Rakyat: Anggota Parlemen Jangan Korupsi!

JAKARTA, MP - Masyarakat berharap pada anggota parlemen yakni MPR, DPR, dan DPD periode 2009-2014 bisa berperilaku baik, tidak korupsi, serta aspiratif dan akomodatif terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Direktur Pengembangan Reform Institute Abdul Hamid, di Jakarta, Jumat (16/10), mengatakan, hasil survei persepsi masyarakat terhadap anggota parlemen menyimpulkan, masyarakat berharap agar anggota parlemen berperilaku baik, tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), peduli kepada masyarakat, serta memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Survei dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada 2.550 responden di 68 desa dan 58 kelurahan di seluruh Indonesia pada 7-15 September lalu," kata Abdul Hamid saat mempresentasikan hasil survei kepada pers di kantor Reform Institute Jakarta.

Dijelaskannya, kepada responden yang memiliki tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sarjana hingga tidak lulus sekolah dasar diberikan pertanyaan, perilaku bagaimana yang diharapkan pada anggota parlemen lima tahun ke depan?

Atas pertanyaan tersebut, sebanyak 69,72 persen responden menjawab agar anggota parlemen tidak melakukan tindakan KKN karena akan merugikan masyarakat.

Kemudian, 19,96 persen menjawab agar anggota parlemen tidak menuntut gaji tingggi dan tidak meminta fasilitas yang berlebihan. Sebanyak 9,60 persen responden juga berharap agar anggota parlemen lebih sering mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

Ada juga 0,71 persen responden yang tidak memberikan jawaban.

Dikatakan Hamid, responden yang sebagian besar (40,63 persen) biaya operasional rumah tangganya Rp500.000 hingga Rp1 juta perbulan, juga diberikan pertanyaan apa saja yang diharapkan dari hasil kerja anggota parlemen mendatang.?

Atas pertanyaan tersebut, sebanyak 51,98 persen responden menjawab agar anggota parlemen memperjuangkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako tetap murah serta ketersediaan lapangan kerja.

Kemudian 16,87 persen responden menjawab agar anggota parlemen bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta 15,29 persen responden menjawab agar anggota parlemen bisa memperjuangkan keadilan dan pemberantasan korupsi.

Sebanyak 7,74 persen responden lainnya menjawab, anggota parlemen memperjuangan biaya pendidikan dan kesehatan tetap murah, 5,44 persen berharap agar memperjuangkan kebebasan politik, agama, dan penegakan hak asasi manusia (HAM), serta 2,02 persen responden berharap anggota parlemen bisa membuat aturan perundangan yang menjamin iklim usaha yang baik.

Direktur Reform Institute Yudi Latif mengatakan, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelaksana survei, masyarakat lebih banyak berharap pada anggota parlemen seputar kesejahteraan masyarakat, seperti stabilitas harga BBM, harga sembako, serta biaya pendidikan, dan kesehatan.

Menurut dia, masyarakat berharap agar anggota parlemen tidak melakukan praktek KKN, tapi dalam pertanyaan lebih lanjut, masyarakat tidak menaruh harapan atau larangan kepada anggota parlemen praktek KKN seperti apa.

"Dari jawaban-jawaban tersebut memunjukkan masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap parlemen, tapi mungkin pemahamannya yang bervariasi karena memang tingkat pendidikan responden juga sangat bervariasi," katanya. (red/*b8)