Jumat, Oktober 30, 2009

2010, Alamat Situs Bisa Berhuruf Arab

JAKARTA, MP - Badan regulasi internet dunia, atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), memutuskan memperbolehkan penggunaan nama dan alamat domain dalam huruf non-latin. Artinya, di kemudian hari nama domain bisa tertulis dalam huruf kanji dan Arab.

Keputusan mengintenasionalisasi nama domain (Internationalised Domain Names/IDNs) merupakan hasil dari pertemuan tahunan Icann di Seoul, Korea Selatan pada 25-20 Oktober 2009. Keputusan ini merupakan lompatan besar di ranah internet sejak teknologi ini diciptakan 40 tahun yang lalu.

Rencana IDNs muncul pada pertemuan tahun 2008, dan disepakati uji-cobanya belangsung selama 2 tahun, sehingga IDNs mulai bisa diterapkan pada medio tahun 2010. Tahap kritikalnya adalah mengubah sistem penamaan domain (Domain Name System/DNS), sehingga bisa mengenali dan menerjemahkan karakter non-latin.

Selama ini DNS berperan sebagai buku alamat, yang dengan mudah mengubah nama domain menjadi serangkaian angka yang dapat dibaca komputer, dan lebih dikenal dengan nama alamat Internet Protocol.

Icann memutuskan pula bahwa mereka mulai menerima aplikasi pendaftaran IDNs pada 16 November 2009, di mana nama domain itu sudah bisa diakses pada pertengahan 2010. Untuk pertama domain-domain dengan karakter kanji China dan Arab yang disetujui, dan akan diikuti domain dalam karakter cyrilic Rusia.

Saat ini beberapa negara, seperti China dan Thailand, sudah memperkenalkan sebuah sistem yang memungkinkan pengguna komputer memasukkan alamat situs dalam huruf mereka sedniri. namun sistem-sistem itu belum mendapat persetujuan internasional dan belum bisa dipasang di semua komputer.

"Saat ini ada 1,6 miliar pengguna komputer di seluruh dunia, dan lebih dari separuhnya berbahasa dengan huruf non-latin," kata Presiden Icann, Rod Beckstrom.

Perubahan ini, imbuh Beckstorm tidak hanya berguna bagi pengguna internet saat ini tapi juga akan untuk pengguna internet di masa depan.

Icann didirikan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) tahun 1998, untuk mengamati perkembangan internet. Bulan lalu, setelah mendapat kritik dari banyak pihak, pihak AS mulai mengendorkan kontrolnya atas badan non-profit ini. Saat ini Icann di bawah pengawasan komunitas internet internasional. (red/*wk)

Penahanan Bibit-Chandra "Direstui" SBY

JAKARTA, MP - Mantan juru bicara era Gusdur Adhi Marsadi merasa yakin penahanan dua pimpinan non aktif KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto telah mendapatkan restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keyakinan Adhi didasarkan pengalamannya sewaktu masih menjabat juru bicara dari mantan Presiden Gus Dur. SBY sebagai penanggung jawab tertinggi dari hukum dan politik nasional, pasti hukumnya wajib mengetahui tindakan yang dilakukan Polri. "Dan mekanisme itu saya yakini masih tetap ada, karena itu saya juga yakin sebelum ada penahanan kepada Bibit dan Chandra, Kapolri pasti lapor kepada presiden," kata Adhi marsadi usai menemui pimpinan KPK di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jum'at (30/10).

Menurutnya, SBY sebagai pucuk pimpinan wajib hukymnya tahu, apa-apa yang berimplikasi terhadap hukum dan politik nasional.

Sewaktu Adhi masih menjabat juru bicara Gusdur, Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung pasti melapor ke presiden jika ada sebuah tindakan-tindakan penegakkan hukum yang berimplikasi pada hukum dan politik nasional. "Saya hampir setiap hari bersama presiden (Gusdur). Dan saya tahu, setiap saat juga kapolri dan Kajagung melapor kepada presiden mengenai hal-hal yang akan dilakukan terkait penegakan hukum," ungkapnya.

Menurut anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) ini, SBY juga pasti mengetahui bahwa setiap tindakan Kapolri dan Kajagung yang ada implikasinya hukum dan politik nasional yang sangat, karena dia yang nanti bertanggung jawab. Di situ, presiden dia bisa melakukan pencegahan dan pengarahan yang lebih elegan sehingga tidak menimbulkan pertikaian antar lembaga penegak hukum dan pro kontra di masyarakat.

Hal yang sama disampaikan anggota KPKN lainnya, Marwan Batubara dan Chandra Tirta Wijaya. Tiga anggota KPKN ini merasa perihatin dengan penahanan Bibit-Chandra yang dilakukan pihak Polri. "Kami memang meyakini bahwa yang terjadi di kepolisian dan kjaksaan sudah ad approvel presiden," kata Marwan.

Saat bertemu dengan pimpinan KPK, mereka juga sempat menyampaikan dukungan terhadap eksistensi KPK.

Atas dukungan masyarakat yang sangat besar ini, KPK akan meresponnya dengan menindak lanjuti sejumlah kasus vital mulai Senin (2/11) besok. Diantaranya kasus yang akan diperioritaskan, yakni kasus Bank Century dan Agus Chandra. "Dukungan dari masyarakat ini akan direspon KPK dengan melakukan penegakan hkm di bidang pemberantasan korupsi yang kemarin sempat stagnant beberapa bulan. Ini sangat menggemberikan," ungkapnya.

Tiga orang ini juga mengaku akan membawa massa yang lebih banyak guna memberikan dukungan kepada KPK pada Senin (2/11) besok. Mereka berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bisa memainkan perannya untuk menyelesaikan masalah ini dengan hukum yang berlaku. "DPR dan pemerintah supaya memperhatikan masalah ini dan bisa menuntaskan masalah ini dengan hukum yang berlaku. Tidak seperti sekarang ini, seolah-olah yang punya kuasa bisa berbuat semaunya," pungkasnya. (red/*wk)

UMP Provinsi DKI Naik 4,5 Persen

JAKARTA, MP - Pemerintah DKI Jakarta menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 4,5 persen menjadi Rp 1.118.009. Kenaikan UMP DKI ini tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Kenaikan UMP sebesar 4,5 persen, telah dinyatakan final setelah ada keputusan bersama dari para buruh, serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.

"Keputusan ini sudah final, tinggal menunggu ditandatangani gubernur," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Muhayat, Jumat (30/10).

Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi DKI tahun 2009, ditetapkan sebesar Rp 1.069.865, jumlahnya naik sekitar 10 persen dari UMP 2008 yang hanya Rp 972.604.

Menurut Muhayat, penetapan UMP mulai diberlakukan pada Januari 2010. "Ada banyak faktor kenapa UMP DKI dinaikkan, diantaranya biaya hidup masyarakat yang makin tinggi," terangnya.

Sementara, kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Dedet Sukendar mengatakan, keputusan kenaikan UMP ini sudah melalui proses survey kebutuhan hidup layak di Jakarta.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Jakarta agar lebih mapan. (cok)

Kamis, Oktober 29, 2009

Penahanan Bibit-Chandra Tak Menyalahi Ketentuan

BANDA ACEH, MP - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan penahanan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak menyalahi ketentuan, dan itu diperbolehkan.

"Polisi tidak salah, karena secara hukum Bibit dan Chandra statusnya tersangka. Jadi, tidak ada yang salah," katanya kepada wartawan usai memberikan ceramah di depan civitas akademika IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ia mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya terkait dengan penahanan Bibit dan Chandra yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri dalam kasus penyalahgunaan wewenang.

Mahfud mengatakan penahanan tersebut tidak salah, tetapi yang penting bagaimana proses hukumnya harus benar dan transparan.

"Mari kita sama-sama mengawal agar penyidikan yang dilakukan polisi dilakukan dengan benar dan transparan," katanya.

Ia kembali menegaskan hendaknya presiden tidak mengeluarkan surat pemberhentian pimpinan KPK hingga keluar putusan dari persidangan MK.

MK saat ini sedang menggelar sidang uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 32 ayat 12 butir-c.

Ketika ditanya kapan sidang tersebut selesai, Mahfud mengatakan belum bisa dipastikan. Tetapi MK menerapkan prinsip peradilan cepat.

"Sebagai bukti, sidang itu akan dilanjutkan pada Selasa mendatang, setelah pada hari ini (Kamis, 29/10) putusan sela," katanya.(red/*an)

Kuota Haji Indonesia 3000 Orang

JAKARTA, MP - Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 3.000 orang, yang semula 207.000 orang sehingga menjadi 210.00 orang, kata Menteri Agama RI Suryadharma Ali pada wartawan usai acara pisah sambut, dengan mantan Menag Muhammad Maftuh Basyuni di Gedung Departemen Agama Jalan MH Thamrin No.6 Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, kuota tambahan tersebut diberikan kepada jemaah haji khusus atau ONH Plus, dengan demikian kuota haji khusus menjadi 19.000 orang dari semula 16.000 orang, sedangkan jemaah haji regular sebanyak 191.000 orang.

"Tambahan kuota itu akan diberikan pada jamaah haji khusus, dengan alasan karena pengurusan administrasi regular sudah tidak mungkin lagi diberikan, mengingat waktunya sangat pendek, jadi tidak mungkin untuk jamaah haji regular," tutur Suryadharma.

Sementara itu Dirjen Haji dan Umrah departemen Agama, Slamet Riyanto mengemukakan bahwa pemberian kuota kepada jemaah haji khusus itu dimungkinkan kerena pemerintah Indonesia tidak perlu sibuk dengan urusan administrasi dan juga penyediaan pemondokan.

"Jemaah haji khusus itu kan menginap di hotel sehingga penambahan itu tidak terlalu merepotkan mereka."

Mengingat waktu itu pengurusan penyelenggara haji khusus tambahan tersebut sangat dibatasi sebab tanggal 10 semua urusan administrasi harus sudah dirampungkan, "Kami memberi waktu hingga tanggal 2 November 2009 ini kepada jemaah haji khusus tambahan untuk melengkapi kelengkapan administrasinya, agar mereka semua bisa berangkat."

Lebih lanjut Menag Suryadharma Ali mengatakan menyinggung tentang aturan tangga darurat di pemondokan yang memiliki kapasitas lebih dari 250 orang, Menteri mengatakan Indonesia berharap pemerintah Arab Saudi bisa melonggarkannya dengan memberlakukan peraturan itu pada tahun 2010 mendatang.

"Kita berharap pemeritah Arab Saudi memberikan dispensasi dengan menunda pemberlakuan aturan itu," ujarnya. Namun Menteri menegaskan hal itu bukan lagi masalah yang menyulitkan karena setelah dikaji lebih lanjut jumlah jemaah yang harus direlokasi hanya tinggal 6.000 orang dan bukan lagi 19.000. Banyak pemilik yang kemudian melengkapi pemondokan mereka dengan tangga darurat.

Selain itu seperti disebutkan Slamet Riyanto, Para pemilik pemondokan mengajukan protes kepada pemerintah Arab Saudi karena mereka merugi akibat aturan itu sebab harus mengembalikan uang sewa kepada Indonesia.

"Berdasarkan protes tersebut lantas pemerintah Arab Saudi mengubah kebijakan tangga darurat tersebut dengan pintu darurat bagi pemondokan yang kapasitas huniannya lebih dari 250 orang," katanya.

"Pemerintah telah mengubah aturan itu sejak kemarin, dari tangga darurat menjadi pintu darurat. Pembuatan pintu darurat akan lebih mudah dipenuhi ketimbang tangga darurat, sehingga pemerintah Indonesia kemungkinan besar tidak perlu lagi memindahkan jemaah hajinya," imbuh Dirjen Haji Slamet Riyanto.(red/*an)

Soal Ujian Porno, Disdik Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA, MP - Terkait soal ujian sekolah dasar yang berbau porno di Sidoarjo, Jawa Timur, Seto Mulyadi atau Kak Setoa unjuk bicara, Kamis (29/10). Menurut ketua komnas perlindungan anak ini yang harus bertanggung jawab bukan hanya soal, namun dinas pendidikan.

Kasus beredarnya soal ujian yang berbau porno di Sidoarjo Jawa Timur, terus menuai protes dari berbagai pihak. Sebagai ketua Komnas perlindungan anak, Seto Mulyadi mengutarakan kalau soal ujian tersebut tidak layak apalagi untuk anak sekolah dasar. Namun jangan hanya menyalahkan si pembuat soal saja, namun yang harus bertanggung jawab adalah dinas pendidikan.

”Pihak yang terkait haruslah bertangungjawab, tidak semata si pembuat soal saja yang disalahkan,”jelas Kak Seto.

Soal ujian yang menggegerkan itu sendiri adalah soal ujian tengah semester bahasa Indonesia untutk siswa SD kelas VI di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam sebuah teks ujian tertulis mempunyai judul “pengusaha bandel dikrangkeng bareng mak erot”.

Selain itu masih ada kalimat kalimat yang berbau cabul yakni "masa kalau orang berbuat itu diucluk-ucluk dan terongnya dibalsem karo biasane love you full" (cok)

PIK Belum Bayar Lahan Garapan Pejuang

JAKARTA, MP - Pembangunan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk hingga kini masih berpolemik. Sebab, pihak pengembang PT Mandara Permai (MP) diduga belum menyelesaikan masalah pembebasan lahan di kawasan itu. Lahan yang telah dikuasai pengembang tersebut sejauh ini masih diklaim oleh Kapten (Purn) Niing (68) yang membuka lahan garapan sejak 1961 di RT 01/04 Kelurahan Kapukmuara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sayangnya Niing menilai lahan tersebut telah berpindah tangan secara tidak sah, begitu PT Mandara Permai menguasai lahan tersebut. Lahan seluas 86,664 hektar yang diperkuat surat hak garap No 147/AV-2?JU/78 langsung diserobot dan dijadikan pemukiman elite Pantai Indah Kapuk (PIK). Selama ini, Niing telah berupaya mendapatkan ganti rugi dengan menyurati aparat pemerintah hingga DPRD DKI, namun belum membuahkan hasil.

Awal lepasnya lahan garapan seluas 86,664 hektar yang dimiliki 18 penggarap itu bermula saat adanya kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT Mandala Permai pada 27 Desember 1987. Hasil perjanjian kerja sama itu memutuskan, agar lahan bekas hutan itu dijadikan perumahan elite. Sayangnya, saat terjadi pembebasan lahan oleh Tim 9 (sekarang panitia pengadaan tanah), Kapten (Purn) Niing tidak mendapatkan ganti rugi. Karena memang lahan yang digarap Niing itu bukan yang termasuk dibebaskan.

Ironisnya, pada 2002 PT Mandara Permai menguruk lahan yang pernah dikuasai Niing sejak tahun 1961.Kini lahan tersebut telah disulap jadi hunian elite dan sebagiannya masih dijadikan lapangan. Akibatnya Niing bersama keluaganya harus hengkang dari lahan yang menjadi penopang hidupnya itu.

HM Rodja, Pengacara Kapten (Purn) Niing, mengatakan, berdasarkan dokumen perjanjian antara Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan swasta itu, terungkap bahwa lahan di kawasahan hutan Angke Kapuk, Jakarta Utara sebenarnya seluas 1. 162,48 ha. Sedangkan luas lahan yang dikerjasamakan dengan PT MP adalah hanya 831,63 ha.

Namun berdasarkan Perda nomor 5 tahun 1984 tentang peruntukan lahan kawasan hutan Angke Kapuk hanya ditetapkan seluas 50 persen dari 1. 162,48 ha atau 581,24 ha yang dapat dikembangkan dan dibangun oleh PT MP dengan rincian untuk pemukiman seluas 487, 89 ha, bangunan umum (hotel dan lain-lain) 93, 35 ha dan ditambah untuk lahan rekreasi air seluas 81, 26 ha. Jadi total keseluruhan lahan yang dikerjasamakan adalah seluas 831, 63 ha.

“Pada kenyataannya luas lahan yang dibangun pemukiman saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Perda tersebut. Hampir seluruh lahan dibangun perumahan mewah," uar HM Rodja, kuasa hukum ahli waris Kapten Niing, Kamis (29/10).

Menurutnya, dari kasus ini maka negara dirugikan triliunan rupiah akibat peruntukan lahan hutan kapuk yang tidak sesuai dengan Perda tersebut. Apalagi PT MP dalam perjanjian dengan Pemprov DKI, hanya membayar kewajiban sebesar 50 persen dari nilai retribusi SIPPT (surat izin penunjukkan penggunaan tanah) atau sekitar Rp 2, 494 miliar, yang pembayarannya dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama 10 persen dan tahap kedua dicicil selama 25 tahun sejak perjanjian ditandatangani kedua belah pihak hingga tahun 2012 mendatang.

Padahal menurut Perda nomor 1 tahun 1983 tetntang retribusi, pembayaran retribusi SIPPT yang lazim dilakukan oleh setiap perusahaan pengembang adalah tunai. Sehingga sampai saat ini SIPPT di kawasan perumahan PIK tidak pernah diterbitkan. Apabila terdapat pemilik tanah yang memiliki sertifikat, maka sertifikatnya harus dipertanyakan keabsahannya.

Menurutnya, jika melihat dokumen perjanjian kerja sama pembangunan dan pengembangan tanah kawasan hutan Angke Kapuk, terdapat keganjilan dalam surat perjanjian formal yang tidak dibuat di atas kop surat Pemprov DKI, tidak ada nomor registrasi Pemda dan tidak didaftarkan ke notaris kecuali hanya di atas meterai.

Perjanjian yang dibuat tanggal 27 Agustus 1987 itu ditandatangani oleh Gubernur DKI saat itu R Soeprapto (Alm) dan pihak PT MP diwakiliki Komisaris Utama Sudwikatmono dan Dirut H Subagdja Prawata (Alm).

HM Rodja menilai pernjanjian ini kemungkinan cacat hukum dan menjadi tugas KPK untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas.

Karena dimensi kasus ini selain merugikan keuangan negara, khususnya pemasukan kas daerah juga timbulnya masalah banjir di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, membuat pemerintah harus membangun kembali jalan yang lebih tinggi, yang secara tidak langsung biaya tol akan dibebankan pada masyarakat pengguna jalan tol dengan tarif yang cukup mahal.

“Dapat dibayangkan berapa besar kerugian negara dan tidak tertutup kemungkinan penghuni perumahan PIK yang telah membeli dengan harga sangat mahal, NJOP di sana Rp 5 juta per meter2. Mereka bakal mengalami kerugian karena seluruh sertifikat yang diterbitkan dapat dibatalkan demi hukum,” ungkapnya.

Menurut Rodja, latar belakang batalnya demi hukum karena PT MP hanya membebaskan hak garap atas lahan yang dikuasainya dengan nilai hanya 25 persen dari NJOP PBB pada saat itu (tahun 1984). Dengan demikian, lahan PIK masih berstatus milik negara cq Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Surat hak garap No 147/AV-2/JU/78 yang dikantongi Niing menjadi mentah. Karena PT Mandara Permai sudah memiliki sertifikat hak milik atas lahan seluas enam hektar itu yang menjadi hak Niing. Pada Kamis (6/11) tahun lalu, Niing bersama tim kuasa hukumnya mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta guna meminta bantuan keadilan atas kasus penyerobotan lahan tersebut. Sayangnya, masalah ini menguap begitu saja tanpa ada tindak langjut anggota dewan.

Sepekan kemudian, tepatnya pada 18 November 2008, Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, Ade Surapriatna, mengirim surat ke Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dalam surat bernomor 1313/-073.6 itu dewan menyebutkan bahwa panitia 9 telah membebaskan lahan yang diperuntuan kepada PT Mandala Permai, namun Kapten (Purn) Niing tidak mendapatkan pembayaran ganti rugi atas hak garap karena garapan milik Niing itu tidak terkena peruntukan kepada PT Mandara Permai itu.

Dalam kutipan surat yang dikirim Ade Surapriatna ke gubernur, dikatakan, DPRD berkesimpulan bahwa pengaduan Niing benar dan tidak ada rekayasa. Untuk itu kiranya gubernur dapat memerintahkan kepada PT Mandara Permai untuk segera membayar uang ganti rugi atas hak sebagai penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama. (red/*bj)

Warga Kampungpulo Tolak Mahasiswa SETIA

JAKARTA, MP - Pasca terusir dari eks Kantor Walikota Jakarta Barat, kini nasib mahasiswa Sekolah Tinggi Thelogia Injili Arastamar (SETIA) belum jelas. Wacana pemindahan ke bekas kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara pun urung. Belakangan mereka menginginkan agar dapat kembali ke kampus dan mes mahasiswa semula, yakni di Kampung Pulo, Pinangranti, Makasar, Jakarta Timur.

Namun keinginan mereka untuk kembali ke tempat asalnya sejak jauh-jauh hari sudah ditentang warga setempat. Warga Kampungpulo, Pinangranti, sudah membentangkan spanduk yang bertuliskan tentang penolakan warga terhadap mahasiswa SETIA.

Alasan warga, mereka masih trauma dan khawatir jika para mahasiswa itu kembali ke tengah-tengah masyarakat, nantinya akan menimbulkan ketidaktenangan bagi masyarakat setempat. Penolakan itu diperkuat dengan beberapa spanduk yang dipasang di sekitar kawasan Pinangranti, Makasar yang bertuliskan tentang penolakan warga Kampungpulo yang tidak ingin mahasiswa SETIA kembali ke wilayahnya.

Risman (39) salah seorang warga Kampungpulo RW 04 Pinangranti mengatakan, sebenarnya jika dahulu mahasiswa SETIA tidak membuat ulah dan mengganggu kenyamanan warga sekitar, mereka akan tetap bisa belajar dengan tenang hingga sekarang. "Namun karena sudah bikin onar maka warga ramai-ramai mengusirnya," ujarnya, Kamis (29/10).

Menurutnya, pemindahan tempat perkuliahan mereka dari Kampungpulo ke gedung eks kantor Walikota Jakarta Barat, yang sebelumnya juga pernah di kawasan Cibubur adalah untuk mengantisipasi kembalinya mahasiswa SETIA ke kawasan Makasar. Karena hingga kini warga setempat telah memajangkan beberapa spanduk yang berisi penolakan warga agar mahasiswa SETIA tidak kembali ke daerahnya.

Sejak pemindahan Yayasan SETIA ke eks kantor Walikota Jakarta Barat, kampus dan mes mereka di Kampungpulo masih berada dalam kondisi seperti semula. Yakni masih ada garis polisi (police line). ”Pokoknya kami sebagai warga Makasar tetap menolak kedatangan para mahasiswa SETIA ke kampung kami,” katanya.

Wakil Camat Makasar, Dian Purfanto, menjelaskan pihaknya hanya menginginkan warganya dapat tenang dan damai hidup bertetangga. Mengenai adanya pemasangan spanduk penolakan warga terhadap kedatangan mahasiswa SETIA ke wilayahnya, itu adalah sebuah keinginan warga sendiri.

”Spanduk itu dipasang oleh warga yang menolak mahasiswa SETIA kembali. Meskipun spanduk itu dicopot oleh petugas Satpol PP, tapi dalam beberapa waktu saja, spanduk itu kembali dipasang dengan yang baru. Artinya, warga tetap menolak kedatangan para mahasiswa SETIA ke wilayah Makasar,” jelasnya.

Dia menambahkan Yayasan SETIA memang sudah beberapa kali mengalami pemindahan. Yakni dari Kampungpulo ke Bumi Perkemahan Cibubur dan gedung Transito dan selanjutnya ke eks gedung Walikota Jakarta Barat. Selain itu keberadaan asrama mereka yang memang terpisah-pisah sehingga sangat bersinggungan dengan warga setempat.

”Laporan yang saya terima dari masyarakat bahwa dahulu mahasiswa SETIA selain dirasakan mengganggu kenyamanan warga, mereka juga tidak menghormati keberadaan warga pribumi. Hingga akhirnya para tokoh masyarakat meminta agar kegiatan belajar di Kampus SETIA itu dipindah untuk ketenteraman warga," paparnya.

DKI Telah Maksimal

Keinginan kuat 1.100 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Theologi Injili Arastamar (SETIA) untuk tetap bertahan di bekas kantor Walikota Jakarta Barat mengundang berbagai polemik. Keinginan mahasiswa SETIA kembali ke gedung kampus lama di Kampung Pulo, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur memuculkan anggapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan perhatian khusus kepada mereka. Padahal, jika dirunut sejak kejadian awal pengusiran mereka dari lokasi kampus lama, pihak yang pertama kali memberikan bantuan dan perlindungan yaitu Pemprov DKI Jakarta.

Pada Juli tahun lalu, mahasiswa SETIA diusir dari kampus oleh masyarakat sekitar. Warga mengatakan bentrokan yang terjadi pada 25 Juli lalu antara warga dengan mahasiswa SETIA merupakan puncak permasalahan yang terjadi sejak kampus itu berdiri.

Penyebabnya, keberadaan Kampus SETIA dan mahasiswanya menimbulkan suasana tidak kondusif, karena berada di tengah perkampungan padat penduduk. Buntutnya, mereka diminta pindah dari kampusnya di Kampung Pulo, Jakarta Timur karena warga sekitar mengancam akan perang jika tidak segera hengkang dari kawasan tersebut.

Untuk menenggarai kerusuhan itu, Pemprov DKI yang sangat memperhatikan pendidikan di Jakarta, berusaha membantu seluruh mahasiswa agar kegiatan perkuliahan dapat terus dilaksanakan. Akhirnya, Pemprov DKI memberikan tempat pengungsian di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Namun, pengelola Bumi Perkemahan Cibubur meminta tagihan sebesar Rp67 juta kepada pengurus SETIA dan mengultimatum agar seluruh mahasiswa SETIA pergi, karena tidak memperpanjang masa kontraknya.

Melihat kesusahan itu, Pemprov DKI kembali tidak tinggal diam. Agar tidak menambah kesulitan para mahasiswa, Pemprov DKI kembali mengupayakan tempat penampungan bagi ribuan mahasiswa tersebut. Bekerja sama dengan DPR RI, tempat penampungan yang disediakan di gedung Transito Induk Departemen Transmigrasi di Pondokkelapa, Jakarta Timur. Setelah satu tahun empat bulan mengungsi di tempat itu, mereka dipindahkan ke bekas kantor walikota Jakarta Barat, Jl S Parman, Kecamatan Grogolpetamburan pada Februari 2009. Mereka dipindahkan agar mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan dapat melanjutkan kegiatan perkuliahan dengan baik.

Saat itu, gedung tersebut masih dalam keadaan kotor. Untuk membersihkan dua lantai tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mengerahkan 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebanyak dua lantai ini difungsikan sebagai asrama dan juga sebagai tempat berlangsungnya perkuliahan, ditambah lagi dengan fasilitas air dan lampu. Pemakaian gedung kantor walikota lama ini adalah perintah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Tidak hanya itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terus berupaya berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar yang tepat dan menyenangkan semua pihak. Bahkan, Pemprov DKI berkonsultasi dengan Persatuan Gereja di Indonesia (PGI) untuk meminta usulan jalan keluar.

Tak lama kemudian, muncul hasil amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) yang menyatakan, lahan diatas bangunan itu sudah sah menjadi milik Yayasan Sawerigading. Sehingga, bangunan harus segera dikosongkan, karena akan dipakai kembali oleh yayasan. Akibatnya, ribuan mahasiswa SETIA kembali harus pindah dari bangunan yang telah mereka tempati hampir delapan bulan.

Melihat itu, Pemprov DKI kembali menginisiasi pencarian jalan keluar terbaik. Pemprov DKI Jakarta akan meminta bantuan Yayasan Sawerigading untuk membantu proses evakuasi mahasiswa SETIA ke eks kantor Sudin Transmigrasi Jakarta Utara.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Muhayat, mengatakan, agar ribuan mahasiswa SETIA tidak terkatung-katung cukup lama, Pemprov DKI akan meminta bantuan Yayasan Sawerigading untuk membantu proses evakuasi. Selain itu, yayasan tersebut juga diminta untuk turut membantu renovasi eks kantor Sudin Transmigrasi di Jakarta Utara agar layak huni.

Hal senada juga dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta ini mengatakan, sudah ada rencana memindahkan mahasiswa SETIA ke gedung yang telah disediakan Pemprov DKI. Menurutnya, diperlukan pembicaraan lebih lanjut yang mengarah ke pencarian lokasi tetap untuk fasilitas tempat pengajaran mahasiswa dan pendidik SETIA. Juga perlu dibicarakan penyelesaian dalam jangka pendek dan jangka panjang. “Saya tidak ingin mereka nomaden, selalu pindah-pindah. Harus ada penyelesaian akhir,” tukasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana, menegaskan, apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap mahasiswa SETIA telah maksimal. Karena itu, dia meminta agar pihak pengelola kampus mau bekerja sama dengan Pemprov DKI terkait pemindahan mereka ke eks kantor Sudin Transmigrasi, Jakarta Utara.

Penolakan dipindahkan ke tempat yang baru dan keinginan kuat untuk kembali ke lokasi asal di Kampung Pulo, dinilai Lulung sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan tidak menghormati setiap langkah kebijakan yang diambil Pemprov DKI. “Jangan bilang Pemprov DKI tidak peduli. Apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI kepada mereka sudah sangat maksimal. Segala upaya telah dilakukan. Jadi, seharusnya mereka menghargai inisiatif Pemprov DKI untuk memindahkan mereka ke tempat yang baru dan lebih layak,” tegas Lulung di Jakarta, Kamis (29/10). (red/*bj)

3 Alasan Mengapa Belok Kiri Tak Boleh Langsung

JAKARTA, MP - Larangan belok kiri langsung tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Ada beberapa faktor mengapa aturan ini diterapkan.

"Alasannya, pertama untuk memberikan jaminan keselamatan ke penyeberang jalan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono.

Menurutnya, pengendara yang berbelok kiri langsung selama ini tidak memberikan peluang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. "Jadi, kendaraan yang mau belok kiri langsung berbelok tanpa memberikan kesempatan ke pejalan kaki meskipun lampu sudah merah untuk yang lurus," jelasnya.

Selain itu, geometrik persimpangan-persimpangan yang ada di wilayah Jakarta tidak semuanya diperbolehkan untuk belok kiri langsung. "Padahal tidak ada rambu 'belok kiri langsung', tapi orang memaksakan untuk belok kiri langsung," paparnya.

Alasan ketiga, penerapan aturan tersebut untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. "Misalnya, kalau lampu merah orang belok kiri langsung itu kan menunjukkan ketidakdisiplinan," imbuhnya.

Condro mengatakan, peraturan tersebut berlaku universal. Di beberapa negara maju seperti Jepang dan Singapura, aturan tersebut sudah diterapkan sejak lama. "Di sana tidak diperbolehkan belok kiri langsung karena menimbulkan kecelakaan," tegasnya.

Woro-woro Dahulu

Polisi tetap akan merazia pelanggar aturan 'belok kiri tidak boleh langsung' jika pada praktek di lapangan nanti ditemukan banyak pelanggar. Namun, sebelum merazia, polisi akan memberikan woro-woro atau pengumuman terlebih dahulu.

"Kalau mau menindak, kita pasti kasih tahu dulu, woro-woro dulu lewat media," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono.

Penindakan itu, kata Condro, dilakukan setelah proses sosialisasi dan evaluasi dirasakan cukup. Untuk sekarang, polisi masih melakukan sosialisasi selama 6 bulan ke depan dengan pemasangan spanduk di beberapa ruas jalan.

"Pemasangan sudah lama, bahkan sudah kita lepas. Nanti kita akan pasang spanduk lagi," ujarnya.

Polisi juga akan bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menertibkan rambu-rambu yang tersebar di wilayah DKI Jakarta khususnya.

Sosialisasi 6 Bulan

Sebelum menerapkan aturan belok kiri tidak boleh langsung, polisi akan mensosialisasikannya selama 6 bulan terlebih dahulu. Setelah itu, aturan yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum itu akan dievaluasi kembali.

"Setelah enam bulan, kita akan evaluasi apakah semuanya sudah siap atau belum," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Condro Kirono.

Kesiapan itu akan ditinjau dari semua instansi terkait. Dari Dinas Perhubungan akan dilihat sejauh mana inventarisir rambu-rambu yang ada.

"Ada 500 lebih rambu yang terpasang di persimpangan. Itu nanti akan dilihat dan dirapikan," ungkapnya.

Sementara itu, evaluasi Dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dilihat dari kanalisasinya. "Zebra cross untuk penyeberang jalan sudah tersedia atau belum," paparnya. Seperti diketahui, belok kiri tidak boleh langsung diterapkan dengan tujuan untuk melindungi pejalan kaki.

Setelah evaluasi dari semua instansi terkait dinilai siap, lanjut Condro, polisi baru melakukan penindakan terhadap pelanggar peraturan baru tersebut. "Menindak itu masalah gampang. Tapi sosialisasinya yang harus dipahami masyarakat dulu," ujar Condro. (cok/*dc)

Rambu 'Belok Kiri Langsung' Segera Dicabut

JAKARTA, MP - Pemerintah segera memberlakukan peraturan larangan belok kiri langsung bagi pengendara kendaraan bermotor. Peraturan yang tertuang dalam Undang-undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 itu akan diberlakukan mulai 2010.

Meski sosialisasi sudah mulai dilakukan, namun, sejumlah rambu-rambu yang memperbolehkan pengendara belok kiri langsung masih terpasang di sejumlah simpang jalan di Jakarta.

Seperti di perempatan depan gedung PTIK, Jakarta Selatan. Sebuah papan rambu-rambu yang tertancap di samping kiri Jalan Wijaya I masih menunjukkan tanda yang memperbolehkan pengendara belok kiri langsung menuju kantor Walikota Jakarta Selatan.

Demikian pula di simpang jalan dari arah Jalan Wijaya II menuju Jalan Iskandarsya. Papan serupa juga masih menempel di tiang lampu merah. Di papan itu masih jelas tertulis tanda berikut kalimat, "Belok Kiri Langsung."

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, mengatakan, penyesuaian rambu-rambu aturan dilarang belok kiri langsung di beberapa ruas jalan segera dilakukan bersamaan dengan sosialisasi. Di antaranya dengan mencabut rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa `belok kiri boleh langsung’.

Namun dalam melakukan hal itu, harus dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk menentukan titik ruas jalan. “Koordinasi ini dilakukan untuk menentukan rambu mana yang harus dicabut, dan mana yang dibiarkan,” kata Akbar.

Setiap persimpangan, menurutnya, memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Aturannya bersifat situasional. Dimungkinkan, aturan belok kiri langsung dapat dilakukan jika masih terdapat rambu. “Untuk menentukan titik tersebut, kami juga masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU untuk lebih memastikannya,” kata Akbar.

Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lali Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni lalu menyebut setiap pengendara yang melanggar larangan belok kiri langsung mendapat sanksi pidana satu bulan kurungan atau denda maksimal Rp 250 ribu.(kos)

Dinikahkan Setelah Meninggal 20 Tahun Lalu

MALAYSIA, MP - Apa jadinya jika pesta pernikahan tidak dihadiri secara fisik oleh kedua mempelai ? Seperti itulah kondisi yang akan terjadi pada sebuah pesta pernikahan di Malaysia. Pasalnya, para kedua calon pengantin itu sudah meninggal sejak 20 tahun lalu.

Seperti dilansir The Star, Rabu (28/10) kemarin, Zhang Yun Hu dan Li Jia Mei, masih berusia 18 dan 20 tahun ketika kecelakaan mobil menimpa mereka di sekitar Gua Musang, Malaysia.

Ide menyelenggarakan pernikahan bermula dari kondisi ibu dari Zhang, Huang Ya Yi, yang menderita penyakit 5 tahun silam. Huang menyatakan telah bermimpi tentang putranya. Dalam mimpinya, Zhang menceritakan dirinya telah menikah dengan Li dan dikaruniai 2 anak di alam akhirat.

Menurut penerawangan keluarga, pasangan kekasih yang sudah meninggal tersebut menginginkan pihak keluarga untuk menyelenggarakan pernikahan untuk mereka. Akhirnya pihak keluarga pun mempersiapkan pestanya. Dan uniknya, sang ibu mulai sembuh dari penyakitnya.

Akan tetapi persiapan pesta tidak semulus yang dibayangkan. Percekcokan kedua keluarga terjadi berkali-kali.(red/*vn)

Rabu, Oktober 28, 2009

Megawati Dijagokan Kembali Jadi Ketum PDIP

JAKARTA, MP - Megawati Soekarnoputri dijagokan kembali menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2010-2015. Megawati dinilai sosok yang paling bisa menjaga soliditas partai ke depan.

"Dalam Kongres 2010 mendatang Taruna Merah Putih akan tetap mendukung Megawati sebagai ketua umum," kata Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait.

Hal itu dikatakan dia dalam acara pemberian Megawati Soekarnoputri Award di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (28/10). TMP adalah organisasi sayap PDIP yang diisi oleh anak-anak muda.

Menurut Maruarar, mengusung kembali Megawati adalah keputusan resmi TMP yang memiliki kepengurusan di 13 provinsi dan 124 kabupaten/kota. Selain untuk menjaga soliditas partai, kata Maruarar, sikap tegas Megawati juga diperlukan dalam menentukan arah kebijakan partai ke depan.

"Ibu Mega itu tegas, hitam ya hitam putih ya putih. Tidak ada abu-abu," kata Maruarar.

Ia bercerita, dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Megawati sebagai ketua umum partai, sebenarnya juga mendapat tawaran menteri. Namun hal itu ditolak karena political standing Megawati yang jelas.

"Kita punya Ibu Mega yang ditawari menteri. Sementara yang lain mau, Ibu Mega menolak. Kita yakin semua indah pada waktunya," kata politisi yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olah Raga ini.

Sementara itu, saat diminta tanggapannya soal pencalonan Megawati kembali, Sekjen PDIP Pramono Anung enggan berkomentar terlalu jauh.

"Itu (pernyataan Maruarar) bisa dikutip," singkat Pramono yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Megawati.(red/*dt)

Tolak Pemailitan, SP TPI Mengadu ke DPR

JAKARTA, MP - Serikat Pekerja Cipta Mekar Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) mengadu ke Komisi I DPR terkait pemailitan TPI oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mereka meminta Komisi I DPR mengirim surat ke hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) agar membatalkan pemailitan TPI.

"Kita harap dengan pertemuan ini, Komisi I bisa memberi rekomendasi ke MA bahwa ada aspek-aspek lain di luar sengketa bisnis. Kami meminta Komisi I DPR mengirim surat ke hakim kasasi MA untuk memutus perkara pailit TPI dengan seadil-adilnya," kata Wakil Ketua Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI Edi Suprapto dalam audiensi dengan Pokja Kominfo Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Edi, ada banyak hal di luar sengketa bisnis yang harus dipertimbangkan dalam kasus pemailitan TPI ini. Saat ini TPI membawahi 1.083 karyawan dengan sekitar 3 ribu anggota keluarga. Jika dipailitkan, ribuan karyawan yang 60 persennya dalam masa produktif itu terancam kehilangan pekerjaan.

"Dan itu yang sedang kita hindari di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini," kata Edi.

Selain itu, imbuh Edi, TPI merupakan stasiun TV dengan 4 juta pemirsa. Setiap harinya TPI memproduksi 65 berita, 5 siaran rohani, dan 85 hiburan. TPI juga merupakan pelopor pembangunan budaya melayu yang menyumbang dalam membentuk karakter budaya nasional. 60 Persen porsi siaran TPI adalah musik melayu atau kartun melayu.

Menurut Edi, dengan upaya mempailitkan TPI, terjadi pelanggaran UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Perniagaan No 32 Tahun 2002. "Yang dilanggar adalah hak masyarakat berjumlah 4 juta dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan hiburan," tegas Edi.(red/*dtc)

23 Budaya Indonesia Didaftarkan ke UNESCO

JAKARTA, MP - Indonesia sedang dalam proses mendaftarkan 23 produk budaya dan alam nusantara ke dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO.
"Sudah sebanyak 23 produk budaya dan alam milik Indonesia sedang dalam proses pendaftaran untuk bisa masuk dalam `list` warisan budaya dunia UNESCO," kata Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Hari Untoro Drajat, di Jakarta.

Ia mengatakan, sampai saat ini sudah tiga warisan budaya benda milik Indonesia yang diakui UNESCO, yakni Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, dan Situs Sangiran.

Sementara produk budaya yang lain, misalnya Tana Toraja, sedang dalam proses pendaftaran dan telah mendapat nomor antrean, yakni 10038 untuk kategori gabungan antara alam dan budaya.

"Ada yang sempat dikembalikan ke kita karena persyaratannya kurang lengkap yakni Bali landscape," katanya.

Pihaknya langsung memastikan kelengkapan dan mengirimkan kembali persyaratan yang diminta oleh UNESCO untuk "Cultural Landscape of Bali Province" pada September 2009 lalu.

Hari menambahkan, beberapa produk budaya lain yang sedang dalam proses pendaftaran di antaranya Kota Gede, Kota Lama Banten (tentatif list), Situs Trowulan (tentatif list), Muara Takus Jambi, Leangleang Sulawesi Selatan, dan Benteng Bandanaira di Pulau Banda.

"Tidak mudah untuk mendaftarkan warisan dunia ke UNESCO karena harus bersaing dengan negara lain dan prosesnya sulit karena kriteria yang harus dipenuhi rumit," katanya.

Terlebih, kata Hari, belum lama ini UNESCO mengubah sejumlah kriteria yang mengharuskan negara pengaju mengoreksi daftar warisan budaya yang diusulkannya termasuk Indonesia.

Menurut Hari, jika Indonesia sukses mendapatkan pengakuan UNESCO untuk warisan budaya dunia ada banyak keuntungan yang dapat dipetik.

"Ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mempromosikan negara yang akan menguntungkan sektor pariwisata kita karena mendatangkan devisa," katanya.

Selain itu, Indonesia akan mendapat kepastian perlindungan dari UNESCO bila produk budaya yang kita daftarkan mengalami kerusakan.(red/*an)

Impor Selaput Dara Tiruan Harus Dilarang

JAKARTA, MP - Pemerintah diharapkan melakukan pelarangan impor selaput dara tiruan. Tak hanya masalah moral, tapi juga berdasarkan pertimbangan kesehatan bagi pemakainya. "Importir nggak boleh diizinkan, karena saya yakin bahannya bahaya," kata ahli ginekologi, Dokter Boyke Dian Nugraha seperti dilansir situs berita nasional baru-baru ini.

Boyke mengingatkan kaum perempuan mengenai bahaya produk itu. Ia meminta masyarakat tak mudah percaya dengan jaminan produsen yang mengatakan bahan baku produk aman.

"Walau herbal, saya yakin tetap mengandung bahan kimia, apalagi harganya murah," ujarnya. "Bisa dibayangkan kalau cairan itu masuk organ intim, tentu bisa berakibat fatal seperti memicu kanker."

Ia pun mengingatkan bahwa tidak semua perempuan mengeluarkan darah saat berhubungan intim di malam pertama. Dari hasil penelitian, hanya sekitar 65 persen perempuan yang mengeluarkan darah saat berhubungan intim di malam pertama.

Darah hanya keluar saat robeknya selaput darah mengenai pembuluh darah besar. "Kalau nggak kena pembuluh darah ya nggak keluar darah, kalau kena pembuluh darah kecil bisa jadi keluar darah tapi menetes di dalam organ intim sehingga tak terlihat kasat mata," ujarnya.

Selaput dara tiruan atau Artificial Virginity Hymen didistribusikan perusahaan asal China, Gigimo, dengan harga US$ 30 atau lebih Rp 300 ribu. Alat tersebut akan mengeluarkan cairan berwarna merah yang menyerupai darah saat sedang berhubungan seks, sehingga bisa menimbulkan kesan masih perawan.

Gigimo mengiklankan produknya di semua negara Arab. Alasannya, sebagian besar warga Timur Tengah masih menganggap kegadisan adalah harga mati yang harus dimiliki seorang perempuan.

Di Mesir, produk itu dilarang beredar. Para politisi Mesir menganggap peralatan seks tersebut bisa menimbulkan kekacauan moral. Sebagian besar politisi yang beragama Islam, ingin segera menghentikan peredarannya termasuk yang djual di pasar gelap. Mereka berencana untuk memasukkan ke dalam penjara orang yang menyebarkannya, karena dianggap menyebarkan dosa dan tindakan amoral. (red/*vn)

Selasa, Oktober 27, 2009

Presiden: Gaji Menteri Sudah Lama Tak Naik

JAKARTA, MP - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gaji pejabat negara seperti presiden, wapres dan menteri tidak pernah naik dalam lima tahun terakhir dan itu merupakan hal langka dalam pemerintahan.

"Ini atas instruksi presiden bahwa dalam lima tahun terakhir gaji presiden, wapres dan menteri tidak pernah naik, ini hal langka dalam tata kelola pemerintahan kalau diukur secara internasional, yang biasanya ada penyesuaian," kata Juru Bicara Presiden Dino Patty Djalal di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Menurut Dino, instruksi presiden untuk mengkaji soal gaji pejabat negara itu sudah disampaikan kepada Menteri PAN dan Menkeu untuk dikaji kemungkinannya.

"Presiden menyebutkan bahwa dalam lima tahun belakangan ini, yang diutamakan untuk naik adalah gaji pegawai negeri, pejabat negara menengah ke bawah. Ini adalah instruksi presiden yang sangat jelas dan sistematis," kata Dino.

Selain itu, mengenai isu kenaikan gaji pejabat negara lima tahun ke depan, menurut Dino, Presiden mengharapkan agar hal itu dimasukkan dalam kerangka yang tepat dan adil.

"Jangan bersifat parsial atau situasional dan dilakukan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik," katanya.

Persoalan rencana kenaikan gaji menteri belakangan menjadi polemik setelah pemerintah melontarkan rencana tersebut, namun beberapa pihak menolaknya karena dianggap kabinet belum lama dibentuk dan belum bekerja banyak.(red/*an)

Pejabat Harus Dibiasakan Minta Maaf

JAKARTA, MP - Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki mengatakan, para pejabat pemerintahan di Indonesia harus diubah cara berpikirnya sehingga terbiasa untuk meminta maaf bila terjadi kesalahan kebijakan.

"Cara berfikir atau mind-set harus berubah sehingga pejabat mau mengaku salah dan meminta maaf," katanya dalam dalam lokakarya tentang model penanganan pengaduan di Jakarta.

Menurut dia, masih jarang terjadi seorang pejabat atau institusi pemerintahan meminta maaf atas berbagai kesalahan yang dilakukan terhadap warga masyarakat.

Katanya, orang yang memasukkan pengaduan ke institusi publik atau pemerintahan seringkali harus mengalami sakit hati karena pengaduannya tidak diproses dan diselesaikan dengan cara-cara yang layak dan memadai.

"Padahal, inti dari penyelesaian pengaduan oleh warga adalah munculnya kepuasan dari warga yang mengadu," katanya.

Ia juga mengemukakan, disahkannya Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 harus menjadi momentum untuk mengubah kultur tersebut sehingga pejabat mau mengakui kesalahannya.

Sementara itu, pembicara lainnya Asisten Ombudsman New South Wales Australia, Greg Andrews, mengatakan, banyak pejabat enggan meminta maaf karena hal itu merupakan tanda-tanda kelemahan serta khawatir terhadap implikasi hukum bila ia harus meminta maaf.

Padahal, ujar Greg, berbagai peraturan di sejumlah negara sudah tidak lagi memperbolehkan menggunakan "permintaan maaf" sebagai bukti yang diajukan ke pengadilan.

"Di negara seperti Australia dan Amerika Serikat, permintaan maaf tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang diajukan bila ada orang yang mengajukan tuntutan atau gugatan hukum," katanya.(red/*an)

Pemprov DKI Bayar Ganti Rugi Lahan Sekolah

JAKARTA, MP - Pemprov DKI akan membayar kekalahan kasus sengketa lahan di kawasan Condet yang saat ini digunakan sebagai lahan gedung sekolah SDN 05 dan SMP 126 Batu Ampar.

"Sesuai azas hukum yang berlaku, kita bayar. Sehingga ini kembali jadi aset DKI," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Muhayat di Balaikota Jakarta.

Nilai total aset yang dibayar oleh Pemprov DKI untuk lahan seluas 5.600 meter persegi itu adalah Rp5,7 miliar kepada gugatan yang dimenangkan oleh warga itu.

Hal tersebut dilakukan Pemprov untuk tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Anggaran disiapkan melalui Sudin Pendidikan Jakarta Timur.

Muhayat mengakui memang pembebasan lahan tersebut pada awalnya sudah bermasalah sehingga ketika warga menggugat kepemilikan lahan, maka dimenangkan oleh pengadilan.

Dalam pembebasan lahan di Batu Ampar sekitar tahun 1977-1978 itu, Pemprov membeli lahan menggunakan salinan girik, sementara girik asli dipegang oleh warga Weni Aziz.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sertifikat DKI dibatalkan.

Upaya hukum yang dilakukan hingga Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung juga akhirnya memenangkan Weni Azis sehingga sesuai azas hukum yang berlaku, Pemprov DKI membayar tanah tersebut untuk dapat terus menggunakannya.

"Bermasalah waktu pembebasan lahan. Tapi kemudian dibayar, sehingga kembali jadi aset DKI," kata Muhayat.(red/*b8)

Gaji Menteri Sebaiknya Disumbangkan

JAKARTA, MP - Sekjen DPP Partai Buruh H Sonny Pudjisasono mengharapkan, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II agarmenyumbangkan separohnya gajinya untuk meningkatkan kesejahterakan penduduk miskin termasuk para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai wujud kepedulian, bukan justru gajinya dinaikkan sampai 3-4 kali dari sekarang.

Sonny Pudjisasono mengemukakan hal tersebut di Jakarta, Selasa, terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan kenaikan gaji para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II termasuk para pejabat tinggi negara yang mencapai 3-4 kali lipat dari gaji sekarang.

Menurut Sonny, usulan menyumbangkan sebagian gajinya, karena pendapatan menteri diniloai sudh memadai termasuk adanya fasilitas telah diberikan negara dan para menteri juga mendapatkan dana taktis yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya.

Apalagi, katanya, keadaan ekonomi negara dan bangsa Indonesia belum membaik akibat krisis ekonomi global yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak pertengahan 2008 hingga saat ini.

Ia mengatakan, seharusnya para menteri sebelum dilantik menyadari bahwa jabatan menteri adalah kehormatan sebagai pengabdian kepada bangsa atas prestasi dan dedikasinya, sehingga diharapkan tidak menuntut kenaikan gaji yang besar.

Sonny yang partainya tidak memiliki wakil di DPR RI karena suara yang diperolehnya kurang 2,5 persen pada Pemilu 2009, mengharapkan, DPR RI ikut mengkritisi tentang rencana kenaikan gaji para menetri termasuk para pejabat tinggi negara yan nilainya mencapai 3-4 kali dari gaji sekarang.

Ia berencana membentuk forum 19 parpol yang tidak lolos di DPR RI yang kini mempunyai belasan ribu legislator di DPRD provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia. Forum lintas prapol tersebut akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

Ketika ditanya soal tentang adanya jabatan wakil menteri, Sonny mengatakan, pihaknya setuju untuk mengangkat wakil menteri pada kementerian yang bobot tugasnya berat dan sering memiliki tugas ke luar negeri, dengan syarat figur itu berasal dari pejabat karir yang ahli dibidangnya.

Menanggapi KIB II yang akan menargetkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun, Sonny menyatakan, target pertumbuhan akan dapat terwujud jika pemerintah melibatkan pengusaha dan buruh termasuk serikat pekerja dalam menyusun kebiajaknan dan program kerja.

"Jika buruh dan pekerja yang menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi tidak dilibatkan, saya khawatir upaya target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun tidak akan tercapai," katanya.(red/*an)

Senin, Oktober 26, 2009

Mabes TNI Mutasi Sejumlah Perwiranya

JAKARTA, MP - Mabes TNI kembali melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengahnya, sesuai Keputusan Panglima TNI: Kep/688/X/2009, 23 Oktober 2009.

Berdasar keterangan pers Mabes TNI di Jakarta, Senin, terdapat sembilan orang di jajaran Mabes TNI yang dimutasi, 14 orang di jajaran TNI AD, 10 orang di jajaran TNI AL, delapan orang di jajaran TNI AU, satu orang di jajaran Dephan, dua orang di jajaran Polhukam, satu orang di jajaran Setmil Setneg RI, dan satu orang di Staf khusus Presiden RI.

Delapan belas orang dimutasi antarjabatan dalam pangkat yang sama yaitu: Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo, dari Kasum TNI menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut; Marsdya TNI Edy Harjoko, dari Komanda Sekolah Staf Komanda TNI menjadi Kepala Staf Umum TNI.

Marsdya TNI Wardjoko dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menjadi Kepala Badan SAR Nasional; Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, dari Komandan Jenderal Kopassus menjadi Pangdam III/Siliwangi; dan Mayjen TNI Soenarko, dari Pangdam Iskandar Muda menjadi Komandan Pussenif Kodiklatad.

Terdapat pula Mayjen TNI Deddy Setia Budiman, dari Pa Sahli Tk. III Bid Banusia Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Laksda TNI Soeparno, dari Pangarmabar menjadi Asops Kasal, Laksda TNI Marsetio, M.M., dari Pangkolinlamil menjadi Pangarmabar, Laksda TNI Slamet Yulistiyono dari Pa Sahli Tk. III Bid Wassus & LH Panglima TNI menjadi Pangkolinlamil.

Brigjen TNI Gatot Nurmantyo dari Kasdivif-2 Kostrad menjadi Dirlat Kodiklatad, Brigjen TNI Osaka Meliala, dari Wadan Seskoad menjadi Kasdam XVII/Cend , Brigjen TNI Husein Malik, dari Waaspers Kasad menjadi Wadan Seskoad , Brigjen TNI Supriyadi dari Wakapuspen TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Lukman Sofyan, dari Danlantamal XI/Mer menjadi Waaster Panglima TNI, Brigjen TNI (Mar) Triono Sulistyohadi dari Kasgartap III/Sby menjadi Danlantamal XI/Mer.

Laksma TNI drg. Budhi Siswanto dari Pali Rumkital dr. RML Diskesal menjadi Staf Khusus Kasal, Marsma TNI Mochammad Barkah dari Wadan Kodikau menjadi Kaskoopsau I, Marsma TNI Dede Rusamsi, dari Pati Sahli Kasau Bid. Air Power menjadi Wadan Kodikau.

Sementara 19 orang mendapat kenaikan jabatan adalah Marsda TNI Eris Heryanto dari Dirjen Ranahan Dephan menjadi Dansesko TNI, Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary dari Pangdam III/SLW menjadi Sesmenko Polhukam , Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus, dari Dirlat Kodiklatad menjadi Danjen Kopassus, Kolonel Inf Harry Purdianto dari Irpers Itjenad menjadi Kasdivif-2 Kostrad, Marsda TNI Imam Sufaat dari Pangkoosau I menjadi Wakasau, Marsma TNI Eddy Suyanto dari Kaskoopsau I menjadi Pangkoopsau I dan Kolonel Kal A. Anjar Kristiyanto, dari Paban II/Bekal Slogau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Air Power.

Sedangkan Brigjen TNI Hambali Hanafiah, dari Kasdam XVII/Cend menjadi Pangdam IM Kolonel Inf Murdjito dari Paban I/Ren Spers TNI menjadi Waaspers Kasad, Brigjen TNI (Mar) Norman Zamili dari Waaster Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus & LH Panglima TNI, Kolonel Mar Mokhamad Suwandy Thahir, dari Sahli ?F? Pangarmabar (PPRA Lemhannas) menjadi Kasgartap III/Sby, Kolonel Cpm Hawas Muin, dari Paban I/Gaktib Ssuspom TNI menjadi Karo Ops & Pengamanan Setmil Setneg RI, Kolonel Laut (K) drg. Ananda Danardono dari Sekdiskesal menjadi Kaladokgi Rem, Kolonel Laut (S) Zufri Zaenal Abidin, dari Sahli A Pangarmabar (PPRA Lemhannas) menjadi Irbin Itjenal, Kolonel Pnb Potter Gultom, dari Dirdik Seskoau menjadi Kadiswatpersau, Brigjen TNI Agus Muljadi, dari Waaspam Kasad menjadi Pa Sahli Tk. III Bid Banusia Panglima TNI, Kolonel Inf E. Hudawi Lubis, dari Danpusdikter Kodiklatad menjadi Waaspam Kasad, Brigjen TNI Drs. Kurdi Mustofa, dari Staf Khusus Presiden RI Bid. Komsos menjadi Pa Sahli Tk. III Bid Hubint Panglima TNI, Kolonel Inf Setyo Sularso, dari Dandenma Mabes TNI menjadi Waka Puspen TNI.

Selain itu, sembilan orang dalam rangka pensiun yaitu Laksdya TNI Budhi Hardjo, dari Kalakhar Bakorkamla Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AL, Letjen TNI Romulo R. Simbolon dari Sesmenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AD, Marsdya TNI Ida Bagus Sanubari dari Kabasarnas menjadi Pati Mabes TNI AU, Mayjen TNI Nartono dari Danpusenif Kodiklatad menjadi Pati Mabes TNI AD, Laksda TNI Bambang Supeno, dari Asops Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL ,Brijgen TNI Daud Lallo, dari Karo Ops & Pengamanan Setmil Setneg RI menjadi Pati Mabes TNI AD, Laksma TNI drg. Bas Utaryo, dari Kaladokgi Rem menjadi Pati Mabes TNI AL, Laksma TNI Edy Yusuf, dari Irbin Itjenal menjadi Pati Mabes TNI AL , Marsma TNI GN. Heru Purwanto dari Kadiswatpersau menjadi Pati Mabes TNI AU.(red/*an)

Hadi Purnomo Dilantik Jaid Ketua BPK

JAKARTA, MP - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, yang terpilih menggantikan Anwar Nasution, beserta wakil ketua Herman Widyananda dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta.

