bertela-tele dalam melaksanakan program anti kemacetan, sejumlah pakar bahkan menganggap menteri perhubungan dan perdagangan terlalu lambat dalam mengatasi kemacetan.(red/*b8)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar