NII Merupakan Proyek Parpol Menuju Pemilu

BLITAR, M86 - Keberadaan organisasi Negara Islam Indonesia (NII) dinilai tidak terlepas dari rebut-rebutan massa antarparpol peserta pemilu. Kelompok tersebut terus dilindungi untuk dimanfatkan elit secara politis demi mendulang suara dalam Pemilu.

“Kelompok ini banyak dilindungi, terutama karena memang ada kepentingan pragmatis. Mereka berebut simpati untuk cari dukungan saja,” ungkap Ketum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahidnya di Blitar, Jawa Timur.

Ia mengatakan, banyak para petinggi yang sengaja mencari dukungan warga muslim. Jika selama ini warga Nahdlatul Ulama (NU) dipastikan suaranya besar ke PKB, begitu juga dengan Muhammadiyah yang besar di PAN.

“Nah orang-orang ini (para petinggi parpol) mencari massa dengan merangkul warga muslim lainnya,” tambah Nusron.

Menurutnya, jika dibiarkan hal ini akan terus berlanjut hingga Pemilu 2014 mendatang.

“Mereka mencari simbol-simbol pesantren di luar itu, hingga ketemulah dengan beberapa organisasi yang berlabelkan Islam,” tuturnya.

Sayangnya, lanjut dia, para politisi itu tidak memerhatikan betul peta pesantren yang mereka rangkul. Mereka tidak sadar, jika ideologi organisasi itu bukan Pancasila.

Ia juga menyesalkan lemahnya penegak hukum menangani kasus NII tersebut. Padahal, sudah jelas ada korban dan aksi penipuan yang dilakukan. Tetapi, hingga kini belum menangkap para petinggi yang diduga terlibat dalam jaringan itu.

Pihaknya khawatir, jika hal itu dibiarkan terus-menerus, dapat berakibat buruk, dengan semakin bertambahnya korban yang terhipnotis paham tersebut.

Terlebih lagi, basis orang-orang yang akan dijadikan calon anggota adalah mereka yang masih usia remaja. Ia menyebut, di Indonesia ada sekitar 9 juta penduduk usia produktif antara 19-40 tahun, yang rentan menjadi sasaran, karena minimnya pemahaman agama.

“Khawatirnya dari hari ke hari rakyat makin terhipnotis. Jika hal itu (penanganan) tidak segera dilakukan, tentunya banyak masyarakat yang ada di luar ideologi, dan mereka sudah tidak percaya lagi dengan negara ini,” paparnya.

Pemerintah, kata dia, sebenarnya bisa dengan tegas untuk membasmi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Terlebih lagi, NII sudah dianggap meresahkan dan menganggu keamanan.

Untuk itu, pihaknya meminta penegak hukum bersikap tegas dalam mengusut kasus itu. Pejabat maupun mantan pejabat yang terlibat pun harus diperiksa, demi keutuhan NKRI. (red/*mtn)