Pengucapan sumpah yang dipandu ketua MA, Harifin A Tumpa juga dihadiri para Anggota BPK RI, yaitu Anggota I Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II Taufiequrachman Ruki, Anggota III Hasan Bisri, Anggota IV Ali Masykur Musa, Anggota V Sapto Amal Damandari, Anggota VI Rizal Djalil, dan Anggota VII BPK T.Muhammad Nurlif.

Hadi mengharapkan, dalam kepengurusan anggota BPK periode 2009-2014 ini semua anggota dapat menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing serta kebijakan nantinya tidak akan tergantung dirinya karena akan diputuskan melalui keputusan sidang badan.

"Kita ini merupakan badan kolegial karena itu kita harus duduk bersama berkesembilan dalam memutuskan sesuatu," ujarnya.

Mantan Dirjen Pajak ini menambahkan akan meningkatkan sistem audit dalam lingkungan BPK agar tercipta transparansi dan kecepatan pembuatan laporan serta akan bersinergi dengan internal auditor BPKP, Bawasda dan Ditjen.

"Nantinya, melalui kerjasama ini kita akan menitipkan beberapa pertanyaan mengenai laporan hasil pemeriksaan internal auditor yang wajib diserahkan ke BPK," ujarnya.

Kemudian, Hadi menjelaskan, BPK nantinya juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara Presiden, DPR dan DPD agar tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik.

Untuk meningkatkan kinerja BPK, Hadi menjelaskan, BPK juga akan melakukan peningkatan dalam bidang teknologi informasi.

"Terakhir, kita akan melakukan dan melaksanakan program-program apa yang telah dijalankan oleh para anggota terdahulu," ujarnya.

Mengenai kemungkinan BPK akan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dan adanya anggota yang pernah menjadi politisi di DPR, Hadi mengatakan, BPK harus tetap dan bisa dalam menjalankan independensi. "Itu (menjaga independensi) harus bisa sekali," ujarnya (red/*an)

BIN Tak Boleh Biarkan Praktik Intelijen Hitam

JAKARTA, MP - Pakar hukum dan kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala, di Jakarta, berharap Kepala BIN yang baru Sutanto tidak membiarkan terjadinya kembali praktik `intelijen hitam`.

"Praktik yang sebagaimana kita ketahui pernah marak antara lain di era orde baru, tentu tak boleh dibiarkan berlaku di era negara Indonesia baru yang demokratis dan mesti tunduk pada otoritas politik," katanya.

Penggunaan cara-cara `intelijen hitam` seperti ini, menurutnya, hanya akan menjadi `bumerang` dan tidak populer lagi, sehingga untuk itu dibutuhkan adanya UU Intelijen.

"Saya meyakini Sutanto tidak akan meninggalkan kecenderungannya sebagai mantan polisi untuk selalu berpegang dan mencari dasar hukum saat bertindak, walau kini beliau menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)," katanya.

Adrianus memperkirakan, Sutanto akan terus mendorong percepatan lahirnya Undang Undang Intelijen itu yang menempatkan BIN sebagai alat negara demokratis, serta tunduk dan dapat dikontrol oleh otoritas politik.(red/*an)

Menegpora Jamin Keamanan Warga Malaysia

JAKARTA, MP - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Alifian Mallarangeng mengatakan, Indonesia menjamin keamanan dan keselamatan warga Malaysia di Indonesia.

"Indonesia adalah negara hukum, siapapun yang berada di wilayah Republik Indonesia akan dilindungi keamanan dan keselamatannya oleh negara," kata Andi usai menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek di kantor Menegpora, Jakarta, Senin.

Andi mencontohkan, mahasiswa Malaysia yang sedang belajar di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, hidup tenang dan aman tidak ada keluhan.

"Indonesia berusaha menjaga persahabatan dengan Malaysia, karena Indonesia dan Malaysia saling membutuhkan," katanya.

Sebaliknya, Indonesia meminta warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia hidup tenang, aman, dan kondusif.

Sementara itu, Ahmad Shabery yang mengaku sudah bertemu dengan mahasiswa Malaysia di Jakarta dan Bandung, mengungkapkan mahasisaa Malaysia hidup bahagia di Indonesia, aman, tenteram, dan menyenangkan.

Mereka juga tidak mengeluhkankeamanan selama tinggal di Indonesia dan bahkan mereka bisa mengikuti kegiatan sosial di luar kampus.

"Ada sejumlah mahasiswa yang membantu lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang kesehatan menjadi relawan pada bencana gempa bumi di Padang," katanya.

Mengenai isu sweeping terhadap warga Malaysia yang berada di Jakarta, dia menganggapnya sebagai persoalan kecil. "Malaysia tidak mempersoalkan isu sweeping," katanya.

Ahmad mengakui di negerinya memanga ada sekelompok kecil masyarakat yang berusaha merusak persahabatan Malaysia dan Indonesia dengan mengganggu tenaga kerja Indonesia.

Namun itu tidak perlu dibesarkan, sebaliknya Malaysia selalu berharap Indonesia bisa memposisikan Malaysia sebagai negara tetangga yang paling akrab bagi Indonesia. (red/*an)

Minggu, Oktober 25, 2009

Isu Terorisme Masuk Program 100 Hari

JAKARTA, MP - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan isu pemberantasan terorisme juga masuk dalam pembahasan program 100 hari. Dalam National Summit atau Rapat Nasional yang akan diadakan akhir bulan ini, soal terorisme akan dibahas oleh komisi khusus.

Menurut Djoko, isu besarnya adalah pemberantasan dan pencegahan terorisme. "Isu umumnya sudah ada, kita akan meminta pendapat dari berbagai kalangan yang kita peroleh," kata dia seusai rapat kabinet di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Minggu (25/10).

Menurutnya dalam pembahasan penanganan terorisme beberapa langkah bisa diubah, seperti apakah ada revisi terhadap aturan.

Meski masuk dalam pembahasan program 100 hari, Djoko menegaskan pemberantasan terorisme tidak bisa selesai dalam 100 hari.

"Tapi lebih kepada apa yang bisa dilakukan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terorisme dalam 100 hari," kata dia.

Hasil rapat kabinet yang dipimpin Wakil Presiden Boediono hari ini akan dipertajam dalam National Summit atau Rapat Nasional yang digelar 29-31 Oktober 2009 nanti.

Masing-masing menteri nantinya akan merinci program 100 hari dan program lima tahun di masing-masing departemen atau kementerian.

"National summit bertujuan mendapatkan masukan terkait program masing-masing kementerian," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, usai rapat kabinet di kantor Wakil Presiden.

"Selanjutnya dari hasil national summit, akan dirapatkan kembali yang akan dilaporkan ke Wakil Presiden," ujar Hatta.(red/*vn)

Uji Kehamilan dengan USB

JAKARTA, MP - Melakukan tes kehamilan kini semakin mudah dan canggih. Alat tes kehamilan yang selama ini ada bahkan sudah dianggap usang. Yang terbaru adalah alat tes kehamilan berupa USB yang terhubung dengan komputer.

Cara kerjanya mirip dengan alat tes kehamilan yang selama ini mudah ditemui di toko obat. Hanya saya, stik yang digunakan untuk tes urin dapat dihubungkan ke USB port di komputer.

Teteskan sampel urin pada stik di salah satu ujung USB. Kemudian, tancapkan ujung lainnya ke USB port di komputer Anda. Selanjutnya, kecanggihan komputer akan menganalisa kandungan hormon dalam urin Anda.

Setelah USB tertancap, komputer akan menganalisa urin Anda dengan memunculkan grafik mengenai kandungan Anda. Bahkan, alat ini juga dapat menganalisa waktu kesuburan, yang penting bagi perempuan yang ingin mempercepat atau menunda kehamilan.

Dengan tingkat keakuratan sekitar 99 persen, alat ini dijual seharga US$ 18 atau sekitar Rp 180.000. Selamat mencoba.(red/*vn)

Sekolah, Wadah Membangun Karakter

JAKARTA, MP - Di akhir masa jabatan sebagai Menteri Pendidikan Nasional periode 2004-2009, Bambang Sudibyo mengatakan, dari sejumlah program dan kebijakan pembangunan pendidikan di Tanah Air, tidak ada pekerjaan rumah yang mengganjal.

"Tidak ada pekerjaan yang mengganjal. Semua pekerjaan itu pekerjaan lama tapi apakah sudah selesai, ya belum karena semua menteri bahkan presiden sekalipun ketika mengakhiri tugasnya masih ada saja pekerjaan yang belum terselesaikan. Yang penting semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh," kata Bambang Sudibyo.

Ia mengatakan, bersama para dirjen, dirinya telah menjabarkan program pembangunan pendidikan melalui rencana strategis 2004-2009 dan pada akhir masa jabatanya beberapa indikator keberhasilan dapat dilihat melalui terpenuhinya amanat UUD 1945 mengenai alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, tercapainya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

"Namun memang masih perlu kerja keras untuk melanjutkan berbagai program lanjutan yang dituangkan dalam rencana strategis 2010-2014," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, Muhammad Nuh mengatakan, sesungguhnya tidak ada kata puas dalam membangun pendidikan di tanah Air.

"Namun terpenting adalah bagaimana membangun karakter bangsa jangan sampai dilupakan dan menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Ini penting untuk menumbuhkan "intellectual curiousity", di kalangan masyarakat dan generasi muda," ujarnya kepada pers usai serah terima jabatan di kantor Depdiknas beberapa waktu lalu.

Muhammad Nuh menyatakan, membangun pendidikan bangsa bukan pekerjaan mudah. Untuk itu, dirinya akan menjadikan sekolah sebagai wadah membangun karakater,moral dan budaya bagi generasi mendatang.

"Kalau sudah terjadi kesalahan desain kurikulum dan sistem pendidikan, maka perlu diperbaiki dengan harus ada landasan ilmu pengetahuan," katanya.

Harapan terhadap peningkatan dan mutu pendidikan di Tanah Air disuarakan oleh banyak kalangan terhadap Mendiknas Muhamad Nuh, seperti harapan seorang guru SD Global Jaya International Bintaro, Agus Sampurno untuk memberi prioritas membenahi kebijakan sekolah gratis yang banyak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

"Banyak orang tua mengira semuanya menjadi gratis padahal sekolah yang baik juga mengikutsertakan partisipasi dari elemen lain di luar sekolah seperti orang tua siswa, masyarakat sekitar dan sebagainya," katanya menanggapi harapan ke depan terhadap Mendiknas Muhammad Nuh.

Pendidikan gratis yang tayangannya mengisi halaman iklan pelayanan masyarakat di televisi memberikan kesan bahwa seluruh biaya pendidikan bagi peserta didik SD dan SMP sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Padahal tidak demikian, ujar Agus Sampurno, sebab untuk sekolah yang telah memiliki status rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) diperbolehkan memungut biaya untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Tayangan iklan pendidikan gratis yang muncul di televisi memang telah menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat luas karena tidak dipaparkan secara jelas mengenai komponen-komponen biaya yang ditanggung dari dana BOS.

Agus meminta agar Mendiknas yang baru juga perlu meneruskan kebijakan blockgrant bagi peningkatan kualitas pendidik serta pengadaan sarana pendidikan tentunya dengan mengintensifkan pengawasan di lapangan, ujarnya.

"Menurut saya , yang paling penting adalah membenahi kualitas pelatihan guru dari waktu ke waktu. Guru adalah sumber belajar nomor satu di sekolah. Fasilitas boleh minim atau gedung boleh tidak permanen tapi jika kualitas gurunya baik maka tujuan pembelajaran akan berhasil," ujarnya.

Sebagai seorang guru, Agus Sampurno meminta pemerintah bisa meneruskan kebijakan sertifikasi guru yang sudah berjalan. Hanya saja tujuannya mesti dimurnikan kembali.

"Artinya jangan sampai sertifikasi hanya berkutat pada masalah peningkatan kualitas kesejahteraan guru dan bukan masalah profesionalisme. Proses penilaian sertifikasinya pun mesti ditinjau kembali, dengan proses porofolio yang ada sekarang, alih-alih guru mengikuti seminar untuk peningkatan kualitas mengajar, yang terjadi malah guru hanya datang karena sertifikat," ungkapanya.

Ia menyarankan agar pemerintah mencari cara agar proses sertifikasi guru saat yang sama tidak malah merusak mental guru.

"Ini bisa terlihat saat tunjangannya cair, dana yang ada tidak digunakan untuk pengembangan kualitas pengajaran seperti membeli buku atau membeli komputer serta berlangganan internet, yang terjadi guru malah menjadi konsumtif, sibuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan".

Dualisme

Anggota Komisi Kebudayaan Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Eko Budihardjo dalam sebuah lokakarya tentang "Pendidikan dalam Perubahan Nilai-nilai Budaya" meminta para pengambil kebijakan agar menghindari dualisme sistem pendidikan ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan agama, serta mencegah diskriminasi dan menumbuhkan rasa kebangsaan untuk mencegah timbulnya benih-benih terorisme, kata Anggota Komisi Kebudayaan

Menurut Komisi Kebudayaan AIPI, pendidikan memikul tanggung jawab yang besar dalam proses perubahan nilai budaya yang berasal dari pemikiran-pemikiran manusia menyangkut perpaduan dua kutub yang bertentangan, yakni konservasi dan inovasi. Untuk menyelaraskan dua tujuan ini dibutuhkan model pendidikan yang transformatif.

Menurut Komisi Kebudayaan AIPI, salah satu kelemahan dalam pendidikan di Indonesia adalah kurangnya penerapan aspek pengenalan dan pemahaman nilai-nilai budaya dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Pemerintah diimbau terus mendorong kegiatan pekerjaan relawan untuk kepentingan umum, penerimaan pluralisme, perhatian terhadap kaum pinggiran, dan memasukkan Pramuka dalam sistem kurikulum pendidikan.

"Pendidikan perlu berorientasi multiintelegensi, yaitu memperhatikan berbagai aspek kemampuan intelegensi peserta didik demi demokratisasi peluang pendidikan," kata Eko Budihardjo, yang juga mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

Ia menambahkan, bisa saja seorang peserta didik lemah di bidang Matematika dan ilmu eksakta lainnya, namun memiliki bakat di bidang musik.

"Bakat inilah yang harus terus dikembangkan agar peserta didik tumbuh menjadi anak yang percaya diri," katanya.

Komisi Kebudayaan AIPI juga menekankan bahwa pendidikan harus mencakup pembangunan watak dengan cara memahami yang baik,

mencintai yang baik, dan berbuat yang baik sehingga terbentuk persaudaraan antarmanusia, kepedulian, kerajinan, dan kejujuran.

"Pendidikan perlu dilengkapi dengan kepekaan untuk mendeteksi dan menganalisis relativitas dalam kehidupan nyata sehingga tidak memutlakkan apa yang kasat mata," katanya.

Sebagai kalangan akademisi, Rektor Universitas Indonesia, Prof Gumilar Rusliwa Somantri mengharapkan siapa pun yang menjadi mendiknas berikutnya harus bisa merapikan pemerintahan didalam tubuh departemen pendidikan sendiri yang telah dirintis oleh menteri sebelumnya.

Selain itu, Mendiknas yang baru harus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maun kabupaten/ kota.

"Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pendidikan. Karena itu Mendiknas harus menjalin komunikasi intensif agar sinergis," katanya.

Sementara untuk jangka panjang yakni program selama lima tahun, Mendiknas yang baru diharapkan bisa merangkul industri dan masyarakat untuk bisa menyukseskan pendidikan nasional.

"Tidak mungkin membangun pendidikan hanya mengandalkan dana sebesar 20 persen dari APBN sehingga perlu merangkul peran masyarakat dan industri," katanya.

Karena itu , secara keseluruhan, seorang mendiknas harus memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa mengantarkan dunia pendidikan di Indonesia lebih maju lagi dan bertarap internasional.

"Saya rasa Bapak M Nuh memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, apabila beliau memang terpilih maka kita berharap ia akan menjalankan tugasnya dengan optimal," katanya. (red/*an)

Pelayana Publik Transportasi Masih Lemah

JAKARTA, MP - Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi menyatakan, hingga saat ini masih banyak ditemui banyak kelemaham dalam pelayanan publik sehingga perbaikan kondisi itu menjadi program 100 hari yang akan dilakukan Dephub.

"Masih banyak kelemahan-kelamahan. Itu akan kita perbaiki. Kita punya program 100 hari, satu tahun ke depan juga sudah ada," kata Menhub sebelum rapat koordinasi menteri-menteri ekonomi di Gedung Utama Depkeu Jakarta.

Menurut dia, revitalisasi berbagai moda transportasi merupakan program prioritas dan sudah disiapkan anggarannya.

"Kita melihat public service di perkeretaapian, pelabuhan, airport, dan lainnya masih banyak kelemahan-kelemahan. Itu akan kita perbaiki," ujarnya.

Ia menyebutkan, berbagai program di Dephub akan diintegrasikan dengan seluruh kementerian terkait.

Mengenai upaya menekan kecelakaan transportasi, Freddy mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menekan angka kecelakaan transportasi.

"Mugkin kita akan bahas lagi dengan para Dirjen. Itu akan kita kurangi, dan memang dalam konsep blueprint kita harus zero accident. Tapi ini juga terkait masalah-masalah di lapangan yang harus kita tangani," tandasnya.(red/*b8)

Sabtu, Oktober 24, 2009

Wapres Pimpin Rapat Persiapan "National Summit"

JAKARTA, MP - Wakil Presiden Boediono untuk pertama kalinya memimpin rapat persiapan "National Summit" yang akan dilaksanakan 29 hingga 31 Oktober 2009.Rapat berlangsung di Istana Wapres, Jl Merdeka Selatan Jakarta, Sabtu (24/10).

Rapat persiapan tersebut dihadiri oleh MenkoPolhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan, Pengendalian dan Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.

National Summit merupakan ajang pertemuan seluruh kepala daerah dan pemerintah pusat untuk secara bersama-sama merumuskan program kerja 2009-2014.

Rapat dimulai pukul 10:00 WIB dan hingga saat ini masih berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan apapun mengenai rapat tersebut, termasuk penjelasan soal National Summit.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan pada Sabtu pagi bertolak menuju Hua Hin, Thailand untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN yang digelar hingga 25 Oktober 2009.

Dalam rombongan kepala negara turut beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilantik pada 22 Oktober 2009 yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang belum dilantik, Gita Wirjawan.(red/*bj)

2010 Izin Dagang Akan Online

JAKARTA, MP - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menargetkan sistem perizinan perdagangan dalam dan luar negeri akan sepenuhnya online pada 2010.

"INATRADE, layanan perizinan `single window` yang ada di Depdag itu sudah selesai sebetulnya, tapi belum semuanya online. Target untuk tahun depan semua harus bisa online. Itu juga diharapkan bisa mengurangi cost of doing business," kata Mendag di Jakarta.

Saat ini, dari 74 jenis perizinan yang diterbitkan oleh Direktorat Impor, Depdag baru 50 yang dilayani secara online melalui situs INATRADE. Sedangkan, perizinan ekspor masih dalam tahap pengembangan untuk dilayani secara online.

INATRADE merupakan salah satu sistem perizinan yang menjadi bagian dari National Single Window (NSW). NSW merupakan sistem layanan ekspor impor online terpadu antar berbagai instansi.

Saat ini, Indonesia sedang melakukan ujicoba NSWB dengan Filipina, sebelumnya juga telah dilakukan ujicoba pertukaran Surat Keterangan Asal (SKA) dengan Malaysia.(red/*b8)

Kamis, Oktober 22, 2009

Kendaraan Belok Kiri Denda Rp 250 Ribu

JAKARTA, MP - Belok kiri langsung di perempatan atau pertigaan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintasnya tidak boleh lagi. Bahkan sesuai UU Lintas yang baru, belok kiri langsung termasuk pelanggaran berat sehingga dendanya cukup tinggi yakni Rp 250 ribu.

Penerapan peraturan ini disambut pro dan kontra oleh masyarakat. Pada umumnya mereka mempersoalkan karena dianggap terlalu mengada-ada. “Sebetulnya belok kiri boleh langsung itu justru mengurangi kemacetan. Toh tidak terlalu berbahaya asal pelan-pelan. Kalau ini diterapkan pasti akan tambah macet di setiap persimpangan,”ujar Teddiwarga cakung Jakarta Timur.

Tidak itu saja. Menurut Teddi warga Cakung, kini masih banyak tanda boleh belok kiri langsung. Bila tidak segera diganti maka pengendara mobil akan jadi makanan empuk polisi yang sengaja mencari-cari kesalahan.

Namun menurut Direktur Lalulintas, Mabes Polri Brigjen Djoko Susilo di sela-sela kegiatan SIM Komunitas di lapangan Kontras, Kamis (23/10) sejak UU Lalulintas yang baru disahkan oleh pemerintah, wajib segera diberlakukan oleh Polri. “Memang saat ini sudah disosialisasikan, meski begitu denda tersebut sampai saat ini memang belum berlaku,”jelasnya.

Menurut Djoko, peraturan di jalan raya yang memperbolehkan pengendara belok kiri secara langsung kini telah dicabut. “Pengendara jika tetap nekat belok kiri langsung bisa ditilang,”jelasnya.

Peraturan untuk tidak belok kiri langsung di jalan raya telah diterapkan sejak 1 Juni 2009 semenjak UU tentang lalu lintas yang baru disahkan oleh DPR. Namun, jika tetap melanggar pengendara bisa didenda maksimal Rp 250 ribu. “Denda akan dibebankan pada pelanggar dan diputuskan oleh hakim di dalam persidangan,”jelasnya.

Diakui Djoko rambu yang memperbolehkan untuk belok kiri langsung saat ini masih banyak terpampang di beberapa ruas jalan. Meski begitu pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk segera berkoordinasi untuk segera menertibkan rambu-rambu tersebut.

Pada UU No 22 Tahun 2009 juga diatur pengemudi kendaraan roda dua wajib untuk menyalakan lampu pada siang hari. Bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan ini juga bisa kena tilang.

Menyalakan lampu pada siang hari untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan raya. Dengan dinyalakannya lampu, maka pengguna jalan raya terutama pengemudi mobil akan mengetahui dari kaca spion jika ada sepeda motor yang tiba-tiba berbelok atau hendak menyusul. (cok)

Selaput Dara Tiruan Dijual Online

JAKARTA, MP - Selaput dara tiruan atau Artificial Virginity Hymen mulai diburu sejumlah warga Jakarta. Alat itu membantu wanita agar dianggap masih perawan saat malam pertama.

Namun hingga kini belum ditemukan adanya penjualan resmi di Jakarta. Meski demikian permintaan terhadap produk ini sudah begitu banyak.

Hal ini diakui oleh Aceng, seorang pemilik kios alat bantu seks di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Dia mengaku mendapat banyak telepon dari pelanggan menanyakan produk itu. "Saya awalnya kaget dan tidak tahu ada barang seperti itu," katanya, Kamis, (22/10).

Banyaknya pelanggan yang berniat memesan produk itu membuat Aceng mulai mencari tahu cara mendatangkan produk asal China itu. "Sekarang saya memang tidak jual, tapi kalau sudah ada kiriman barangnya pasti akan saya informasikan ke pelanggan," ujarnya

Namun ternyata produk ini sudah dijual secara online oleh salah satu laman www.gigimo.com. Harga produk ini dibandrol sekitar US$ 29,90 dari harga sebelumnya US$ 39,90.

Dalam situs tersebut pun dijelaskan cara pemakaiannya. Alat ini dimasukkan ke dalam alat genital wanita 15-20 menit sebelum hubungan seksual.

Alat tersebut akan mengeluarkan cairan berwarna merah yang menyerupai darah saat sedang berhubungan seks. Sehingga bisa menimbulkan kesan masih perawan.(red/*vn)

Menkominfo Targetkan Pengembangan Desa Komputer

JAKARTA, MP - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menargetkan awal 2010 telah mengembangkan 100 desa komputer untuk mendorong peningkatan akses informasi khususnya di kawasan Indonesia bagian Timur.

"Dalam data kita standar internasional untuk layanan publik atas informasi baru capai 46 persen yang terpenuhi di kecamatan seluruh Indonesia, untuk komunikasi mobile baru 69 persen," kata Tifatul usai pelantikan menteri kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Karena itu untuk mendorong akses informasi sehingga dapat diterima di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat, Tifatul menyatakan sebagai langkah pertama akan memperluas terbentuknya desa komputer, yaitu desa yang memiliki kemampuan akses komunikasi melalui jaringan komputer.

Menkominfo juga mengatakan termasuk ke dalam pengembangan komunikasi ke depan adalah pengembangan kabel optik dan juga program palapa ring.

Ketika ditanyakan bahwa ada pandangan sejumlah pihak yang mengkhawatirkan Menkominfo akan mengeluarkan sejumlah pembatasan perihal akses informasi khususnya situs-situs pertemanan di internet, ia menolak pandangan itu.

"Tidak seperti itu kita kan punya undang-undang, komunikasi lancar, komunikasi benar.. itu slogan saya, facebook tidak bertentangan.. tidak akan dilarang, nggak ada seperti itu..., tidak akan terjadi," tegasnya.(red/*an)

Agung Akan Lanjutkan Program Menteri Lama

JAKARTA, MP - Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Agung Laksono menegaskan akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan Menteri sebelumnya, Aburizal Bakrie.

"Pak Aburizal senior saya, saya akan melanjutkan program yang sudah dijalankan Pak Aburizal selama ini," kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009 itu pada pelantikan dan serah terima jabatan yang dilakukan di Jakarta, Kamis.

Hadir pula dalam pelantikan tersebut sejumlah Menteri dan mantan Menteri di bawah koordinasi Menkokesra seperti Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng dan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar serta mantan Menteri Agama M Maftuh Basyuni.

Agung mengatakan, ia telah diputuskan menjadi Menko Kesra dan diberi pesan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran.

"Angka kemiskinan yang 13,2 persen saat ini harus diturunkan dengan target pada 2020 menjadi 8-9 persen saja," katanya.

Program-program yang mendukung target kesejahteraan rakyat itu, ujarnya, misalnya PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, Jamkesmas (jaminan Kesehatan Masyarakat), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan program-program kerakyatan lainnya.

Di tempat yang sama Mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, banyak sekali pekerjaan rumah (PR) yang harus diemban oleh menteri baru Agung Laksono.

"PR-nya banyak sekali, semuanya berat. Tapi itu kan program yang kontinu, berjalan terus," katanya usai acara kepada wartawan.

Agung Laksono lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu cukup banyak memiliki pengalaman organisasi antara lain pada 1990-1995, sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro, salah satu ormas pendiri Partai Golkar dan selanjutnya sejak tahun 2000 hingga saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Umumnya.

Sedangkan karier di pemerintahan, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 1949 itu pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Jabatan di kementerian olahraga itu terus berlanjut pada periode 1998-1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, Ketua DPR RI (2004-2009).(red/*an)

Dubes Indonesia Untuk Meksiko Meninggal Dunia

JAKARTA, MP - Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Honduras, dan Kosta Rika, Andung A Nitimihardja, meninggal dunia pada Kamis (22/10) di usia 59 tahun karena sakit.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa memang benar beliau sudah meninggal," ujar Direktur Perlindungan WNI & TKI Deplu Teguh Wardoyo, di Jakarta, Kamis.

Andung A Nitimiharja lahir di Bandung, 4 Maret 1950. Dia meraih gelar Strata I di Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar doktornya pada bidang studi pembangunan dari Pittsburg State University, Amerika Serikat.

Dia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Bersatu I bentukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum digantikan oleh Fahmi Idris pada perombakan kabinet 5 Desember 2005.

Sebelumnya, Dubes Indonesia untuk Argentina juga dikabarkan telah meninggal dunia pada 16 Oktober.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Teguh Wardoyo menyatakan pihaknya bekerjasama dengan KBRI Washington DC dan Biro Kepegawaian Deplu pada Kamis (22/10) telah memfasilitasi penerimaan kedatangan jenazah Duta Besar Indonesia untuk Argentina Aswin Darwis di tanah air.

"Almarhum Dubes Aswin meninggal dunia pada Jumat (16/10) sekitar pukul 16.00 di Rumah Sakit Suburban Maryland, Amerika Serikat," kata Direktur Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Teguh Wardoyo, di Jakarta, Kamis.

Jenazah Aswin tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta dengan maskapai penerbangan Singapore Airline nomor penerbangan SQ 956 untuk selanjutnya akan dikebumikan di pemakan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.(red/*an)

Hasyim Bersyukur Kader NU Masuk Kabinet

JAKARTA, MP - Ketua Umum Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi bersyukur sejumlah kader NU masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, meskipun tidak atas nama NU secara organisasi.

"Alhamdulillah. Memang untuk jabatan menteri selama ini tidak ada pembicaraan institusional dengan NU, tetapi masuknya bisa dari pintu yang lain, misalnya partai," kata Hasyim di Jakarta, Kamis.

Warga NU yang masuk KIB II antara lain, Mendiknas Muhammad Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP, Menakertrans Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum PKB, dan Menteri Negara PDT Helmy Faishal Zaini yang juga Wakil Sekjen PKB.

Pada kesempatan itu, atas nama organisasi NU, Hasyim menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, serta terbentunya KIB II.

"PBNU mendoakan dan mendorong agar pemerintah mampu membawa bangsa dan negara sebagaimana dijanjikan dalam proses menjelang pemilu sebagai amanat yang telah disanggupkan," kata Hasyim.

Terkait jabatan menteri agama yang beberapa kali diduduki pengurus NU, seperti saat itu Said Agil Al Munawwar dan Prof Tholchah
Hasan, namun kini diisi tokoh partai, Hasyim menyatakan tidak kecewa.

Bagi NU, kata Hasyim, untuk posisi menteri agama bukan dari mana asalnya, melainkan apakah pola pikir (mindset)
keagamaannya seperti NU atau tidak.

"Mindset ini yang dipandang NU," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok tersebut.

Oleh karena itu, NU pun menyambut baik penunjukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai menteri agama karena pola pikir keagamaannya selaras dengan NU.

Suryadharma pun pernah memimpin organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi ke NU yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).(red/*an)

Menkes Bantah Jual Virus

JAKARTA, MP - Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Endang Rahayu Sedianingsih membantah kabar yang menyebutkan dirinya membawa virus ke luar negeri.

"Tidak betul, tidak betul saya membawa virus ke luar. Tidak betul saya menjual virus itu. Yang betul, saya melakukan penelitian bersama-sama dengan seluruh teman-teman," kata Menkes di Istana Merdeka Jakarta, Kamis sore, pascapelantikannya.

Sebelumnya di era KIB, Endang yang masih menjabat sebagai Kapuslit Biomedis dan Farmasi Balitbangkes sempat dituduh mengirim virus ke luar negeri ketika Menkes dijabat Siti Fadilah Supari meminta Indonesia menghentikan pengiriman virus.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tukar-menukar virus dengan pihak asing, karena semua penelitian itu dikerjakan oleh orang Indonesia.

Saat ditanya tentang kritikan mantan Menkes Siti Fadilah Supari, dia menolak berkomentar.

Namun dia mengatakan bahwa secara pribadi hubungan antaramereka berdua berjalan baik.

"Baik. Nanti kami bertemu ya.. setelah serah-terima jabatan, beliau bekas atasan saya dan saya sangat salut dengan beliau," ujarnya.

Terkait dengan kontroversi laboratorium Angkatan Laut AS, NAMRU, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi keterlibatan militer, yang ada adalah sipil.

Endang yang sore itu mengenakan kebaya kuning gading juga membantah keterlibatannya dengan pihak asing.

"Saya peneliti. Jadi sebagai peneliti melakukan penelitian dengan bekerjasama dengan pihak asing, tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga Jepang, China, Belanda. Jadi itu kerja sama penelitian yang transparan, `fair`, setara dan saling menguntungkan," ujarnya.

Pada pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, menteri-menteri yang tergabung dalam KIB II harus mampu berpikir cerdas dan siap bekerja keras memenuhi tuntutan tugas.

Kepala Negara menambahkan, dalam menghadapi kritik dan kecaman dari sebagian masyarakat, para menteri harus sabar, tegar dan terus berikhtiar.

Karena itu, Presiden meminta agar tidak selalu menjawab keraguan itu dengan kata-kata, namun menjawab dengan bekerja serta memberikan bukti hasil kerja yang sesuai dengan target dan mampu menyejahterakan rakyat.

Presiden Yudhoyono, Kamis, di Istana Negara Jakarta melantik 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan dua pejabat setingkat menteri.

Dari susunan kabinet yang dibacakan Presiden, 98 persen sesuai dengan perkiraan sejumlah pihak dan berdasarkan calon-calon yang dipanggil untuk mengikuti uji kelayakan di kediaman pribadi Presiden di Cikeas.(red/*an)

Selasa, Oktober 20, 2009

Wiranto: Hanura Memilih Oposisi

JAKARTA, MP - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mengatakan, Partai Hanura memilih sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, selama lima tahun ke depan.

"Dengan sikap oposisi tersebut sehingga Hanura bisa menjadi penyeimbang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah," kata Wiranto, usai pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Selasa (20/10).

Dikatakan Wiranto, sebagai penyeimbang Hanura akan melakukan kritik membangun jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah sesuai dengan hati nurani rakyat, maka Hanura akan mendukung kebijakan tersebut.

Ditanya soal kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto berharap, kebijakan pemerintah, baik program 100 hari, satu tahun, maupun lima tahun, seluruhnya untuk memajukan bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat.

Wiranto juga mengajak semua pihak agar bisa bersama-sama melakukan pengawasan dan mengkritisi kebijakan pemerintah, agar semua program dan kebijakannya bisa berjalan baik.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Hanura, Akbar Faizal mengatakan, Partai Hanura memutuskan untuk memosisikan diri berada di luar pemerintahan atau oposisi, yakni dalam hal kebijakan pemerintah.

"Kita akan bersikap kritis tapi tetap konstruktif," kata Akbar Faizal.

"Hanura sempat mendapat ditawari kursi di kabinet oleh Presiden, tapi Hanura memilih berada di luar pemerintahan," katanya.(red/*an)
Related Posts with Thumbnails