Selasa, Juni 30, 2009

Depdag Segera Razia Blackberry

JAKARTA, MP - Departemen Perdagangan (Depdag) segera merazia perdagangan Blackberry ilegal yang diduga marak terjadi di Indonesia.

"Nanti akan dirazia,"kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depdag, Subagyo usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta.

Menurut dia, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.19/2009 yang berlaku efektif pada Agustus 2009 mewajibkan penjualan produk elektronik termasuk telepon genggam wajib disertai manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia serta memiliki setidaknya enam pusat layanan purna jual.

"Penindakan bisa diambil setelah Permendag 19/2009 berlaku efektif pada Agustus nanti, tapi razia boleh dilakukan sekarang."ujarnya.

Pekan lalu, RIM (Research In Motion) perusahaan perilis smartphone blackberry menyatakan baru menjajaki kemungkinan untuk membuka kantor cabangnya di Indonesia demi memberikan layanan purnajual yang lebih optimal kepada pelanggannya di Indonesia. (mp/*ant)

Rabu, Juni 24, 2009

Pengendara "Moge" Jangan Seenaknya Saja

JAKARTA, MP - Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengimbau pengendara motor gede (moge) agar tidak seenaknya menutup jalan atau mengganggu pengguna jalan lain.

"Dibutuhkan kesadaran bahwa jalan itu bukan milik mereka," kata Abubakar di Mabes Polri, belum lama ini.

Pernyataan itu disampaikan Abubakar Nataprawira terkait kasus pemukulan yang dilakukan pengendara moge terhadap seorang pengendara mobil di Cisarua, Kabupaten Bogor pada 24 Mei lalu.

Menurut Abubakar, pihaknya tidak pernah memberikan dispensasi atau kemudahan khusus bagi pengendara moge dalam berlalulintas.

Karena itu, para pengendara moge harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam berlalulintas di jalan raya.

Pengendara moge juga tidak diperbolehkan menutup jalan dalam berkonvoi, apalagi sampai menggangu pengguna jalan lain.

"Mereka jangan seenaknya, pengguna jalan lain pun perlu dihormati," katanya.

Sebelumnya, pengendara moge melakukan pemukulan terhadap pengemudi mobil yang bernama Darmawan Edwin Sudibyo (51) di di Cisarua, Bogor.

Edwin dipukuli karena mobilnya yang membawa istrinya, Dian Fara (39), yang tengah hamil lima bulan beserta tiga anak dan ayah mertuanya yang terjebak kemacetan di kawasan Puncak dianggap menghalangi laju konvoi moge yang menuju Jakarta.

Meski belum menetapkan tersangka tapi Kapolres Bogor AKBP Suntana menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku pemukulan tersebut. (mp/*a)

Sabtu, Juni 20, 2009

KPK Tangkap Buronan Kasus Mobil Damkar

JAKARTA, MP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat malam menangkap Hengky Samuel Daud buronan Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah di Indonesia.

Hengky tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat sekitar pukul 23.35 WIB dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dan petugas KPK.

Henky yang menggunakan baju berwarna biru tidak memberikan keterangan sedikitpun kepada para wartawan.

Juru bicara KPK Johan budi membenarkan penangkapan tersebut. "Ya kami benar menangkap Hengky Daud malam ini," katanya.

Hengky langsung masuk gedung KPK diapit petugas Brimob dan KPK. Berdasarkan informasi, Hengky ditangkap petugas KPK di sebuah rumah di kawasan Pondok Indah.

Henky adalah buronan kasus pengadaan mobil damkar di sekuruh Indonesia. Kasus tersebut telah menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia.

Selain itu mantan direktur jendral otonomi daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Oentearto dalam pemeriksaan mengatakan mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno turut bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.

Henky adalah rekanan tunggal pengadaan mobil pemadam kebakaran di Indonesia yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah. (mp/*a)

Jumat, Juni 19, 2009

6000 Orang ‘Serbu’ Bursa Lowongan Kerja

JAKARTA, MP - Pencari kerja yang melamar di bursa lowongan kerja pada Job Expo 2009 di Tenis Indoor Senayan Jakarta hingga hari penutupan (18/6) mencapai 6000 orang lebih.

"Selama tiga kegiatan, jumlah pelamar ini turun dibanding tahun lalu yang sebanyak 8000 orang," kata Petugas Pemasaran Event Organizer Job Plaza, Heidy di Jakarta.

Menurut dia, para pelamar yang sebagian besar berasal dari wilayah Jabotabek ini membludak sejak pada hari pertama dan kedua, sedangkan hari terakhir Kamis sore terlihat mulai berkurang.

Bursa kerja ini, kata dia, diikuti 90 perusahaan dari berbagai inndustri di antaranya bergerak di sektor periklanan, perbankan, media, perkebunan, manufaktur, asuransi, lembaga riset dan jasa.

"Kami tidak tahu kenapa pencari kerja tahun ini terlihat sepi dibanding sebelumnya, dengan kondisi krisis sekarang biasanya banyak yang melamar," katanya.

Ia menambahkan, kemudahan bursa kerja ini, setiap pelamar membidik langsung perusahaan-perusahaan yang diinginkan tanpa melalui jasa layanan pengiriman surat.

"Bursa kerja ini memudahkan pencari kerja untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan yang membuka lowongan. Jadi pelamar langsung memilih atau memasukan lamarannya ke perusahaan yang dihendaki," jelas dia.

Lowongan kerja yang ditawarkan para perusahaan itu sebagian besar bidang akunting, pemasaran, keuangan, pengajar, pelayanan kesehatan dan kecantikan. Dengan tingkat pendidikan dari SMA, D3 hingga S1.

Dia mengakui memang kebutuhan masing-masing perusahaan menerima pekerja berbeda, namun prosentasenya lebih kecil yang diterima dibanding pelamar.

"Setiap tahun pelamar selalu banyak, namun yang diterima hanya sedikit," katanya.

Sementara HRD PT Triputra Agro Persada, M Iqbal mengatakan pencari kerja yang memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet ini mencapai 700 orang.

"Namun yang diterima nanti sesuai formasi hanya 10 lowongan," katanya.

Formasi yang ditawarkan akunting, keuangan dan bidang yang berhubungan dengan hukum, untuk pendidikan D3 di bagian administrasi dan sarjana ditempatkan di staf.

"Pelamar yang lulus nanti akan ditempatkan di sejumlah pabrik dan kantor yang ada di daerah," katanya.

PT Triputra Agro Persada memiliki pabrik dan lahan perkebunan kelapa sawit serta karet di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Katingan di Kalimantan Tengah, Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Muaro Jambi, Jambi.

"Melalui bursa kerja ini, perusahaan kami lebih dikenal dan diharapkan banyaknya pelamar," katanya. (mp/*a)

1,7 Juta Orang Tewas Akibat Kecelakaan

JAKARTA, MP - Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) tentang status global keselamatan di jalan raya menyebutkan bahwa setiap tahun 1,27 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

"Separuhnya adalah pejalan kaki serta pengendara sepeda motor dan sepeda," kata Direktur Bidang Pencegahan Kekerasan, Kecelakaan dan Kecacatan WHO Etienne Krug pada laman resmi WHO.

Lebih dari 90 persen kematian akibat kecelakaan lalu lintas terjadi di negara dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah meski negara-negara ini hanya memiliki 48 persen dari seluruh kendaraan yang ada di dunia, katanya.

Menurut laporan berjudul "The Global status report on road safety" yang dibuat berdasarkan data dan informasi dari 178 negara di dunia itu, kematian akibat kecelakaan lalu lintas di sebagian besar kawasan dunia juga cenderung meningkat.

Tahun 2030 mendatang, kecelakaan lalu lintas diperkirakan menyebabkan kematian 2,4 juta penduduk dunia dan menyebabkan 20 juta hingga 50 juta orang terluka dan mengalami kecacatan.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas telah menjadi masalah kesehatan masyarakat, utamanya di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah.

Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, menurut laporan itu, antara lain terjadi karena pelayanan pendukung bagi korban kecelakaan lalu lintas di sejumlah negara belum memadai.

"Selain itu, di sejumlah negara, aturan yang diperlukan untuk melindungi pengguna jalan raya tidak diletakkan pada tempatnya atau tidak komprehensif. Bahkan ketika ada legislasi memadai, kebanyakan negara melaporkan lemahnya penegakkan hukum mereka," kata Direktur Jenderal WHO Margaret Chan.

Hal itu terlihat dari masih sedikitnya negara yang menerapkan penurunan atau pembatasan kecepatan kendaraan, kewajiban menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan merekomendasikan konsentrasi alkohol darah 0,05 gram per liter pada pengendara untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Menurut laporan global itu, hanya 15 persen negara di dunia yang memiliki aturan komprehensif terkait faktor risiko kecelakaan tersebut.

"Kita belum memberikan cukup perhatian pada kebutuhan pejalan kaki serta pengendara sepeda motor dan sepeda yang nasibnya berakhir di klinik dan rumah sakit. Kita harus memperbaiki hal ini untuk menghambat atau membalikkan peningkatan jumlah orang yang terluka, cacat dan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas," kata Margaret.

Semua pihak, kata dia, harus memberikan lebih banyak perhatian terhadap pelaksanaan program keselamatan pengguna jalan raya untuk menekan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Aturan keselamatan di jalan raya yang komprehensif, dia melanjutkan, mesti dibuat dan diterapkan di negara-negara yang belum memilikinya dan pelaksanaannya mesti ditegakkan di negara-negara yang sudah menerapkan aturan mengenai keselamatan di jalan raya.

Keselamatan pengguna jalan raya, kata Krug, juga harus menjadi bagian dari pembuatan rencana pembangunan transportasi, infrastruktur dan jalan raya yang dilakukan di seluruh bagian dunia.

"Perhatian terhadap keselamatan pengguna jalan harus ditingkatkan. Hal-hal seperti pembangunan area untuk pejalan kaki, pengurangan risiko kecelakaan akibat konsumsi alkohol, pemisahan jalur untuk kendaraan beroda dua, peningkatan penggunaan helm dan perbaikan pusat rehabilitasi merupakan beberapa intervensi yang bisa menyelamatkan ratusan bahkan ribuan nyawa dari kecelakaan setiap tahun," demikian Etienne Krug. (mp/*a)

Rabu, Juni 17, 2009

Kasus KDRT Paling Banyak Dilakukan PNS

JAKARTA, MP - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan paling banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Tindak Kekerasan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Margareth Robin, ditemui di Jakarta.

Menurut dia, data KDRT selama 2008 mencapai 54.425 kasus atau naik dari sebelumnya hanya 25.522 kasus.

Dari jumlah tersebut, kata dia, pelaku KDRT dilihat dari pekerjaannya terbanyak dilakukan oleh PNS mencapai 35,85 persen, naik dibanding 2007 yang hanya 30,99 persen.

Dia mengatakan, tingginya pelaku kasus KDRT oleh PNS, karena pegawai negeri sipil memiliki wadah mulai dari kepala bagian hingga gubernur yang lebih terbuka atau mudah menerima pengaduan secara langsung.

"Jalur di pemerintahan lebih fleksibel, sehingga kesadaran untuk mengadukan kasus KDRT lebih tinggi," kata dia.

Kondisi tersebut berbeda bila dibanding dengan institusi lainnya, diantaranya TNI yang hanya 1,89 persen atau naik dari sebelumnya 1,41 persen.

Minimnya data KDRT di lingkungan TNI, karena lembaga tersebut sangat sulit ditembus akibat terkendala pada kode etik kesatuan.

Sedangkan pada kepolisian kasus KDRT mencapai 5,66 persen naik dari sebelumnya 4,23 persen, swasta 28,3 persen dan lainnya 28,3 persen atau turun drastis dibanding 2007 mencapai 63,38 persen.

Maksud kasus lainnya, kata dia, data kekerasan yang masuk bukan hanya KDRT tetapi kekerasan yang juga terjadi di tempat umum.

Sementara itu, banyaknya kasus KDRT dilihat dari wilayahnya, tercatat Jawa Tengah paling tinggi mencapai 15.061 kasus menyusul Jawa Barat mencapai 8.718 kasus.

Selanjutnya, Jawa Timur mencapai 6.987, DKI Jakarta, 5.295 dan Kalimantan Timur mencapai 4.119 kasus. "Jumlah tersebut baru yang masuk ke Komnas Perempuan, sisanya saya yakin jauh lebih banyak," kata dia.

Mengenai data pada 2009, kata dia, hingga kini masih dalam proses pendataan, sehingga belum bisa disampaikan. "Namun yang pasti peristiwa KDRT yang mencuat ke permukaan sedang kita tangani," kata dia. (mp/*a)

Blue Bird Luncurkan 400 Taksi Eksekutif

JAKARTA, MP - Blue Bird meluncurkan 400 armada taksi eksekutif Silver Bird baru yang menggunakan mobil Mercedez E-Class. Acara peluncuran dilakukan di Balaikota Jakarta, Rabu, yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang menyebut keberadaan taksi tersebut dibutuhkan bagi masyarakat Jakarta untuk mendukung pembatasan kendaraan pribadi.

"Dalam Pola Transportasi Makro (PTM) sudah ada MRT, busway dan sudah dilakukan peremajaan angkutan umum. Tapi itu belum cukup, masih dibutuhkan armada taksi yang nyaman untuk mendukung pembatasan penggunaan kendaraan pribadi," ujar Gubernur dalam sambutannya.

Diharapkannya, dengan semakin bertambahnya kendaraan umum dan semakin meningkatnya pelayanan, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi yang pada akhirnya dapat mengurangi kemacetan.
"Taksi kan digunakan oleh lebih dari satu orang per harinya," katanya.

Dalam peluncuran itu, Gubernur juga mencoba menyetir salah satu armada taksi Silver Bird mengelilingi Monas dengan membawa beberapa penumpang antara lain CEO dan Presiden Direktur Blue Bird Group Purnomo Prawiro.

Taksi eksekutif dengan tarif premium itu juga bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DKI untuk mendukung program "Enjoy Jakarta" dimana tiap armada dilengkapi dengan peta wisata Jakarta dan brosur info yang dapat diambil dan digunakan oleh penumpang.

"Kami juga telah melatih para supir mengenai kemampuan berkomunikasi, juga dalam bahasa Inggris serta diberi informasi mengenai tempat-tempat tujuan wisata di Jakarta," ujar Purnomo.

Armada baru Silver Bird itu menerapkan tarif yang berbeda dengan armada Silver Bird C-Class/N. Cedric/ Toyota Crown yakni tarif "flag fall" (buka pintu) sebesar Rp9.000, tarif perkilometer Rp5.500 dan waktu tunggu perjam sebesar Rp60 ribu.

Sementara tarif armada Silver Bird sebelumnya adalah tarif buka pintu Rp7.500, tarif perkilometer Rp4.400 dan tarif tunggu perjam Rp60.000. (mp/*a)

Pemerintah Butuh Rp 80 Triliun untuk Air Bersih

JAKARTA, MP - Pemerintah membutuhkan dana Rp80 triliun untuk pembiayaan instalasi pengolahan air baku, distribusi, dan pengolahan limbah guna meningkatkan penyediaan air bersih.

"Dana itu relatif besar sehingga perlu dicari akses pembiayaan di luar APBN dan APBD," kata Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, saat membuka pameran Indowater Expo dan Forum di Jakarta.

Menurut dia, untuk itu, PDAM dan pemerintah daerah diminta mempunyai komitmen besar dengan seluruh mitra dalam mengubah mindset peningkatan penyediaan air bersih, mencari sumber dana alternatif.

"Untuk meningkatkan pelayanan itu, PDAM dapat menjalin kerja sama melalui pembiayaan perbankan maupun swasta," kata Widjanarko.

Berdasarkan data tahun 2007, pelayananan air minum di perkotaan sebesar 45 persen, dan air di pedesaan 10 persen, dan pengelolaan air limbah sebesar tiga persen.

"Kualitas air baku semakin menurun akibat berkurangnya resapan dan pencemaran limbah," katanya.

Menyadari hal itu, kata Widjanarko, pemerintah mengusahakan percepatan pembangunan sambungan pipa air di kota sebesar 10 juta sambungan hingga kurun waktu tahun 2014.

"Untuk program percepatan sambungan pipa itu tidak bisa sepenuhnya ditanggung pemerintah, maka perlu ada kontribusi dari sektor swasta," katanya.

Widjanarko menambahkan, terbukanya peluang usaha bagi kalangan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri harus diimbangi dengan jaminan keamanan usaha, iklim investasi yang kondusif dan iklim kompetisi yang sehat.

Ketua panitia Indowater, Herman Wiriadipoera, mengatakan, pameran industri dan teknologi terpadu diikuti sekitar 500 perusahaan dari 30 negara termasuk delapan paviliun negara selain Indonesia, juga Amerika Serikat, Eropa, Korea, China, Singapura, Belanda, dan Taiwan.

Pameran ini, kata dia, diharapkan menjadi media komunikasi dan informasi yang efektif demi terjalinnya kontak bisnis, transfer teknologi dan memberikan kontribusi pada industri pengolahan air, limbah air, industri ventilasi, penyejuk udara, pengolahan sampah, daur ulang, penanggulangan bencana alam dan kebakaran serta keamanan.

"Diharapkan, dalam pameran ini terjalin hubungan bisnis dan pasar," kata Direktur Utama PT Napindo Media Ashatama itu.

Sementara perusahaan, Sewerin, produsen alat-alat eletronik berteknologi tinggi dari Jerman menawarkan alat untuk pendeteksi kebocoran pipa air dan gas pada pameran Indowater Expo.

"Produk ini di Indonesia masih baru, sehingga dalam pameran ini kami mencari pasar di sini," kata Tenaga Pemasaran Tanjung Serbaneka Holding Sdn,Bhd Malaysia, distributor tunggal produk Sewerin wilayah Asean, Osman Ramli, di sela-sela pameran.

Menurut dia, produk yang dipamerkan di Indowater ini diantaranya Sepem Radio dan GSM yang berfungsi untuk mengetahui kebocoran pipa air yang berada di bawah permukaan tanah.

Alat ini ada dua unit, kata dia, pertama seperti telepon seluler (Sepem 01) terbuat dari bahan baku plat almunium yang kuat dilengkapi antena untuk mengantarkan gelombang radio ke alat penerima (Sepem 01-Master) berwarna orange, juga bentuknya mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa.

"Untuk mengetahui ada kebocoran di bawah tanah, alat seperti HP ini diletakan di dekat saluran atau lubang kemudian terbaca oleh penerima yang tahan terhadap guncangan," katanya.

Ia mengatakan, alat tersebut dipasarkan seharga 2000 euro per set. Di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Singapura, produk itu paling diminati.

Pada pameran ini, kata dia, perusahaan mencari pangsa pasar dan kalau ada yang berminat bisa menjadi sub distributor. Apalagi yang ikut Indowater Expo langsung pihak produsen yakni Manajer Ekspor Sewerin, Lutz Hornschemeyer.

"Jadi, kami membuka pasar untuk Indonesia," kata Osman yang menyatakan produk ini baru dipasarkan di wilayah Asean sekitar dua tahun lalu. (mp/*a)

Perlengkapan Pemadam Kebakaran Masih Minim

JAKARTA, MP - Ketua Umum Masyarakat Profesi Proteksi Kebakaran Indonesia (MP2KI) Ganis Ramadhani mengatakan, perlengkapan pemadam kebakaran di Indonesia dinilai masih kurang, oleh karena itu perlu peningkatan dalam upaya mengatasi masalah tersebut. "Selain peningkatan perlengkapan pemadam kebakaran termasuk juga ketrampilan sumber daya manusianya," kata Ganis.

Di hadapan seminar bertema "Pencegahan dan keselamatan kebakaran" itu, ia mengatakan bila kedua komponen tersebut terpenuhi, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana setidaknya akan mampu dilakukan secara maksimal guna memadamkan api.

"Misalnya musibah kebakaran pada permukiman atau bangunan gedung adalah tanggung jawab bersama, tidak saja tanggung jawab dinas kebakaran," katanya.

Ia memberi contoh Per Men PU No.26/PRT/M/2008 tentang teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Cakupan dari peraturan tersebut di antaranya meliputi ketentuan umum, akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran, sarana penyelamatan, sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif.

