JAKARTA, MP - Aksi unjuk rasa merupakan praktek yang wajar dalam iklim demokrasi. Maka sudah seharusnya seluruh pelaku unjuk rasa meniatkan aksi yang akan mereka laksanakan sesuai prinsip demokrasi, bukan malah sebaliknya.
Demikian komentar Ketua FPD Anas Urbaningrum menanggapi rencana aksi unjuk rasa 100 Hari Pertama SBY-Boediono pada 28 Januari 2010. Hal ini dia sampaikan melalui telepon. "Sangat mungkin sebagian peserta ada yang niatnya cenderung tidak demokratis," ujar Anas.
Niat yang cenderung tidak demokratis tersebut menurut dia tercermin dari wacana yang belakangan ini dimunculkan sejumlah elit politik. Mulai dari isu pemakzulan, pengajuan mosi tidak percaya dan tudingan pemerintahan SBY-Boediono telah gagal memimpin negara.
Mantan anggota KPU ini menegaskan, sangat tidak logis memvonis pemerintahan telah gagal melakukan tugasnya dengan menggunakan 100 hari kerja pertama sebagai parameternya. Tidak demokratis pula bila ada ribuan orang mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemeritahan yang dipilih melalui mekanisme yang demokratis oleh lebih dari 70 juta penduduk Indonesia.
"Mendesak turun presiden atau wapres pilihan rakyat adalah berseberangan dengan sikap demokrastis," tegasnya. (red/*dtc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar