Pilpres 2009 Harus Lahirkan Pemimpin Pro Rakyat

JAKPUS, MP - Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 harus mampu melahirkan kepemimpinan yang mengangkat kesejahteraan rakyat, sejalan dengan aspek keadilan dan hak-hak sipil masyarakat.

Demikian dikatakan pengamat politik Bara Hasibuan dalam diskusi bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Pasca-Pilpres 2009" di Jakarta.

Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, namun konsolidasi demokrasi harus tetap berjalan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bara, di era pemerintahan Orde Baru, Soeharto mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen, namun semua itu harus dibayar mahal dalam bentuk pelanggaran HAM, korupsi merajalela, kebocoran anggaran hingga 30 persen, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Kondisi itu, kata Bara, sama dengan yang dialami Rusia di bawah pemerintahan Vladimir Putin yang mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi terjadi kemunduran demokrasi.

"Karena itu, kita tidak ingin pascapilpres nanti agenda demokrasi terabaikan, sehingga bangsa ini tak akan mampu mengakhiri transisi demokrasi," katanya.

Pengamat politik UGM Arie Sujito menilai, selama satu dekade reformasi, capaian-capaian demokrasi dan demokratisasi telah menjadi fakta historik dan banyak terobosan yang berarti, yang diinisiasi oleh pemerintah dan parlemen, untuk meletakkan dasar bagi capaian perubahan sebagaimana mandat reformasi.

Dikatakannya, kemajuan di bidang hak-hak sipil dan politik menunjukkan "magnitude" yang luar biasa, jauh dibandingkan era sebelumnya demi terwujud regulasi yang bertujuan mengembalikan tanggungjawab negara sesuai mandat konstitusi.

"Hubungan sipil-militer yang sempat mengalami pasang surut di era Gus Dur dan Megawati, kini mampu kembali dikembalikan. Artinya, pemerintah telah berhasil mengurangi keterlibatan negara di bidang politik. Ini perlu dilanjutkan," katanya.

Arie menambahkan, agenda reformasi birokrasi juga berjalan dengan baik. Ide-ide pemberantasan korupsi untuk memperkuat pemerintahan yang bersih perlu dilanjutkan dan mendapat apresiasi dari masyarakat.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan meningkat di daerah-daerah melalui rasionalisasi APBD yakni anggaran untuk birokrasi menurun, sementara anggaran untuk kepentingan masyarakat semakin meningkat.

Arie juga menilai terjadi peningkatan kualitas dalam beberapa tahun belakangan, seperti di Aceh tercipta perdamaian, Papua juga semakin kondusif meski perlu terus didorong upaya-upaya yang lebih positif.

"Semua ini membuktikan keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah di era SBY sekarang ini," katanya. (mp/*a)