SBY Utamakan Parpol Koalisi di Kabinet

JAKARTA, MP - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan format dalam kabinet pemerintahan mendatang dan koalisi di DPR RI akan diutamakan berasal dari parpol yang menjadi koalisinya pada pilpres lalu.

Meski begitu, tak menutup untuk masuknya parpol lain di luar parpol koalisinya. "Bahwa koalisi yang sudah terbangun pada pemilihan presiden dan wapres lalu menjadi format utama sebenarnya menyangkut kebersamaan nanti di kabinet dan DPR RI," kata Presiden saat jumpa pers di halaman kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (4/8) kemarin.

Namun, menurut SBY masih ada ruang bagi partai di luar parpol koalisinya untuk membangun kebersamaan yang lebih luas ke depan dengan catatan harus dijamin keadilannya.

"Dalam perjuangannya kemarin saya berjuang bersama partai-partai tertentu yang berkoalisi yang jadi pertimbangan utama, dan andaikata ke depan ada kebersamaan yang lebih luas tentu ditata dengan kuncinya betul-betul adil. Saya terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang dapat datangkan kebaikan bagi pemerintah, rakyat dan negara," katanya.

Meski demikian, SBY yang didampingi Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng menolak menjelaskan struktur dan nama-nama dalam kabinet mendatang, karena saat ini proses pilpres masih dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Saya mendengar pandangan-pandangan dari publik dan rakyat bahwa kabinet mendatang harus kabinet kerja, profesional dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu cocok dengan apa yang saya pikirkan jangan sampai ada daging sapi ataupun presiden didikte oleh parpol untuk mewadahi jago-jagonya," katanya.

Menurutnya, tugas presiden dan wapres terpilih hasil keputusan KPU sampai 20 Oktober mendatang adalah mengevaluasi struktur dan kerja kabinet dalam lima tahun ini.

"Mana yang harus dipertajam fungsinya dari masing-masing departemen dan kementerian agar pemerintahan yang akan datang lebih efektif," katanya.

Dikatakan SBY, sistem kabinet presedensiil yang kita anut sebenarnya tidak terlalu cocok dengan demokrasi multipartai yang berlaku saat ini, namun untuk menengahinya maka dalam kabinet juga dimasukkan unsur-unsur partai politik tertentu.

"Demikian juga ditingkat DPR juga ada semacam koalisi, meski itu tidak setajam di kabinet parlementer ada rulling party dan oposisi partai," katanya. (red/*b8)