Ia mengatakan, sistem proteksi pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung berbasis pada disain stuktur dan arsitektur.

Sehingga bangunan gedung itu sendiri secara struktur stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat perjalanan api serta panas bila terjadi kebakaran.

"Masih banyak gedung di kota-kota besar yang tak memiliki tangga darurat, atau ada tangga daruratnya namun belum memenuhi standar," ucapnya.

Acara tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) III Ikatan Kebakaran Indonesia (IKI) yang dihadiri oleh utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. (mp/*a)

PDAM Diminta Cari Pembiayaan Alternatif

JAKARTA, MP - Departemen Pekerjaan Umum meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mencari alternatif pembiayaan dalam usahanya meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih.

Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko, mengatakan, meningkatnya jumlah penduduk perkotaan berbanding lurus dengan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

"Untuk meningkatkan pelayanan itu, PDAM dapat menjalin kerja sama melalui pembiayaan perbankan maupun swasta," kata Widjanarko.

Berdasarkan data tahun 2007, pelayananan air minum di perkotaan sebesar 45 persen, dan air di pedasaan 10 persen, dan pengelolaan air limbah sebesar tiga persen. "Kualitas air baku semakin menurun akibat berkurangnya resapan dan pencemaran limbah," katanya.

Menyadari hal itu, kata Widjanarko, pemerintah mengusahakan percepatan pembangunan sambungan pipa air di kota sebesar 10 juta sambungan hingga kurun waktu tahun 2014.

"Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 80 triliun yang meliputi pembiayaan instalasi pengolahan air baku, distribusi, dan pengolahan limbah. Maka perlukan komitmen besar dari seluruh mitra dalam merubah mindset dalam menyediakan air bersih," katanya.

Ia mengatakan, untuk program percepatan sambungan pipa itu tidak bisa sepenuhnya ditanggung pemerintah, maka perlu ada kontribusi dari sektor swasta.

"PDAM dan pemerintah daerah perlu memperluas akses pembiayaan di luar APBN dan APBD, contohnya peningkatan sumber lain seperti obligasi," katanya.

Widjanarko menambahkan, terbukanya peluang usaha bagi kalangan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri harus diimbangi dengan jaminan keamanan usaha, iklim investasi yang kondusif dan iklim kompetisi yang sehat. (mp/*a)

Jumat, Juni 12, 2009

FORAK Gugat JK Rp300 Miliar

JAKPUS, MP - Ketua Forum Komunikasi Antar Barak (Forak) Dokter Panji Utomo menggugat Wapres Jusuf Kalla sebesar Rp300 miliar lebih ke PN Jakpus karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Kepada pers di Jakarta, Panji Utomo menjelaskan bahwa pencemaran nama baiknya itu terjadi pada tiga tahun yang lalu, yakni JK melakukan konferensi pers rutin setelah salat Jumat, 22 September 2006, di Kantor Wapres, Jakarta.

Saat itu, Kalla baru saja usai pertemuan dengan Ketua Badan Rekonsiliasi Rehabilitasi (BRR) Aceh, Kuntoro Mangunsubroto.

Dalam konferensi pers tersebut, Kalla melontarkan kalimat "Direktur Forak, Panji Utomo orang yang tidak waras dan dia minta transfer uang Rp5 triliun ke rekeningnya..."

Ucapan Kalla itu kemudian dikutip berbagai media massa, di antaranya di harian Media Indonesia edisi Sabtu 23 Desember 2006.

Pada waktu itu, dokter yang pernah tercatat sebagai pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jaksel periode 2005-2007 itu menjadi relawan yang membantu korban bencana alam tsunami di Aceh dan atas nama para pengungsi, Forak mempertanyakan transparansi dan percepatan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Menurut Panji, dia telah terfitnah dan ia tidak tahu dari mana informasi yang didengar Jusuf Kalla tentang dirinya itu hingga akhirnya Wapres mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baiknya.

Panji mengaku ia baru mengetahui adanya pernyataan Wapres tersebut sekitar delapan bulan yang lalu dan itu pun dari seorang rekan kerjanya di bidang kedokteran.

Karena itu dia bersama sejumlah pengacara dari Masyarakat Hukum Indonesia melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada 1 Juni 2009 dengan nomor perkara 209/PDT.G/PN Jakarta Pusat.

Pada kesempatan itu, Panji juga membantah gugatannya kepada Kalla yang kini maju sebagai capres tersebut bernuansa politis dan hanya ingin mengambil keuntungan.

"Gugatan ini tidak ada kaitannya dengan politik dan pilpres karena saya bukan relawan atau simpatisan partai tertentu. Saya ikhlas jadi relawan di Aceh, tetapi kemudian saya dizalimi," ujarnya. (mp/*a)

Pengiriman PRT ke Malaysia Di-Stop

KUALA LUMPUR, MP - Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat akan minta penghentian sementara pengiriman PRT (pembantu rumah tangga) ke Malaysia, minimal satu bulan, demi perbaikan kondisi kerja dan percepatan perubahan MOU Indonesia-Malaysia tahun 2006.

"Begitu pulang, saya akan langsung buat surat rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Erman Suparno, red) serta Menteri Luar Negeri(Hasan Wirajuda) untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia selama satu bulan. Rata-rata 2.000 orang per bulan pengiriman PRT Indonesia ke Malaysia," kata Jumhur Hidayat.

Ia mengemukakan hal itu dalam jumpa pers bersama Dubes RI Da`i Bachtiar di Kuala Lumpur.

Menurut Jumhur , penghentian pengiriman TKI ini juga penting agar mendesak pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk mempercepat revisi MOU bilateral.

Selama ini kedua negara sepakat untuk merevisi MOU sejak tahun lalu, namun pertemuan antar kedua delegasi hingga kini belum terlaksana.

"Pemerintah Malaysia sendiri sangat menyesali kejadian ini (penyiksaan PRT, red) dan membuat malu juga negaranya atas kejadian penyiksaan pembantu ini .Maka momentum ini harus dimanfaatkan untuk percepatan revisi MOU bilateral," katanya.

Apa saja yang perlu direvisi dalam MOU itu, lanjut Jumhur, ialah rekrutmen pembantu secara individual.

"Banyak sekali pembantu Indonesia di Malaysia yang direkrut secara individual, tidak melalui agen dan tidak ada kontrak kerja. Mereka datang dengan visa turis yang kemudian diuruskan izin kerjanya," kata mantan aktivis mahasiswa itu.

Hal itu dibenarkan oleh Dubes Da`i Bachtiar bahwa pembantu yang direkrut secara individual ini sangat rentan karena sulit dimonitor keberadaan, tidak ada kontrak sosial dan perlindungan hukum.

"Rekrutemen pembantu individual ini sebenarnya menyalahi UU tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, namun entah bagaimana dalam MOU diijinkan," katanya.

Jumhur yang juga mantan aktivis serikat pekerja akan memasukkan unsur monitoring dalam MOU bilateral Indonesia-Malaysia jika akan direvisi karena tindakan preventif ini bisa menjadi solusi bagi pencegahan tindakan penyiksaan terhadap pembantu.

Namun diakui, kesepakatan MOU juga tidak bisa menjadi solusi atau diterapkan, misalnya dalam MOU itu harus ada kewajiban majikan membayar pembantu melalui rekening bank untuk mencegah tidak dibayar, tapi hingga kini realisasinya tidak berjalan.

Pemerintah Indonesia juga seperti kurang peduli dengan kesepakatan dalam MOU itu sendiri.

"Dalam revisi MOU ini akan kami naikkan gaji PRT Indonesia di Malaysia dan juga memastikan mereka dapat libur satu hari per minggu," katanya.

Kemudian Dubes Da`i Bachtiar dan Kepala BNP2TKI Jumhur kembali menjenguk Siti Hajar di rumah sakit Universitas Malaya.

Senada dengan itu, presiden Unimig (Union Migrant) Muhammad Iqbal, mendukung langkah penghentian pengiriman PRT ke Malaysia sebagai bentuk kekecewaan penyiksaan Siti Hajar, yang sudah kesekian kali terjadi di negeri jiran.

"Perlu segera dibentuk lembaga monitoring yang memantau keadaan PRT di Malaysia. Ini sudah menjadi wacana beberapa tahun lalu namun tidak ada realisasinya hingga saat ini," kata Iqbal. (mp/*a)

Pilpres 2009 Harus Lahirkan Pemimpin Pro Rakyat

JAKPUS, MP - Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 harus mampu melahirkan kepemimpinan yang mengangkat kesejahteraan rakyat, sejalan dengan aspek keadilan dan hak-hak sipil masyarakat.

Demikian dikatakan pengamat politik Bara Hasibuan dalam diskusi bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Pasca-Pilpres 2009" di Jakarta.

Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, namun konsolidasi demokrasi harus tetap berjalan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bara, di era pemerintahan Orde Baru, Soeharto mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen, namun semua itu harus dibayar mahal dalam bentuk pelanggaran HAM, korupsi merajalela, kebocoran anggaran hingga 30 persen, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Kondisi itu, kata Bara, sama dengan yang dialami Rusia di bawah pemerintahan Vladimir Putin yang mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi terjadi kemunduran demokrasi.

"Karena itu, kita tidak ingin pascapilpres nanti agenda demokrasi terabaikan, sehingga bangsa ini tak akan mampu mengakhiri transisi demokrasi," katanya.

Pengamat politik UGM Arie Sujito menilai, selama satu dekade reformasi, capaian-capaian demokrasi dan demokratisasi telah menjadi fakta historik dan banyak terobosan yang berarti, yang diinisiasi oleh pemerintah dan parlemen, untuk meletakkan dasar bagi capaian perubahan sebagaimana mandat reformasi.

Dikatakannya, kemajuan di bidang hak-hak sipil dan politik menunjukkan "magnitude" yang luar biasa, jauh dibandingkan era sebelumnya demi terwujud regulasi yang bertujuan mengembalikan tanggungjawab negara sesuai mandat konstitusi.

"Hubungan sipil-militer yang sempat mengalami pasang surut di era Gus Dur dan Megawati, kini mampu kembali dikembalikan. Artinya, pemerintah telah berhasil mengurangi keterlibatan negara di bidang politik. Ini perlu dilanjutkan," katanya.

Arie menambahkan, agenda reformasi birokrasi juga berjalan dengan baik. Ide-ide pemberantasan korupsi untuk memperkuat pemerintahan yang bersih perlu dilanjutkan dan mendapat apresiasi dari masyarakat.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan meningkat di daerah-daerah melalui rasionalisasi APBD yakni anggaran untuk birokrasi menurun, sementara anggaran untuk kepentingan masyarakat semakin meningkat.

Arie juga menilai terjadi peningkatan kualitas dalam beberapa tahun belakangan, seperti di Aceh tercipta perdamaian, Papua juga semakin kondusif meski perlu terus didorong upaya-upaya yang lebih positif.

"Semua ini membuktikan keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah di era SBY sekarang ini," katanya. (mp/*a)

70 Merek Kosmetik Ditarik dari Peredaran

JAKPUS, MP - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan penarikan 70 merek kosmetik dari peredaran karena mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan.

Menurut Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib di Jakarta, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap merek kosmetik yang ditemukan dari hasil pengawasan dan sampling antara September 2008 dan Mei 2009 itu menunjukkan bahwa kosmetik tersebut mengandung merkuri, hidrokinon, asam retinoat, zat warna merah K3, zat warna merah K10 (rhodamin B) dan zat warna jingga K1.

Ia menjelaskan, penggunaan merkuri dalam konsentrasi kecil pun dapat menimbulkan berbagai gangguan mulai dari perubahan warna kulit, bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, gangguan ginjal dan gangguan perkembangan janin.

"Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah, diare dan kerusakan ginjal. Bahan ini juga dapat menimbulkan kanker," katanya.

Hidrokinon dan asam retinoat juga dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit kering dan kulit memerah.

Sementara zat warna K1, K3 dan K10 merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai pewarna kertas, tekstil atau tinta.

Zat-zat warna ini merupakan bahan karsinogenik dan penggunaannya dalam konsentrasi tinggi untuk kosmetik dapat menyebabkan kerusakan hati.

Produk-produk yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut, kata Husniah, umumnya tidak terdaftar di BPOM atau ijin edarnya sudah dibatalkan karena bermasalah.

"Biasanya saat mendaftar kondisinya bagus tapi setelah dilakukan sampling `postmarket` kondisinya berbeda, kalau begitu ijin edarnya akan dibatalkan," katanya.

Menurut dia, BPOM melakukan proses hukum terhadap produsen kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut. "Tahun ini ada 50 kasus yang masuk proyustisia," tambahnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, tindakan memroduksi dan atau mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

"Sehubungan dengan ini kami juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak menggunakan bahan berbahaya atau dilarang karena membahayakan kesehatan. Kalau butuh informasi jelas tentang ini, bisa menghubungi unit layanan pengaduan konsumen melalui nomor 021-4263333 atau email ke ulpk@pom.go.id," jelasnya.

Berikut daftar sebagian besar merek kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya:

A. Kosmetik Tata Rias Wajah

1.Casandra Superior Quality Lipstik Nomor 1 sampai 10 dan 12 produksi PT Selamat Makmur, Tangerang. 2.Casandra Superior Quality Lip Gloss Nomor 1 sampai 12 produksi PT Selamat Makmur, Tangerang. 3. GLD Garland Lipstick No.9 produksi PT Hollywood Sisters, Malang. 4. Marie Anne Beauty Shadow No.4,5,6 dan 8 produksi PT Hollywood Sisters, Malang. 5. Marie Anne Blush On No.3 produksi PT Hollywood Sisters, Malang. 6. Sutsyu Eye Shadow & Blusher 01 produksi Weiya Cosmetics Co.Ltd Zhejiang, Cina. 7. Sutsyu 10 Colors Eye Shadow 01 produksi Weiya Cosmetics Co.Ltd Zhejiang, Cina. 8.Sutsyu Lipstick Color Fix No.01,03,04,06 produksi Weiya Cosmetics Co.Ltd Zhejiang, Cina. 9. Sutsyu Lipstick Colors Fix No.05 produksi Weiya Cosmetics Co.Ltd Zhejiang, Cina. 10.Asnew Blush On produksi Gao Ji Yan Zhi 11.Cameo Makes You Beauty Detox 4 in 1 Complete Make Up produksi Korea. 12.Marimar Eye Shadow & Powder Cake 13.Natural Belle Color Fix Lipstick No.313. 14.Olay 4 in 1 Complete Make Up 15.Pond`s Detox Complete Beauty Care Make Up Kit 16.Pond`s Detox Eye Shadow Blusher & Lip Gloss, Creme Powder No1 dan 2. 17. Pond`s Detox Complete Beauty Care Eye Shadow Two Way Cake produksi Millot Laboratory Co. Ltd. Thailand. 18.Pond`s Detox Complete Beauty Care produksi Millot Laboratory Co.Ltd.Thailand.

B. Pewarna Rambut

1.Casandra Hair Dye Pink C-14 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China. 2.Casandra Hair Dye Maroon C-17 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China. 3.Casandra 3D Professional Hair Color Cream Hair Dye Wine Red C-9 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China. 4.Salsa Hair Colorant Pink Color (S-018) produksi Jia Wei Ya/UD.Fonda Mas, Surabaya. 5.Salsa Hair Colorant Cherry Red (S-019) produksi Jia Wei Ya/UD.Fonda Mas, Surabaya. 6. Casandra 3D Hair Dye Maroon C-17 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China. 7. Casandra 3D Professional Hair Color Hair Dye Grape Red C-11 produksi Mengchen Cosmetics Co.Guangzhou City, China.

C. Kosmetik Sediaan Mandi

1.Jinzu Strawberry White n Beauty Soap produksi Tri Putri Ayu, Tangerang.

D. Kosmetik Perawatan Kulit

1.Caronne Beauty Day Cream & Beauty Night Cream produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd. 2.Caronne Beauty Whitening Cream (Night Cream) produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd. 3.Caronne Beauty Whitening Cream (Day Cream) produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd. 4.CR Lien Hua Bunga Teratai Day Cream produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 5.CR Lien Hua Bunga Teratai Night Cream produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 6.CR Racikan Ling Zhi Day Cream with Vit.E produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 7.CR Racikan Ling Zhi Night Cream with Vit.E produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 8.CR Day Cream With Vit.E produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 9.CR UV Whitening Night Cream with Vit.E produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 10.CR UV Whitening Day Cream with Vit.E produksi Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon. 11.DR`s Secret 3 Skinlight produksi USA/Best World Indonesia. 12.DR`s Secret 4 Skinrecon produksi USA/Best World Indonesia. 13.DR.Fredi Setyawan Extra Whitening Cream produksi Natasha Medicated Skin Care, Yogyakarta. 14. Fruity Vitamin C Whitening Cream (B) produksi TGB United Enterprise Co.Ltd, Taiwan. 15.Plentiful Whitening Night Cream produksi Taoyuan City, Taiwan. 16. QL Papaya Whitening Peeling Gel produksi TGB United Enterprise Co.Ltd, Taiwan. 17. QL Day Cream (A) produksi TGB United Enterprise Co.Ltd, Taiwan. 18. QM Natural Vitamin C&E (Day Cream) produksi PT Usaha Mandiri Makmur, Tangerang. 19. Scholar Whitening Cream Night Cream produksi PT Millenium Lestari Jaya, Jakarta. 20.Top Gel MCA Extra Pearl Cream Plus Complex Vit C&E produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 21. Top Gel MCA Extra Pearl Cream produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 22.Topsyne Aloe Beauty Cream produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 23. Topsyne Beauty Cream (TS-3) produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 24.Topsyne Beauty Cream (TS-802) produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 25.Topsyne Benefecial Skin Cream produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 26.Topsyne Extra Whitening Cream Vitamin C&Placenta produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 27.Topsyne Whitening Day Cream&Whitening Night Cream produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 28.Topsyne Whitening Cream Vitamin E&C produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 29.Topsyne Extra Beauty Cream produksi Zenna Chemical Industry Co.Ltd 30. Elastiderm Decolletage Chest and Neck produksi USA/Obagi Medical Product. 31. Obagi Nu-Derm Blender Skin Lightener & Blending Cream PM 5 produksi USA/Obagi Medical Product. 32.Obagi Nu-Derm Sunfader Skin LIghtener with Sunscreen (SPF 15) AM 6 produksi USA/Obagi Medical Product. 33.Obagi Nu-Derm Tolereen Anti-Pruritic Lotion produksi USA/Obagi Medical Product. 34.Obagi-C RX System C-Clarifying Serum AM produksi USA/Obagi Medical Product. 35.Obagi-C RX System Therapy Night Cream PM produksi USA/Obagi Medical Product. 36.Olay Tatal White Cream produksi Proctec&Gamble, Malaysia. 37. Olay Total White Krim Pemutih 38. Pond`s Age Mircle Day and Night Cream produksi Millot Laboratory Co.Ltd.Thailand. 39.Qianyan produksi PT Daun Mas Indah, Jakarta. 40. Quint`s Yen produksi Pulanna, Jakarta. 41. Skin Enhancer produksi USA/PT Obagi Indonesia. 42. Temulawak Extra Nutrition Cream produksi Zenith Ventures Sdn.Bhd, Malaysia. (mp/*a)

Bicara dengan Presiden, Siti Hajar Menangis

KUALA LUMPUR, MP - Siti Hajar, pembantu rumah tangga (PRT )korban penyiksaan oleh majikannya Hau Yuan Tyng, menangis haru ketika berbicara langsung dengan Presiden Yudhoyono melalui telepon seluler milik Dubes Da`i Bachtiar di rumah sakit Universitas Malaya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak Presiden menelpon saya langsung. Saya merasa senang karena begitu banyak pejabat pemerintah yang menemui saya di rumah sakit," kata Siti Hajar, sambil terisak-isak.

Siti Hajar berbicara dengan presiden Yudhoyono disaksikan Dubes RI Da`i Bachtiar dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat di rumah sakit.

Seusai memberikan keterangan pers, Kepala BNP2TKI dan Dubes RI langsung ke rumah sakit dengan rombongan wartawan karena presiden Yudhoyono ingin bicara langsung dengan Siti Hajar.

Sebelumnya di ujung acara jumpa pers yang digelar di Kantor KBRI Kuala Lumpur, Presiden menghubungi langsung Dubes Da`i Bachtiar, dan tak lama kemudian menghubungi Jumhur Hidayat.

Usai jumpa pers itu, semua wartawan diminta ikut dengan Dubes dan Kepala BNP2TKI berrangkat ke rumah sakit Universitas Malaya karena Presiden Yudhoyono akan berbicara langsung dengan Siti Hajar.

Kepedulian presiden Yudhoyono terhadap PRT yang menerima siksaan majikan di luar negeri ditunjukan juga ketika tahun lalu menemui Nirmala Bonat di sela-sela kunjungannya ke Kuala Lumpur.

Siti Hajar mengalami luka parah akibat siksaan majikannya. Selain disiksa, pembantu asal Garut juga tidak menerima gaji selama 34 bulan. Namun kemarin, salah seorang keluarga majikannya datang ke KBRI di Kuala Lumpur memberikan gajinya selama 34 bulan sebesar 17.000 ringgit.

Walau gaji sudah dibayar, KBRI tetap akan membawa kasus ini ke pengadilan, bahkan telah menunjuk seorang pengacara Malaysia untuk mengawasi dan mengikuti proses hukumnya

Masyarakat Garut Emosi

Sementara itu masyarakat Kabupaten Garut emosi mengetahui nasib seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) Siti Hajar yang disiksa oleh majikannya di Malaysia. "Kami sangat prihatin, masyarakat di sini juga emosi," kata Wakil Bupati Garut, Dicky Chandra seperti dikutip media online kantor berita nasional.

Sekedar untuk diketahui, Siti Hajar (33 tahun) asal Limbang Barat RT 02/05, Limbangan, Garut, Jawa Barat, sering mengalami penyiksaan yakni dipukul dengan kayu serta disiram air panas oleh majikannya bernama Michelle di Lanai Kiara Condominium, Jl Kiara 3, Bukit Kiara, Kuala Lumpur.

Siti bekerja untuk majikannya itu sejak 2 Juli 2006 dan tidak digaji sehingga pada Senin (8/6) dini hari ia melarikan diri dari majikannya dengan menumpang taksi dan minta diantar ke Kedutaan Besar RI setelah sempat bersembunyi di pepohonan di dekat kondominium.

Siti Hajar kini dirawat di Medical Center Universitas Malaya dan telah dikunjungi oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat serta Dubes RI Untuk Malaysia Dai Bachtiar.

Dicky Chandra mengatakan bahwa penanganan masalah Siti Hajar di tingkat kabupaten dilakukan langsung oleh Bupati Garut Aceng H.M Fikri. "Pemerintah Kabupaten pun akan memberikan santunan untuk Siti Hajar," katanya.

Ia mengatakan kasus Siti Hajar itu dapat dijadikan pelajaran kepada calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri termasuk Malaysia.

"Namun yang terpenting adalah bagaimana bangsa ini bisa membuktikan diri bisa mandiri dalam ekonomi sehingga tidak harus bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga,"katanya.

Ia menyarankan untuk bekerja di luar negeri semestinya dibekali dengan keterampilan dan keahlian yang memadai sehingga kualitas TKI dapat lebih dihormati.

Wakil Bupati Garut berharap masalah yang menimpa Siti Hajar itu tidak terjadi pada TKI lainnya. (mp/*a)

Batik akan Jadi Ikon Budaya Indonesia

JAKPUS, MP - Batik segera menjadi ikon budaya bangsa Indonesia menunggu disetujuinya inskripsi batik Indonesia pada daftar respresentasi warisan budaya tak benda (representative list of intangible cultural heritage) di organisasi bidang pendidikan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa, UNESCO.

"Batik yang merupakan produk budaya Indonesia setelah usulan untuk masuk dalam `representative list of intangible cultural heritage` UNESCO akan menjadi ikon produk budaya bangsa Indonesia terbaru," kata Deputi Duta Besar/Wakil Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris, Perancis, Dindin Wahyudin, di Jakarta.

Ia mengatakan, pengakuan UNESCO tersebut dinilai penting sebagai salah satu upaya perlindungan budaya yang diakui secara internasional.

Dengan pengakuan UNESCO maka batik akan menjadi produk budaya yang diakui dunia sebagai milik Indonesia.

"Kita tahu Thai Silk di Thailand, misalnya, sudah menjadi ikon produk budaya bangsa Thailand, padahal silk sendiri berasal dari China," katanya.

Contoh kasus itulah yang ingin diterapkan pada batik, produk budaya tersebut akan dijadikan ikon budaya bangsa Indonesia.

"Jadi boleh saja batik ada di mana-mana di seluruh dunia, tapi asalnya batik sendiri itu akan diakui resmi milik Indonesia," katanya.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, mengatakan, pengakuan dari UNESCO penting untuk mendapatkan legalitas dari dunia internasional yang menegaskan bahwa batik adalah milik Indonesia.

"Kalau sudah diakui UNESCO itu jelas milik Indonesia. Jadi etika bisnisnya kalau digunakan untuk komersial maka harus bayar royalti pada yang punya," katanya.

UNESCO sendiri telah menyatakan berkas nominasi batik Indonesia lengkap pada 9 Januari 2009 lalu. Setelah melalui beberapa proses, draft keputusan usulan batik menjadi warisan budaya takbenda UNESCO akan dibahas pada 28 September - 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi. Sidang itu akan mengukuhkan nominasi yang disetujui UNESCO.

Indonesia sebelumnya sempat mengusulkan produk budaya lain untuk masuk dalam daftar warisan budaya takbenda UNESCO dan disetujui yakni keris dan wayang kulit.

Kedua produk budaya itu kini telah diakui secara resmi sebagai warisan budaya takbenda UNESCO milik Indonesia. (mp/*a)

MK Kabulkan Permohonan Lima Partai

JAKPUS, MP - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan lima Partai Politik (Parpol) bertalian dengan perselisihan Perhitungan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dalam putusannya yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Prof Dr. Moh. Mahfud MD menyatakan menerima permohonan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangaun (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Kelima Partai itu dalam permohonannya mendalilkan telah dirugikan oleh Penetapan KPU dalam penghitungan suara hasil Pemilu legislatif 2009 karena KPU telah salah menerapkan Pasal 205 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 UU No.10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif.

PAN menyatakan bahwa KPU dalam menghitung sisa suara untuk menetapkan perolehan kursi pada daerah pemilihan (dapil) I Provinsi DKI tidak seusai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 sehingga merugikan caleg DPR dari PAN.

PPP mendalilkan bahwa penerapan Pasal 205 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 UU No.10/2008 oleh KPU di dapil Jawa Tengah V salah sehingga merugikan calegnya.

Gerindra mendalilkan bahwa KPU melakukan pembagian kursi di dapil Sumatera Barat I, dapil DKI II, dapil Kalimantan Barat dan Dapil Jawa Barat sehingga merugikan para calegnya.

MK berpendapat, telah terjadi perbedaan penafsiran antara para pemohon dengan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 UU No. 10/2008.

Kesalahan penerapan pasal tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Parpol di DPR.

"Penafsiran yang dilakukan KPU telah merugikan para pemohon karena mempengaruhi perolehan kursi para pemohon sebagai peserta Pemilu," demikian kesimpulan MK.

Mahkamah sependapat dengan saksi ahli Indra, Hadar N., Gumay, Refli, dan Ali Masykur Musa yang menyatakan bahwa untuk penentuan perolehan kursi dalam penghitungan suara tahap III di tingkat provinsi adalah sisa suara dari semua dapil di provinsi tersebut.

Namun MK tak sependapat dengan bagian lain dari saksi ahli Ali Masykur Musa yang mengatakan bahwa caleg yang mendapat suara terbanyak di seluruh provinsi tanpa memperhatikan asal dapilnya.

Majelis hakim juga memerintahkan kepada KPU untuk menerapkan Pasal 205 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 UU No.10/2008.

Majelis Hakim menyatakan menolak sebagian permohonan pemohon untuk selebihnya. (mp/*a)

Rabu, Juni 10, 2009

Kasus Prita, KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi

JAKSEL, MP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi(suap) oleh aparat penegak hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang menimpa ibu rumah tangga Prita Mulyasari."Kita akan lihat kasusnya," kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di Jakarta, Rabu (10/6).

Jasin menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan tugas dan fungsinya. "Jika itu terjadi, maka dianggap suap," kata Jasin menambahkan.

Menurut Jasin, KPK akan mempelajari apakah ada indikasi suap atau penerimaan gratifikasi dalam kasus tersebut atau tidak .

Jika ada aturan hukum yang menaungi, kata Jasin, KPK harus harus berhati-hati untuk menentukan apakah suatu pemberian bisa dikatakan gratifikasi atau tidak.

"Kalau tidak ada aturannya, berarti penerimaan itu adalah penerimaan yang harus dilaporkan, termasuk dalam kategori gratifikasi," kata Jasin.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menuliskan keluhannya dalam email atau surat elektronik tentang pelayanan RS Omni Internasional di Tangerang untuk kalangan terbatas.

Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar hingga ke sejumlah milis sehingga RS Omni mengambil langkah hukum.

Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Prita bersalah. Sedangkan dalam gugatan pidana yang mulai digelar di PN Tangerang sejak Kamis (4/6) lalu, Prita terancam hukuman enam tahun penjara dan denda sebanyak Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (mp/*a)

Tim JK-WIN Tak Percaya Lembaga Survei

JAKPUS, MP - Tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) tidak mempercayai hasil kerja lembaga survei.

"Hingga saat ini tim kami belum berniat melibatkan lembaga survei untuk melakukan kerja sama penghitungan cepat pada Pilpres 2009," kata anggota tim suksek JK-Wiranto, Indra J Pilliang di Jakarta.

Keberadaan lembaga survei yang sebagian besar dibiayai oleh pasangan partai politik tertentu dan capres maupun cawapres, karena hasilnya dinilai menunjukkan tidak independen sebagai lembaga yang profesional.

Menurut politisi dari Partai Golkar itu, hingga saat ini tim JK-Wiranto yang juga disebut sebagai "Pasangan Nusantara" untuk periode lima tahun mendatang masih lebih mempercayai kerja tim yang dibentuk di daerah ketimbang harus melibatkan lembaga suvei.

Lembaga survei yang seharusnya mempunyai tugas untuk memprediksi pemenang dan melakukan penghitungan partisipasi pemilih sulit melakukan kerja secara profesional karena umumnya tim yang bekerja baru akan melakukan tugasnya setelah dananya sudah ada.

Terkait adanya slogan "good governance" yang kini menjadi agenda dan konsumsi publik di Indonesia, Indra mengatakan tidak mempermasalahkan sebab sebagai capres/cawapres harus menjadikan slogan yang benar-benar ditempatkan pada proporsional.

"Good governance itu menjadi keharusan dalam tata kelola pemerintahan yang modern. Artinya harus mengandung transparansi kebijakan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas program-program yang telah dibuat," kata Indra. (mp/*a)

Senin, Juni 08, 2009

Polri akan Proses Laporan Pidana Pilpres

JAKARTA, MP - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengatakan, Polri akan memproses semua laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilakukan oleh ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden.

"Setiap laporan dari Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) akan ditindaklanjuti oleh kepolisian tanpa melihat siapa yang dilaporkan," katanya di Jakarta.

Ia mengatakan, untuk memproses laporan itu, Polri berpegangan pada UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Polri akan memproses kasus ini baik di tingkat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentragakkumdu) maupun penyidikan di reserse Polri.

Sentragakkumdu dibentuk untuk mengefektifkan proses penyidikan sebab penyidikan tindak pidana Pilpres hanya berlangsung 14 hari atau jauh lebih pendek dibandingkan dengan pidana umum yang mencapai bertahun-tahun.

Personil Sentragakkumdu berasal dari Bawaslu, polisi dan kejaksaan.

Sebelum dibawa ke reserse, laporan Bawaslu akan diuji dulu di Sentragakkumdu.

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan ke Mabes Polri pada Sabtu (6/6) karena Silaturrahim Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono berlangsung pada 30 Mei di Pekan Raya Jakarta, Kamayoran, Jakarta Pusat, dinilai sebagai pidana Pilpres yakni kampanye di luar jadwal.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum menyatakan, tindakan Bawaslu itu berlebihan sebab kegiatan itu adalah silaturrahim partai politik koalisi pendukung SBY-Boediono dan merupakan kegiatan internal partai koalisi.

"Konsolidasi internal itu dalam rangka memantapkan persiapan pemenangan (Capres-Cawapres SBY-Boediono). Tentu saja memang ada bagian pemantapan visi oleh Capres dan Cawapres kami," jelasnya.

Ia berpendapat, pemantapan tersebut harus dilakukan, agar seluruh garda partai koalisi memahami garis program dan mantap untuk melakukan kerja-kerja pemenangan. (mp/*a)

Jaksa Tangerang Dapat Layanan Gratis Omni

JAKARTA, MP - Jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, Banten, mendapatkan pelayanan gratis kesehatan dari Rumah Sakit (RS) Omni Internasional yang dituangkan melalui selembaran pengumuman.

"Pengumuman medical check up dari RS Omni Internasional itu, sempat dipasang di lingkungan kejari namun tidak lama kemudian dicabut kembali," kata kuasa hukum Prita Mulyasari, Slamet Yuwono, di Jakarta.

Seperti diketahui, kejaksaan memasukkan Pasal 27 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke dalam dakwaan Prita Mulyasari, sedangkan ancaman terhadap Prita melalui penyidik kepolisian dikenai Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Jaksa yang menangani perkara tersebut, diindikasikan sengaja memasukkan ancaman Pasal 27 UU ITE dengan ancaman hukuman enam tahun, padahal di dalam berkas acara pendapat (BAP) tidak menyebutkan pasal UU ITE melainkan hanya disimpan di sampul BAP-nya saja.

Prita Mulyasari dikenai pasal pencemaran nama baik itu, terkait pengaduan dari RS Omni Internasional karena Prita telah menyebarkan e-mail mengenai pelayanan RS tersebut.

Slamet menambahkan pengumuman pelayanan gratis dari RS Omni Internasional itu, sempat terlihat pada saat penangkapan terhadap Prita Mulyasari pada 13 Mei 2009 oleh pihak kejaksaan.

"Di dalam pengumuman itu tertera cap dan pejabat di lingkungan kejari," katanya.

"Pengumuman itu saja ditujukan kepada pegawai dan jaksanya, bagaimana dengan pimpinannya," katanya.

Dikatakannya, pihaknya sudah memiliki bukti kuat adanya praktik penyuapan dalam perkara tersebut antara pihak kejaksaan dengan RS Omni Internasional.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadja, menyatakan akan memeriksa juga mengenai kebenaran pengumuman tersebut melalui pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa yang menangani perkara itu.

Di samping itu, ia meminta juga kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam menangani perkara tersebut.

"Walaupun perkara ini ada indikasi suap di bawah Rp1 miliar, namun ICW dan KPK memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya hubungan telepon antara jaksa dengan RS Omni Internasional," katanya.

Korban Mal Praktik

Ia mengatakan, ada kejanggalan dalam penahanan terhadap Prita Mulyasari, karena pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak ada penahanan. "Namun kenyataannya klien saya ditahan," katanya.

"Klien saya menjadi korban malpraktik RS Omni Internasional, sampai bengkak-bengkak dan setelah dirawat di RS lain sembuh," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, Prita Mulyasari, terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dijerat Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Senin meminta perlindungan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Permintaan perlindungan itu dilakukan melalui kuasa hukumnya, Slamet Juwono bersama suami Prita, Andri Nugroho saat hendak menemui Jaksa Agung, Hendarman Supandji.

Ia juga berharap agar kejaksaan memberikan sanksi tegas kepada jaksa yang menangani perkara itu dengan menggunakan Pasal 27 UU ITE. "Kalau perlu dipecat," katanya. (mp/*a)

Klarifikasi Tim SBY-Boediono Terlambat

JAKARTA, MP - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wahidah Suaib mengatakan, klarifikasi yang disampaikan Tim Kampanye Nasional Pasangan Capres Susilo Bambang Yudhoyono dan Cawapres Boediono ke Bawaslu terlambat sehingga tidak bisa diproses menjadi alat bukti.

"Masa klarifikasi sudah lewat. Sebelumnya kita sudah mengundang tim kampanye nasional untuk menyampaikan klarifikasi," katanya setelah bertemu dengan Tim Kampanye SBY-Boediono yang dipimpin Hatta Radjasa, di Jakarta.

Sebelum melaporkan ke Mabes Polri atas dugaan kampanye di luar jadwal, Bawaslu telah mengirimkan surat undangan kepada tim kampanye untuk melakukan klarifikasi pada 5 Juni namun yang bersangkutan tidak hadir.

Bawaslu kembali mengundang pada 6 Juni, tetapi undangan juga tidak dipenuhi. Menurut Wahidah, karena masa klarifikasi sudah lewat, maka keterangan yang disampaikan oleh tim kampanye SBY-Boediono kepada Bawaslu, Senin siang, tidak dapat dijadikan keterangan tambahan untuk kepolisian.

Ia mengatakan, keterangan tersebut sebaiknya disampaikan pada pihak kepolisian karena kasus dugaan kampanye di luar jadwal telah diserahkan ke Mabes Polri.

"Nanti pembuktian di pihak kepolisian," katanya.

Tim Kampanye Nasional Pasangan SBY-Boediono mendatangi Bawaslu untuk menyampaikan klarifikasi atas dugaan kampanye di luar jadwal karena menyelenggarakan Silaturahim Nasional pada 30 Mei 2009.

Menurut Ketua Tim Kampanye Hatta Radjasa, silaturahim tersebut hanya ditujukan untuk koalisi partai dan bersifat internal (tertutup). Tidak ada niat dari tim kampanye untuk menyebarluaskannya pada publik.

"Pertemuan tersebut dikategorikan sebagai rapat internal dan tertutup," katanya setelah bertemu dengan Bawaslu, di Gedung Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Hatta yang didampingi anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono ini menegaskan, keberadaan sejumlah stasiun televisi yang menyiarkan langsung acara tersebut bukan atas permintaan tim SBY-Boediono.

"Kami tidak membuat `blocking time`, tidak membuat kontrak apapun dengan televisi. Tidak ada niatan, kontrak, kesepakatan apapun untuk menyiarkan penuh pada publik," katanya menjelaskan tentang penayangan acara silaturahim di sejumlah televisi.

Namun, pihaknya tidak dapat membatasi media untuk tidak meliput acara internal tersebut. "Kami tentu tidak bisa membatasi kebebasan pers," tegasnya.

Menanggapi undangan Bawaslu untuk klarifikasi pasa 5 dan 6 Juni, ia mengatakan surat dari Bawaslu telah diterima oleh petugas tetapi tidak sampai ke tangan tim kampanye.

"Kami akui itu sebagai kelalaian. Walaupun Bawaslu sudah menyampaikan masalah ini ke kepolisian, tetapi hari ini kami tetap klarifikasi," katanya.

Pertemuan antara tim kampanye SBY-Boediono dan Bawaslu untuk klarifikasi tersebut berlangsung tertutup selama sekitar satu jam, mulai pukul 11.00 WIB. (cok/*a)

Soal Ambalat, Indonesia Tidak Mau Mengalah

JAKARTA, MP - Menteri Pertahahan Juwono Sudarsono menegaskan, Indonesia tidak akan mengalah atau menyerah begitu saja di Blok Ambalat di Laut Sulawesi, yang diklaim oleh Malaysia.

"Kami tidak akan tawar-menawar mengenai ini. Kami akan kerahkan upaya diplomasi dengan gelar kekuatan yang terukur untuk mempertahankan hak daulat RI di Ambalat," katanya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I (bidang pertahanan dan luar negeri) DPR RI di Jakarta, Senin (8/6).

Juwono dalam rapat kerja yang juga dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, posisi Indonesia secara hukum sangat kuat sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Karena itu, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menyerah di Blok Ambalat.

Menhan menegaskan, RI juga tidak akan gentar dengan segala bentuk manuver atau provokasi yang dilakukan Malaysia. "Mari kita menghadapi ini dengan tenang, sabar dan profesional, baik melalui perundingan maupun gelar kekuatan yang terukur," katanya.

Juwono mengatakan, jika Indonesia sampai terpancing hingga melancarkan tembakan ke kapal-kapal perang Malaysia, maka akan disalahkan oleh dunia internasional.

Menhan mengatakan, Indonesia juga mengancam akan membatasi lintas dagang dan investasi Malaysia di Indonesia jika Malaysia terus-menerus melakukan pelanggaran di wilayah RI, terutama di Ambalat.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI akan melakukan tindakan di Ambalat sesuai keputusan politik dan semangat ASEAN.

"Dari aspek militer, TNI telah melakukan operasi rutin setiap tahun di Ambalat dari seluruh unsur TNI, darat, laut dan udara dan cadangan PPRC dan pasukan gabungan TNI," katanya.

Harus Dipertahankan

Sementara itu sejumlah anggota Komisi I DPR menegaskan keberadaan Blok Ambalat di Laut Sulawesi, harus dipertahankan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Perlu ada segera ada keputusan yang final...ini bukan masalah adanya wilayah yang tumpang tindih. Tetapi adanya klaim terhadap satu wilayah kedaulatan," kata anggota Komisi I DPR, RK Sembiring di Jakarta.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, ia mengatakan, Malaysia bukanlah negara kepulauan yang bisa seenaknya menarik garis batas di wilayah perbatasan lautnya dengan Indonesia.

"Selama masalah Ambalat tidak diselesaikan secara final, maka klaim oleh Malaysia akan terus terjadi," katanya.

Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi I Hajriyanto Thohari yang mengatakan, krisis di Ambalat tidak bisa dianggap enteng meski kondisinya berbeda dengan kasus Sipadan-Ligitan.

"Bagaimana pun ini menyangkut kedaulatan, Jadi, tidak hanya dihadapi dengan jargon dan slogan atau pernyataan heroik. Tetapi perlu langkah lebih nyata. Dan apakah ini memang sudah saatnya kita harus berperang dengan Malaysia...Ini harus segera diputuskan," ujarnya.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan Yuslin Nasution yang mengatakan, perlu ada langkah tegas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan jika ada pelanggaran wilayah RI.

"Kalau perlu kasih tembakan langsung, meski bukan berarti perang," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PAN Djoko Susilo meminta agar masalah Blok Ambalat menjadi kajian bagi semua pihak untuk menangani masalah perbatasan RI dengan sejumlah negara dengan lebih komprehensif.

"Selama ini kan, masing-masing wilayah perbatasan ditangani oleh instansi yang berbeda-beda ada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan ESDM dan lainnya. Ada baiknya, ada satu kata dan satu vsi dalam penangangan masalah perbatasan ini," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat itu, hadir pula Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Subandrio. (cok/*a)

SBY akan Canangkan Kaltim "Provinsi Koperasi”

SAMARINDA, MP - Kalimantan Timur dijadwalkan akan dicanangkan sebagai "Provinsi Koperasi" pada Peringatan Hari Koperasi (Harkopnas) ke-62 yang dipusatkan di Samarinda, 12 Juli 2009 yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kaltim dicanangkan menjadi `Provinsi Koperasi` karena pertumbuhan koperasi cukup sehat sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan sudah bisa dikukuhkan menjadi Provinsi Koperasi," kata Kepala Disperindagkop Kaltim H.M Yadi Sabianoor di Samarinda, Senin (8/6).

Dengan didamping Kabid Koperasi Amanullah Ramli, Yadi memaparkan bahwa sebuah daerah dinyatakan sebagai Provinsi Koperasi apabila memiliki 60 persen koperasi yang beroperasi secara sehat.

Karena Kaltim belum mencapai jumlah tersebut maka belum bisa dikukuhkan menjadi "Provinsi Koperasi" namun hanya dicanangkan pada acara yang akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Namun melihat pertumbuhan koperasi yang pesat di daerah itu akhir-akhir ini maka kami optimitis dalam beberapa tahun mencapai jumlah 60 persen tersebut," kata dia.

Beberapa daerah di Kaltim memang ada yang memiliki koperasi yang tumbuh dan beroperasi dengan sehat melebihi 60 persen namun sebaliknya ada yang belum mencapai jumlah tersebut.

Persoalan di Kaltim sebenarnya bukan karena banyak "koperasi papan nama" akan tetapi ada beberapa daerah baru sebagai hasil pemekaran wilayah sehingga koperasi yang tumbuh di kawasan itu perlu perhatian serius, misalnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Tana Tidung.

"Sementara ini memang belum bisa dikukuhkan, baru sebatas dicanangkan. Namun dengan dicanangkannya Kaltim sebagai Provinsi Koperasi, kita optimistis kelak mampu memacu daerah berlomba membentuk koperasi yang tumbuh dan berkembang secara sehat," ujarnya.

Pencanangan itu, kata dia akan memotivasi daerah-daerah di Kaltim untuk membuka dan mengembangkan koperasi secara sehat dan benar-benar menjadi soko guru perekonomian rakyat Indonesia.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, kata dia, menargetkan bahwa setiap desa harus terdapat minimal satu unit koperasi desa atau koperasi masyarakat yang bergerak di berbagai bidang usaha, terutama pertanian dalam arti luas.

"Apalagi dengan adanya perusahaan perkebunan yang diwajibkan bermitra dengan masyarakat yang tentunya juga melalui koperasi masyarakat. Jadi upaya untuk membentuk koperasi yang benar-benar sehat di Kaltim sebenarnya memiliki potensi tinggal dukungan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan itu," kata dia.

Koperasi, katanya, merupakan tiang perekonomian bangsa. Karena itu, keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat, baik masyarakat petani, nelayan dan pegawai. Sebab koperasi bukan hanya sebagai wahana simpan pinjam saja, namun sudah mengarah pada perkebunan plasma, perdagangan dan berbagai bidang usaha lain.

"Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum menyadari arti penting dan manfaat koperasi sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sehingga dari berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan guna mendorong masyarakat membentuk koperasi, terkadang hasilnya tidak memuaskan," papar dia menambahkan.

Data Dinas Koperasi Kaltim mencatat, hingga tahun 2008 terdapat 3.828 unit koperasi yang tersebar di Kaltim dengan anggota sebanyak 405.260 orang.

Jumlah tersebut sebenarnya cukup potensial namun pihaknya terus berupaya agar pertumbuhan koperasi di Kaltim terus mengalami kemajuan.

Data itu menunjukan bahwa pendapatan volume usaha koperasi pertahun bervariasi, tahun 2006 sebesar Rp901,167 miliar, tahun 2007 Rp386,594 miliar dan tahun 2008 volume usaha koperasi sebesar Rp897,467 miliar dari berbagai bidang usaha. (mp/*a/pat/rus)

Perawat Demo Desak RUU Keperawatan Disahkan

JAKARTA, MP - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Senin, untuk mendesak agar Rancangan Undang-Undang Keperawatan segera disahkan.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin (8/6) pagi, aksi tersebut akan dilaksanakan di depan Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Aksi unjuk rasa agar RUU Keperawatan segera disahkan terjadi beberapa kali dan tidak hanya di ibukota, tetapi di sejumlah daerah di Tanah Air.

Para perawat juga menginginkan agar RUU Keperawatan benar-benar memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perawat, sebagaimana halnya UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang mengusung perbaikan kesejahteraan guru dan dosen.

Sebelumnya, Ketua Umum PPNI Prof Achir Yani S Hamid kepada wartawan pada 11 Mei 2009 mengatakan, RUU Keperawatan sebenarnya telah diterima DPR sejak 2005 tetapi hingga kini masih belum disahkan.

Untuk itu, PPNI menginginkan agar RUU itu disahkan pada tahun 2009 ini.

Selain aksi para perawat, terdapat dua aksi lain yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN SRMI) dan Forum Mahasiswa Peduli Bangsa untuk Penegakan HAM.

DPN SRMI akan berunjuk rasa antara lain di depan Departemen Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada pukul 10.00 WIB.

Sedangkan Forum Mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasinya di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol dan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB. (mp/*a)

Minggu, Juni 07, 2009

LSM Tolak Syarat Nikah Bebas AIDS

JAKARTA, MP - Wacana syarat nikah bebas HIV/AIDS yang dilontarkan Wakil Gubernur Bengkulu, HM Syamlan Lc memunculkan protes dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada pendampingan orang terinveksi virus tersebut.

Direktur Yayasan Kipas, Merly Yuanda, mengatakan seharusnya pemerintah daerah lebih memahami dunia kelompok yang terinveksi HIV/AIDS dan tidak memunculkan pernyataan yang meresahkan masyarakat. “Wacana ini jelas bertentangan dengan UU HAM khususnya tentang hak kebebasan pribadi,” katanya.

Selain itu pernyataan Wagub tersebut juga bertentangan dengan SK Menteri Kesehatan No.1507 tahun 2005 tentang Volunteer Conseling Test (VCT) yang dilakukan setiap individu secara sukarela tanpa paksaan.

Dengan adanya wacana tersebut apalagi dituangkan dalam bentuk regulasi menurut dia, sudah bertentangan dua peraturan di atas. “Berdasarkan wacana ini berarti setiap orang wajib melakukan test padahal VCT mengatakan dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, kalau sudah memaksa artinya melanggar HAM,” ujarnya.

Menurut Merly, syarat nikah bebas AIDS melalui test tidak memiliki substansi dalam upaya menekan laju penyebaran virus yang belum ditemukan obatnya itu.

Justru yang lebih efektif adalah cara sederhana dengan melibatkan kelompok kunci untuk meredam penyebaran penyakit tersebut. Apalagi saat ini jumlah penderita HIV/AIDS yang berhasil didata Kipas sebanyak 334 orang. “Perlu diingat bahwa kasus HIV/Aids adalah fenomena gunung es, artinya hanya terlihat di puncaknya saja,” katanya.

Sebelumnya Wagub Bengkulu HM Syamlan melontarkan wacana syarat nikah bebas Aids untuk meredam penularan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu. (mtn/mp)

Masyarakat Jangan Cemas E-Mail

JAKARTA, MP - Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengimbau masyarakat agar tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun untuk merasa cemas, trauma, dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan berkomunikasi elektronik termasuk mengirim e-mail bagi kepentingan aktivitas masing-masing individu.

"Tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma, dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta.

Menurut dia, imbauan itu perlu disampaikan, agar tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca atau "Redaksi Yth" di berbagai media massa.

Terlebih mengingat kecenderungan saat ini surat keluhan lebih banyak dikirimkan melalui sarana e-mail, dibandingkan dikirimkan melalui layanan pos atau jasa kurir swasta lainnya.

"Imbauan ini perlu disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat rambu-rambunya," katanya menegaskan.

Namun menurut dia, bila kemudian timbul masalah hukum akibat isi dari komunikasi elektronik tersebut yang kemudian dibuka untuk konsumsi umum dan menimbulkan respon resistensi atau keberatan dari pihak lain, maka hal tersebut adalah persoalan lain yang tidak langsung disebabkan oleh UU ITE.

Gatot menjelaskan, sejak berlakunya UU ITE, Departemen Kominfo telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat, mengingat peraturan perundang-undangan ini memiliki domain baru yang sifatnya sangat virtual.

"Dan sosialisasi tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan. Di samping itu, kepada warga masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengevaluasi, mencermati, dan mengkritisi UU tersebut pasal demi pasal sekiranya terdapat substansi yang bertentangan dengan UUD 1945," katanya.

Kesempatan tersebut, telah dimanfaatkan oleh beberapa warga masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 UU tersebut, namun kemudian dalam keputusannya pada tanggal 5 Mei 2009, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan tersebut.

Imbauan Depkominfo erat terkait dengan kasus Prita Mulyasari yang mengaku trauma menulis e-mail setelah kasus hukum pidananya masih terus diproses hingga kini. (mp/ant)

Sabtu, Juni 06, 2009

Nelayan Tak Berani Melaut di Ambalat

JAKARTA, MP - Saat ini nelayan di Kabupaten Tarakan dan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur tidak berani beraktifitas di kawasan Blok Ambalat karena kehadiran kapal perang Malaysia dan TNI-AL .

"Hal ini disebabkan mereka merasa ketakutan karena adanya beberapa kapal perang milik Indonesia dan Malaysia yang melakukan patroli yang lebih intensif," kata Ketua Centre Of Regional Development For Adjoin Society (CERDAS), Sofyan Asnawie di Balikpapan.

Saat in, baik Indonesia maupun Malaysia terus melakukan patroli lantaran kembali memanasnya situasi di Blok yang banyak mengandung minyak dan gas (migas).

Padahal menurut Sofyan, mencari ikan merupakan salah satu mata pencaharian beberapa penduduk di dua kabupaten wilayah utara Kalimantan Timur.

CERDAS sendiri merupakan pusat kerja sama pembangunan regional masyarakat bertetangga Indonesia-Malaysia.

"Selain itu, masyarakat di Pulau Sebatik juga resah karena kebutuhan sembako yang diperoleh dari Tawau, Malaysia berkurang," katanya.

Sofyan menuturkan masyarakat di Pulau Sebatik masih menggantungkan diri untuk sembako dari negeri "Jiran" , hal ini disebabkan untuk memperolehnya lebih dekat.

Biasanya masyarakat dari Pulau Sebatik ke Tawau membutuhkan biaya Rp30 ribu dengan waktu tempuh 20 menit, sementara bila ke Tarakan membeli sembako mengeluarkan biaya Rp200 ribu dengan waktu tempuh tiga jam dengan menggunakan angkutan laut.

"Hal ini diperburuk lagi dengan lambannya distribusi sembako dari Pulau Jawa dan Sulawesi karena faktor cuaca yang masuk ke Pulau Sebatik," ujarnya.

Sofyan mengatakan kawasan Blok Ambalat merupakan kawasan yang potensial untuk sumber daya lautnya. Hal ini terlihat dengan banyaknya kapal-kapal milik Malaysia yang menggunakan `trawl` untuk mencari ikan.

"Nelayan kita kalau di wilayah ini hanya menggunakan peralatan yang sederhana dan masih tradisional," tandasnya.

Sofyan mengharapkan sikap tegas pemerintah dalam masalah batas dengan Malaysia, karena hal ini masih adanya celah bersifat abu-abu.

"Akibat adanya celah "abu-abu `(tidak jelas, red) ini antara Indonesia maupun Malaysia saling mengklaim mengenai batas wilayah berdasarkan kedaulatan masing-masing," kata Sofyan.(mp/an)

TNI Tingkatkan Kewaspadaan di Ambalat

JAKARTA, MP - Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di perairan Ambalat, Kalimantan Timur, menyusul pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang sering mondar-mandir di perairan wilayah Indonesia, beberapa waktu silam. "Kita akan tingkatkan kewaspadaan, " kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta.

Djoko Santoso mengatakan, TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia telah memiliki prosedur bersama untuk pengamanan perbatasan laut kedua negara. Namun masih kerap terjadi pelanggaran karena adanya daerah di Ambalat yang masih menjadi sengketa antara dua negara.

"Tetapi yang jelas, kami akan tetap mengawal perbatasan di sepanjang garis batas maritim RI-Malaysia, dan untuk penyelesaian sengketa kita serahkan pada pemerintah kedua pihak untuk menyelesaikannya secara diplomatis," katanya.

Djoko mengatakan, setiap perkembangan yang terjad perairan Ambalat telah dilaporkan kepada Kementeria Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri.

Kerap Manuver di Wilayah RI

Awal pekan lalu, Kapal perang TNI AL KRI Untung Surapati-872 berhasil mengusir kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Yu-3508 yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat.

Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin-366 juga mengusir KD Baung-3509 dan heli Malaysian Maritime Enforcement Agency serta pesawat Beechraft yang juga mencoba memasuki wilayah Blok Ambalat.

Berdasar data TNI AL, pelanggaran wilayah oleh unsur laut dan udara TLDM maupun Police Marine Malaysia di Perairan Kalimantan Timur, khususnya di Perairan Ambalat dan sekitarnya, periode Januari sampai April 2009, tercatat sembilan kali. Untuk mengamankan wilayah Ambalat , maka selama ini TNI-AL telah menyiagakan enam kapal perang dan unsur intai udara.

Hal serupa juga disampaikan Komandan Pos AL Sei Pancang Kecamatan Sebatik, Lettu Laut (T) Masripin. “Tercatat ada tiga kapal perang milik Malaysia bergantian yang sering melintas disekitar perbatasan laut ini. Masing masing KD-Hiu, KD Jerong dan KD-Pahang,” terang Masripin seperti dilansir situs berita nasional.

Terdata sebanyak 16 kali armada kapal perang TLDM yang melintas menyusuri perairan wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia tersebut.** (cok/an/rm)

AJI Luncurkan Buku "Wajah Retak Media"

JAKARTA, MP - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meluncurkan sebuah buku berjudul "Wajah retak Media" memuat laporan penelusuran sejumlah wartawan terkait benturan kepentingan dalam menjalankan kerja jurnalistik.

"Buku ini adalah penelusuran praktik jurnalisme wartawan dan sikap media di tengah konflik kepentingan yang membayangi independensi," kata Ketua AJI, Nezar Patria saat peluncuran buku tersebut di Jakarta.

Menurut Nezar, buku tersebut merupakan hasil laporan penelusuran beberapa wartawan di berbagai daerah seperti Jayapura, Kupang, Jember, Banyuwangi, Bandung dan daerah lainnya di Indonesia oleh 15 wartawan yang terpilih di lingkungan mereka tempat bekerja.

Ia mengatakan, AJI bersama Yayasan Tifa mengadakan suatu kegiatan beasiswa peliputan dengan tema "Independensi dan Profesionalisme Media 2008" kepada 15 wartawan dari 35 proposal yang masuk ke panitia yang telah diseleksi oleh tiga wartawan senior.

Kemudian ke-15 wartawan yang telah lolos seleksi tersebut bekerja menelisik objek liputan mereka seputar kerja-kerja wartawan dan media yang ada benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, sehingga hasil liputan itu disajikan dalam bentuk buku berjudul "Wajah Retak Media".

Karya yang terhimpun dalam buku itu, menuliskan secara kritis tempat wartawan tersebut bekerja, profesi wartawan itu atau menelisik praktik jurnalisme rekannya sendiri.

"Seluruh karya dalam buku itu tanpa pretensi menjatuhkan kredibilitas atau kewibawaan media," katanya.

Nezar menjelaskan, buku itu bertujuan untuk melakukan kritik-kritik terhadap media dan wartawan di tengah era kebebasan pers pascareformasi dan petumbuhan media yang pesat. Sehingga media dan wartawan di tengah kebebasan pers itu kerap menghadapi kritik termasuk gugatan atas kebebsan pers dan mutu jurnalisme. "Buku ini adalah hasil kritik-diri dari "si tukang kritik". katanya.(mp/an)

Kamis, Juni 04, 2009

ICW Laporkan Dugaan Korupsi DAK Tasikmalaya

JAKARTA, MP - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Kamis, melaporkan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Tasikmalaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar," kata Peneliti Pada Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di kantor KPK, Jakarta.

Febri menjelaskan, Kabupaten Tasikmalaya menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 sebesar Rp35 miliar. Dana itu, katanya, tidak digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga muncul dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut Febri, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mengambil tiga persen dari total DAK untuk biaya asistensi pengelolaan DAK. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Permendiknas nomor 4 tahun 2007 dan Keppres nomor 80 tahun 2003.

"Sesuai ketentuan itu, dinas pendidikan tidak bisa mengelola DAK. DAK seharusnya diserahkan langsung ke pihak sekolah," kata Febri.

ICW dan KMRT juga menyatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya telah mengintervensi pengadaan meja dan kursi di sejumlah sekolah. Menurut Febri, pengadaan tersebut dikelola langsung oleh dinas pendidikan, bukan oleh sekolah sebagai pengguna anggaran.

KMRT telah melporkan kasus itu pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Akibat laporan tersebut, sejumlah aktivis KMRT dituduh melakukan pencemaran nama baik. Bahkan, beberapa dari aktivis mengaku mengalami kekerasan fisik.

Terkait laporan dugaan korupsi, ICW dan KMRT mendesak KPK untuk melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum Tasikmalaya dalam mengusut kasus tersebut.
"Kalau perlu KPK mengambil alih kasus itu," kata Febri. (cok/an)
Related Posts with Thumbnails