Polisi Angkatan 70 Desak Kapolri Mundur

JAKARTA, MP - Lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dua purnawirawan polisi angkatan 1970 mendesak Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dan Jaksa Agung, Hendarman Supanji mundur dari jabatannya. Desakan ini dilakukan karena dinilai kedua pimpinan institusi ini terlalu arogan karena telah menahan dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Kombes Pol Pur Alfon Loemau, Kombes Pol, Kombes Widodo Umar yang juga mantan polisi dan dosen itu mengaku prihatin dengan sikap pimpinan di atas Polri. Bahkan pucuk pimpinan Polri diminta untuk lebih arif dan bijaksana dalam menangani setiap kasus.

“Mudah-mudahan dengan sikap pimpinan Polri yang seperti ini tidak berpengaruh kepada anggota di bawah. Saya juga minta kepada polisi supaya jangan memiliki kehendak yang dipaksakan. Kami sangat prihatin dan semoga anggota di bawah tidak terpengaruh dengan pimpinan di atas,” jelas Widodo Umar.

Sedangkan Alfon Loemau, menilai bahwa sikap Kapolri masih berubah-ubah. Diakui kedua institusi ini sama-sama berupaya melakukan pemerantasan korupsi tapi kenapa harus berkelahi.

“Saya melihat kedua pimpinan KPK Chandra dan Bibit semula dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan terakhir pemerasan. Yang benar tuduhan ini yang mana? Jangan selalu berubah-ubah biar masyarakat jelas,”jelasnya.

Sementara itu ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengatakan penangkapan kedua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, merupakan contah kasus yang sering dilakukan oleh polisi. Mereka setiap setiap kali menangkap orang tanpa ada alasan yang jelas. “Ini merupakan arogansi polisi,”jelasnyya

Kasus Bibit dan Chandra ini merupakan aksi puncak kesewenang-wenangan polisi selama ini. Ini terjadi kata Neta polisi memiliki kewenangan penuh tidak ada lembaga penyeimbang sehingga mereka dapat seenaknya sendiri. Sehingga banyak kebijakan polisi itu dimanfaatkan orang-orang tertantu untuk kepentingan sendiri seperti contah kasus Bibit dan Chandra.

Dia menilai dengan penangkapan Bibit dan Chandra institusi polisi pecah karena ada yang pro dan ada yang kontra seputar menangkap dan menahan ketua KPK ini.

Menurut Neta, kedua petinggi polri ini sangat proaktif karena pada saat dia diwajibkan lapor mereka berdua memenuhinya dan tidak pernah telat.

“Tuduhan polisi terhadap kedua pimpinan KPK itu dinilai tidak jelas. Untuk itu IPW mendesak Presiden SBY untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dari jabatannya,” pinta Neta.

Anehnya, pada saat penangkapan dan penahanan Bibit dan Chandra saat itu sejumlah Pamen (perwira menengah) dan Pati (perwira tinggi) sedang berada di Puncak, Bogor membahas polisi yang reformis, tapi kenyataan di Jakarta lain.

Guna menjaga nama baik Polri IPW mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mencopot Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Danang Widoyoko, Koordinator ICW. Donny Hardiyanto, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Hamzah Syahal Lakosdam, NU Hendrik Sitohang PRP, serta Kelompok pengamat polisi lainnya.

Suno Duadji Bakal Diganti?

Sementara itu di tengah hujatan terhadap Polri akibat penahanan Bibit-Chandra, isu pergantian jabatan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji makin menguat. Informasi yang beredar, Susno akan diganti oleh Irjen Pol Mathius Salempang yang belum lama dilantik sebagai Kapolda Kaltim.

Sejumlah pejabat teras Mabes Polri menggelar rapat tertutup, Senin (2/11) malam. Rapat itu disebut-sebut dilakukan Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) membahas soal pergantian Susno.

Rapat dipimpin Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dihadiri oleh antara lain Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, Irwasum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Kepala Desumdaman Irjen Pol Edi Sunarno, serta beberapa petinggi lainnya.

Irjen Pol Mathius Salempang adalah satu-satunya kapolda yang dipanggil rapat malam tadi. Usai rapat, Mathius tak mau banyak komentar. Dia hanya mengatakan dipanggil Kapolri untuk melaporkan kondisi terakhir di Kaltim. Selain Mathius, nama lain yang disebut adalah Irjen Pol Nanan Sukarna. Usai menggelar rapat tertutup, Kapolri langsung menghadap Presiden SBY.

Namun menurut Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Sulistiyo Iskak, rapat itu bukan membahas soal mutasi. “Kedatangan kapolda untuk melaporkan kegiatannya di Kalimantan Timur,” katanya.

Sementara itu Mabes Polri menetapkan status Siaga I terhitung sejak Pk 00:00 (Senin tengah malam). Siaga I untuk seluruh anggota Mabes Polri ini dilakukan melihat perkembangan situasi dimana saat ini Polri tengah dihujat dan didemo dimana-mana.

Kapolri Minta Maaf

Istilah Cicak (sebutan buat KPK) lawan Buaya (Polri) yang pertama kali dilontarkan Kabakreskrim Komjen Susno Duadji kian popular bersamaan dengan konflik dua lembaga penegak hukum itu. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pun dibuat repot dan harus minta maaf kepada masyarakat. Karena dengan istilah itu mengukuhkan bahwa lembaga yang dipimpinnya sebagai institusi penegak hukum yang arogan.

“Jangan bicara seperti itu. Jangan dikembangkan lagilah. Kalau dibilang Cicak, itu bagian dari saya. Saya minta maaf, itu pernyataan oknum saja,” kata Kapolri pada pertemuan silaturahmi dengan para pemimpin redaksi bersama Menkominfo Tifatul Sembiring di Kantor Depkominfo, Senin.

Kapolri menjelaskan, sampai saat ini ada 126 anggota Polri yang diperbantukan sebagai penyidik di KPK. “Jadi kalau itu dibilang Cicak, saya juga Cicak dong,” katanya. (red/*pk)