Tata Ruang Jakarta Butuh Peran Pemerintah

JAKARTA, MP - Pemerintah harus mengambil peranan lebih besar dalam pengendalian tata ruang di Jakarta yang saat ini sudah menghadapi persoalan infrastruktur yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk.

“Sudah tidak bisa lagi penguasaan tanah diserahkan kepada mekanisme pasar, pemerintah sudah harus pegang kendali,” kata ahli perencana senior Indonesia, Dorodjatun Kuntjorodjakti di Jakarta.

Menurutnya, pengadaan tanah di kota besar untuk kepentingan bersama sudah menjadi hal yang mutlak tidak lagi sekedar selogan saja disini pemerintah harus menunjukkan kekuatannya (power).

Dia menunjukkan kebutuhan air minum, listrik, prasarana transportasi masal cepat menjadi problem yang harus direalisasikan pemerintah kota dan pusat agar tidak terlanjur parah.

Dorodjatun menunjukkan masih ada lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan di kota-kota besar kalau sekedar menunggu Hak Guna Usaha dan Bangunan (HGU/ HGB) pemerintah kota akan menhadapi persoalan ke depannya.
Pemerintah seharusnya dapat berkiblat ke Singapura dan Kualalumpur Malaysia yang selama ini mampu mengendalikan ruang karena dominasi pemerintah dalam menyusun perencanaan, paparnya.

Menurutnya, Indonesia harus belajar bencana yang terjadi di sejumlah kota, bahkan apabila soal pengendalian ruang tetap diabaikan tidak tertutup kemungkinan sepertiga Jakarta akan tenggelam. Apabila kondisi sudah sulit untuk dipecahkan mengapa tidak dipikirkan untuk memindahkan ibukota ke lokasi-lokasi yang aman seperti misalnya di kota-kota di Kalimantan, jelasnya.

Menurutnya, sebaiknya agar efisien ibukota dibangun di lokasi yang berdekatan dengan sumber alam seperti BBM dan batubara tinggal pengendalian ruang agar apa yang terjadi di Jakarta tidak berulang.

Perhitungan Dorodjatun untuk memindahkan lokasi pemerintah ke luar Jakarta ke wilayah aman dari bencana tidak akan membutuhkan biaya besar ketimbang tiap bulan pemerintah harus mengalokasikan dana besar sebagai antisipasi bencana.(red/*mtn)