Soal Ambalat, Indonesia Tidak Mau Mengalah

JAKARTA, MP - Menteri Pertahahan Juwono Sudarsono menegaskan, Indonesia tidak akan mengalah atau menyerah begitu saja di Blok Ambalat di Laut Sulawesi, yang diklaim oleh Malaysia.

"Kami tidak akan tawar-menawar mengenai ini. Kami akan kerahkan upaya diplomasi dengan gelar kekuatan yang terukur untuk mempertahankan hak daulat RI di Ambalat," katanya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I (bidang pertahanan dan luar negeri) DPR RI di Jakarta, Senin (8/6).

Juwono dalam rapat kerja yang juga dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, posisi Indonesia secara hukum sangat kuat sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Karena itu, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menyerah di Blok Ambalat.

Menhan menegaskan, RI juga tidak akan gentar dengan segala bentuk manuver atau provokasi yang dilakukan Malaysia. "Mari kita menghadapi ini dengan tenang, sabar dan profesional, baik melalui perundingan maupun gelar kekuatan yang terukur," katanya.

Juwono mengatakan, jika Indonesia sampai terpancing hingga melancarkan tembakan ke kapal-kapal perang Malaysia, maka akan disalahkan oleh dunia internasional.

Menhan mengatakan, Indonesia juga mengancam akan membatasi lintas dagang dan investasi Malaysia di Indonesia jika Malaysia terus-menerus melakukan pelanggaran di wilayah RI, terutama di Ambalat.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI akan melakukan tindakan di Ambalat sesuai keputusan politik dan semangat ASEAN.

"Dari aspek militer, TNI telah melakukan operasi rutin setiap tahun di Ambalat dari seluruh unsur TNI, darat, laut dan udara dan cadangan PPRC dan pasukan gabungan TNI," katanya.

Harus Dipertahankan

Sementara itu sejumlah anggota Komisi I DPR menegaskan keberadaan Blok Ambalat di Laut Sulawesi, harus dipertahankan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Perlu ada segera ada keputusan yang final...ini bukan masalah adanya wilayah yang tumpang tindih. Tetapi adanya klaim terhadap satu wilayah kedaulatan," kata anggota Komisi I DPR, RK Sembiring di Jakarta.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, ia mengatakan, Malaysia bukanlah negara kepulauan yang bisa seenaknya menarik garis batas di wilayah perbatasan lautnya dengan Indonesia.

"Selama masalah Ambalat tidak diselesaikan secara final, maka klaim oleh Malaysia akan terus terjadi," katanya.

Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi I Hajriyanto Thohari yang mengatakan, krisis di Ambalat tidak bisa dianggap enteng meski kondisinya berbeda dengan kasus Sipadan-Ligitan.

"Bagaimana pun ini menyangkut kedaulatan, Jadi, tidak hanya dihadapi dengan jargon dan slogan atau pernyataan heroik. Tetapi perlu langkah lebih nyata. Dan apakah ini memang sudah saatnya kita harus berperang dengan Malaysia...Ini harus segera diputuskan," ujarnya.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan Yuslin Nasution yang mengatakan, perlu ada langkah tegas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan jika ada pelanggaran wilayah RI.

"Kalau perlu kasih tembakan langsung, meski bukan berarti perang," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PAN Djoko Susilo meminta agar masalah Blok Ambalat menjadi kajian bagi semua pihak untuk menangani masalah perbatasan RI dengan sejumlah negara dengan lebih komprehensif.

"Selama ini kan, masing-masing wilayah perbatasan ditangani oleh instansi yang berbeda-beda ada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan ESDM dan lainnya. Ada baiknya, ada satu kata dan satu vsi dalam penangangan masalah perbatasan ini," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat itu, hadir pula Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Subandrio. (cok/*a)