SBY Konsolidasi Dulu, Baru Perang

JAKARTA, MP - Geramnya rakyat Indonesia terhadap Malaysia dapat dipahami Ketua MPR Taufiq Kiemas. Namun diingatkan untuk tidak bersikap gegabah. Presiden SBY diminta melakukan konsolidasi di tubuh TNI sebelum menyatakan perang dengan Malaysia

“Konsolidasikanlah TNI. Saya setuju, tapi nggak bisa gegabah, mesti persiapan, ganyang pake apa. Tidak bisa pergi sendiri, pemerintah yang menjalankannya, pemerintah yang harus bertanggung jawab. Saya bahagia ada posko-posko bela negara tapi harus ada jalur tepatnya bagaimana,” kata Taufiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/9).

Taufiq meminta konsolidasi yang akan dilakukan SBY malam ini di Mabes TNI Cilangkap nanti dalam rangka persiapan dan memperhitungkan segala sesuatu. Diingatkan juga kalau mau perang harus atas seizin DPR, tak bisa pemerintah menyatakan perang sendiri.

“Kita harus siap dulu. Presiden tepat mengonsolidasikan pasukan, mesti dihitung kan. Kalau nggak dihitung kan susah juga. TNI di perbatasan berapa. Mereka juga pasti konsolidasikan tentara. Tapi soal keberanian, kita lebih berani dari Malaysia, dulu alatnya kurang masih menang. Kita merdeka dari darah, keringat dan airmata. Kita harus konsekuen pulau-pulau harus dinamai supaya gak bisa diambil,” tegasnya.

Politisi PDIP ini juga menilai wacana interpelasi yang hendak digulirkan oleh sejumlah anggota DPR belum urgent. Kalau pemerintah diam saja, interpelasi bisa dilakukan. Namun kenyataannya pemerintah tidak diam saja, melainkan melakukan konsolidasi dulu dan diplomasi.

“Negara ini paling banyak duit, mau bikin apa saja bisa. Tentara mau besar bisa. Beli Sukhoi bisa. Tapi uangnya takut dijalanin. Soal TKI di Malaysia, Indonesia kaya dan dengan pertumbuhan 7% bisa ditarik lagi ke Indonesia,” tukas Taufiq.

Gelar Pasukan

Sementara bagi Petisi 28, langkah terbaik yang harus ditempuh Indonesia untuk memulihkan kembali kehormatan dan harga diri bangsa adalah dengan memutuskan sementara hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Kalau tidak bisa, minimal harus gelar pasukan.

“Presiden SBY harus mengambil langkah minimal, yaitu dengan menggelar pasukan TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia. Senjata adalah alat diplomasi paling efektif. Pemutusan sementara hubungan diplomatik bisa sambil membicarakan beberapa isu strategis seperti perbatasan dan TKI,” sebut Petisi 28 dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/9).

Kelompok yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi massa, dan LSM ini diwakili oleh Haris Rusly Moti, Hatta Taliwang, dan aktivis lainnya.

“Rencana SBY malam ini untuk menggelar konfrensi pers di Mabes TNI Cilangkap sudah dapat dipastikan datar, retorik dan tidak memiliki makna politik. SBY pasti mengajak pemerintahan Malaysia untuk membangun kembali suasana kondisif di Kawasan Asia Tenggara sambil mengajak rakyat Indonesia untuk mengendalikan diri,” sebut Moti.

SBY, lanjut dia, telah menyimpang dari visi negara yang diperjuangkan para pendiri bangsa, bahkan ketidakmampuannya memimpin telah menempatkan kehormatan bangsa Indonesia diinjak-injak negara tetangga. Untuk itu Petisi 28 mendesak TNI bertindak berbeda dari yang diperintahkan SBY untuk menyelamatkan harga diri dan kedaulatan negara. (red/*mtn)