Depnakertrans Kembangkan Progam Magang Kerja

JAKARTA, MP - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan mengembangkan program magang kerja di luar karena program itu dinilai menguntungkan pemerintah Indonesia maupun peserta bersangkutan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Depnakertrans telah melakukan pembicaraan dengan menteri tenaga kerja di beberapa negara seperti Jerman, Korea, dan Selandia Baru, membahas rencana program magang kerja.

Usai menyerahkan santunan asuransi kepada ahli waris Asriadi (alm), peserta magang kerja di Jepang yang meninggal karena kecelakaan lalulintas, Erman Suparno mengatakan, program magang kerja ke luar negeri menguntungkan pemerintah Indonesia karena menghemat APBN.

Dia mengatakan, seluruh biaya operasional magang kerja ke luar negeri , meliputi transportasi, akomodasi, dan honor bagi peserta magang ditanggung negara penerima magang. "Kalau magang di Indonesia biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah dari APBN," katanya.

Sedangkan keuntungan bagi peserta, kata dia, dia bisa praktek kerja langsung di luar negeri dan memiliki pengalaman praktek kerja berstandard internasional.

Setelah kembali lagi ke Indonesia, peserta magang bisa diterima di perusahaan sejenis atau membuka usaha sendiri yang mandiri.

Alumni program magang kerja yang membuka usaha sendiri dan menyerap tenaga kerja, katanya, turut membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja.

Program magang kerja di Jepang yang dilaksanakan melalui "The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM)" sejak 1993 sampai Juni 2009 telah mengirim sebanyak 29.207 orang.

Menurut Erman, Presiden Direktur IMM Koey Yanagisawa baru kembali dari kunjungannya ke Aceh dan Sumatera Utara, mengunjungi para alumni program magang kerja di Jepang.

Dari kunjungan tersebut, kata dia, ternyata banyak alumni peserta magang kerja yang memilih membuka usaha sendiri yang mandiri, bahkan sudah ada yang memiliki karyawan sampai 20 orang. "Hal ini positif bagi pemerintah Indonesia, karena turut membantu mengurangi pengangguran," katanya. (red/*a)