JAKARTA, M86 - Putra mantan Presiden RI Soeharto, Tommy Soeharto disebut sebagai penggagas partai baru, Nasional Republik yang akan bertarung di 2014. Namun, jalan Tommy menuju 2014 diprediksi akan sulit. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, citra Tommy yang pernah tersandung masalah hukum sulit untuk hilang dari ingatan publik. Terlebih, Tommy berasal dari keluarga cendana yang telah berkuasa berpuluh-puluh tahun di Indonesia.
“Jadi jalan Tommy tidak mudah, sama halnya seperti Wiranto dan Prabowo, mereka juga tak bisa mendulang sukses dari pemilu-pemilu sebelumnya,” ungkap Arbi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/04).
Arbi menilai, bahwa partai yang digagas Tommy dengan sekretaris partai Hanura Yus Usman Sumanegara dan Endang Sri Astuti, bertujuan untuk merebut kekuasaan. Menurut Arbi, konstituen yang digarap Partai Nasional Republik merupakan pendukung Partai Golkar. “Tidak ada partai yang tidak menginginkan kekuasaan, mereka hanya ingin berkuasa di kursi pemerintahan. Pastinya ada pendukungnya, sebagian mungkin berasal dari Golkar itu salah satu caranya, tapi tidak mencukupi untuk menang dalam Pemilu 2014 nanti,” ucapnya.
Arbi berharap munculnya partai-partai baru bukanlah sebagai ajang perebutan kekuasaan, dia mengimbau partai-partai yang bermunculan dapat mengedepankan kepentingan rakyat.
Dominasi wajah Tommy Soeharto, tampak pada spanduk acara Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pendiri Nasional Republik. Tommy, yang pernah bertarung dalam perebutan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 2009 lalu, ternyata merupakan salah satu penggagas terbentuknya Nasional Republik (Nasrep).
Hal itu dikatakan pendiri Nasrep, Mayjen (Purn) Edi Waluyo. “Mas Tommy termasuk salah satu penggagas. Tetapi, memang ada keterlibatan Mas Tommy,” jelas Edi.
Namun, ketika ditanya apa posisi Tommy dalam kepengurusan Nasrep, Edi belum bisa memastikan. Pendeklarasian sebagai partai akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, Nasrep berencana akan mendaftarkan diri sebagai partai baru dan mengikuti verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Juni-Juli mendatang. (red/*mtn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar